DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Pertauran Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Objek Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Manajemen Pencegahan Bahaya Kebakaran, Manajemen Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Pemeriksaan dan Pengujian, Penyelamatan Lainnya, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pendanaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tugas pemadam kebakaran selain memadamkan kebakaran terdapat tugas penyelamatan dan evakuasi yang membahayakan manusia serta inspeksi proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kebakaran merupakan salah satu Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA PENYELAMATAN LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Bupati adalah Bupati Temanggung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif.
6.Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam Kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi Kebakaran atau kejadian lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
7.Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi Kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
8.Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi Kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian Kebakaran baik manual maupun otomatis, sistem pemadam Kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang Kebakaran, serta sistem pemadam Kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api portabel dan pemadam khusus.
9.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10.Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
11.Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya Kebakaran tingkat awal yang mencangkup alarm Kebakaran manual dan/atau alarm Kebakaran otomatis.
12.Pencegahan Kebakaran adalah serangkaian kegiatan mencegah terjadinya Kebakaran, dengan cara mengenali dan mengeliminasi potensi terjadinya Kebakaran.
13.Penyelamatan Kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (respontime) pada saat dan setelah kejadian Kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban Kebakaran dan yang terdampak Kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi
14.Penyelamatan Lainnya adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian Kebakaran. Jenis dari operasi darurat non Kebakaran antara lain penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (animal rescue), dan lain-lain
15.Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan Kebakaran, baik berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung.
16.Pemercik adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
17.Lift adalah sarana transportasi dalam bangunan gedung, yang mengangkut penumpangnya di dalam kereta lif, yang bergerak naik-turun secara vertikal.
18.Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
19.Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
20.Bangunan Permukiman adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari permukiman dalam komplek, perkampungan, permukiman sederhana dan permukiman lainnya.
21.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan. serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22.Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
23.Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Redkar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya Kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan desa/kelurahan.
24.Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
25.Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
26.Rekomendasi adalah Petunjuk Teknis Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemillik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran pada bangunan.
27.Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan Kebakaran.
28.Alat Penyelamatan Jiwa adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan dalam upaya penyelamatan jiwa manusia bila terjadi Kebakaran atau kejadian lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
29.Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
30.Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk permukiman atau usaha dan fasilitas umum.
31.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
32.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.menjadi panduan dan payung hukum dalam pelaksanaan tugas Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya;
2. b.mewujudkan keamanan Bangunan Gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya Kebakaran;
3. c.meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat untuk meminimalisasi kerugian yang menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan, perekonomian dan gangguan ketenteraman masyarakat yang disebabkan oleh Kebakaran; dan
4. d.melindungi jiwa serta harta benda terhadap bahaya Kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan pada Bangunan Gedung dan lingkungan.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Objek Manajemen pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
b.Manajemen Pencegahan Bahaya Kebakaran;
c.Manajemen Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
d.Pemeriksaan dan Pengujian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung;
e.Penyelamatan Lainya;
f.Peran Serta Masyarakat;
g.Pembinaan;
h.Pendanaan;
i.Penyidikan; dan
j.Ketentuan Pidana.

BAB II

OBJEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 4

Objek manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran meliputi:

a.Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan;
b.Bangunan Permukiman; dan
c.Kendaraan Bermotor.

BAB III

MANAJEMEN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 5

(1)Setiap Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus dilindungi dengan sistem proteksi bahaya Kebakaran.
(2)Sistem proteksi bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Sistem Proteksi Pasif; dan
2. b.Sistem Proteksi Aktif.
(3)Ketentuan teknis mengenai Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pengaturan komponen arsitektur dan struktur;
2. b.akses dan pasokan air untuk pemadam Kebakaran; dan
3. c.Sarana Penyelamatan.
(4)Ketentuan teknis mengenai Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.alat pemadam api portabel;
2. b.sistem deteksi dan alarm Kebakaran;
3. c.sistem Hidran;
4. d.sistem Pemercik; dan
5. e.sistem pengendali asap.
(5)Seluruh Bangunan Gedung wajib dilengkapi Sistem Proteksi Pasif dan Sistem Proteksi Aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia yang berlaku.
(6)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.pemasangan papan pengumunan bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Setiap orang yang mengelola Bangunan Gedung untuk menyimpan dan/atau memproduksi B3, wajib:
1. a.menyediakan sarana prasarana proteksi Kebakaran;
2. b.menyediakan alat isolasi tumpahan;
3. c.menginformasikan dan memasang daftar B3 yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
4. d.memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan B3.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.pemasangan papan pengumunan bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola Bangunan Gedung yang memiliki lahan parkir di dalam gedung wajib dilindungi dari ancaman bahaya Kebakaran dengan alat pemadam api portabel, Hidran Kebakaran dan Pemercik.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.pemasangan papan pengumunan bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sistem proteksi Kebakaran dengan memperhitungkan kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.pemasangan papan pengumunan bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruko tunggal atau berderet bertingkat dengan kontruksi 3 (tiga) lantai atau lebih wajib dilengkapi jalan ke luar/evakuasi tersendiri.
(2)Dalam hal sarana jalan ke luar/evakuasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar/evakuasi pada setiap unit bangunan.
(3)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.pemasangan papan pengumunan bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan pasar wajib menyediakan sarana proteksi Kebakaran sesuai dengan jenis bangunan.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.pemasangan papan pengumunan bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…