DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023 yang meliputi: Maksud dan Tujuan; Sumber, Bentuk, dan Pelaksanaan Penyertaan Modal; Sasaran Penyertaan Modal; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Temanggung yang didirikan dengan Peraturan Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
8.Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
9.Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah atau pengalihan kepemilikan barang milik Daerah pada BUMD.
10.Modal Dasar adalah nilai maksimum modal yang harus dipenuhi pemilik pada BUMD.
11.Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham/pemilik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat struktur permodalan.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja BUMD;
b.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
c.meningkatkan pelayanan masyarakat;dan
d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

SUMBER, BENTUK, DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari:
1. a.APBD;dan
2. b.konversi dari pinjaman.
(2)Penyertaan modal yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dapat berupa uang dan/atau barang dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan taksiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Konversi dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pinjaman BUMD kepada Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal.

Pasal 5

Modal BUMD yang bersumber dari Penyertaan Modal merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD

Pasal 6

(1)Besaran penyertaan modal untuk memenuhi nilai maksimum modal yang harus dipenuhi pemilik pada BUMD adalah sebesar Rp 204.320.000.000,00 (dua ratus empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
(2)Modal disetor pada BUMD sejak pendirian sampai dengan Tahun 2019 sejumlah Rp 111.772.137.319,65 (seratus sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah enam puluh lima sen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Penyertaan modal selama 4 (empat) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).
(2)Besaran nilai pada setiap tahapan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

SASARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Sasaran Penyertaan Modal adalah:

a.Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung;
b.Perumda Aneka Usaha Kabupaten Temanggung;
c.Perumda Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung;
d.Perumda Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung;
e.Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung;
f.Perseroda Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Temanggung;
g.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; dan
h.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2023 I. UMUM Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diharapkan mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…