DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.189.690.575.218,00 (dua triliun seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.091.744.064,00 (empat miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.193.782.319.282,00 (dua triliun seratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). Ketentuan mengenai perubahan APBD tahun anggaran 2025 dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya, perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Bupati adalah Bupati Temanggung.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Pendapatan Transfer adalah Pendapatan Daerah yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. 3
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
9.Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
10.Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban Daerah.
11.Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
12.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.189.690.575.218,00 (dua triliun seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.091.744.064,00 (empat miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.193.782.319.282,00 (dua triliun seratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.semula Rp 2.049.661.519.130,00
2. 2.bertambah Rp 44.587.684.924,00 jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 2.094.249.204.054,00
b.Belanja Daerah
1. 1.semula Rp2.124.690.575.218,00
2. 2.bertambah Rp Rp4.091.744.064,00 jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 2.128.782.319.282,00 total Defisit setelah perubahan Rp 34.533.115.228,00
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.semula Rp 75.029.056.088,00
2. 2.berkurang Rp 40.495.940.860,00 jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp 34.533.115.228,00 pembiayaan neto setelah perubahan Rp 34.533.115.228,00 sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00 4

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah
1. 1.semula Rp 411.525.005.193,00
2. 2.bertambah Rp 29.409.098.822,00 jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 440.934.104.015,00
b.Pendapatan Transfer
1. 1.semula Rp 1.638.136.513.937,00
2. 2.bertambah Rp 15.178.586.102,00 jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp 1.653.315.100.039,00

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.pajak Daerah
  1. 1.semula Rp 138.418.634.896,00
  2. 2.bertambah Rp 8.730.000.000,00 jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp 147.148.634.896,00
2. b.retribusi Daerah
  1. 1.semula Rp 198.471.211.768,00
  2. 2.bertambah Rp 12.142.259.504,00 jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp 210.613.471.272,00
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
  1. 1.semula Rp 21.298.004.241,00
  2. 2.bertambah Rp 1.718.525.982,00 jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 23.016.530.223,00
4. d.lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
  1. 1.semula Rp 53.337.154.288,00
  2. 2.bertambah Rp 6.818.313.336,00 jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 60.155.467.624,00
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.transfer pemerintah pusat
  1. 1.semula Rp 1.556.822.184.000,00
  2. 2.berkurang Rp 14.420.771.683,00 jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.542.401.412.317,00
2. b.transfer antar daerah
  1. 1.semula Rp 81.314.329.937,00
  2. 2.bertambah Rp 29.599.357.785,00 jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 110.913.687.722,00 5

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.belanja operasi
1. 1.semula Rp 1.595.817.398.614,02
2. 2.bertambah Rp 20.242.425.151,98 jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 1.616.059.823.766,00
b.belanja modal
1. 1.semula Rp 133.570.669.729,98
2. 2.berkurang Rp 24.187.939.914,98 jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 109.382.729.815,00
c.belanja tidak terduga
1. 1.semula Rp 1.000.000.000,00
2. 2.bertambah Rp 0,00 jumlah tidak terduga setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00
d.belanja transfer
1. 1.semula Rp 394.302.506.874,00
2. 2.bertambah Rp 8.037.258.827,00 jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 402.339.765.701,00

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.belanja pegawai
  1. 1.semula Rp 977.338.529.883,37
  2. 2.bertambah Rp 5.294.933.365,63 jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 982.633.463.249,00
2. b.belanja barang dan jasa
  1. 1.semula Rp 489.112.324.830,65
  2. 2.bertambah Rp 33.294.553.786,35 jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 522.406.878.617,00
3. c.belanja hibah
  1. 1.semula Rp 125.467.412.900,00
  2. 2.berkurang Rp 18.080.273.500,00 jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 107.387.139.400,00
4. d.belanja bantuan sosial
  1. 1.semula Rp 3.899.131.000,00
  2. 2.berkurang Rp 266.788.500,00 jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 3.632.342.500,00 6
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin
  1. 1.semula Rp 63.172.098.727,98
  2. 2.berkurang Rp 721.954.081,98 jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 62.450.144.646,00
2. b.belanja modal gedung dan bangunan
  1. 1.semula Rp 14.970.671.400,00
  2. 2.berkurang Rp 7.281.492.000,00 Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 7.689.179.400,00
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
  1. 1.semula Rp 50.360.754.000,00
  2. 2.berkurang Rp 19.212.476.000,00 jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp 31.148.278.000,00
4. d.belanja modal aset tetap lainnya
  1. 1.semula Rp 4.971.395.602,00
  2. 2.bertambah Rp 3.110.732.167,00 jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 8.082.127.769,00
5. e.belanja modal aset lainnya
  1. 1.semula Rp 95.750.000,00
  2. 2.berkurang Rp 82.750.000,00 jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp 13.000.000,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:
1. a.semula Rp 1.000.000.000,00
2. b.bertambah Rp 0,00 jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil
  1. 1.semula Rp 8.800.736.874,00
  2. 2.bertambah Rp 6.187.863.490,00 jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 14.988.600.364,00
2. b.belanja bantuan keuangan
  1. 1.semula Rp 385.501.770.000,00
  2. 2.bertambah Rp 1.849.395.337,00 jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 387.351.165.337,00 7

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan
1. 1.semula Rp 140.029.056.088,00
2. 2.berkurang Rp 40.495.940.860,00 jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 99.533.115.228,00
b.pengeluaran pembiayaan
1. 1.semula Rp 65.000.000.000,00
2. 2.bertambah Rp 0,00 jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 65.000.000.000,00

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas SiLPA tahun sebelumnya:

a.semula Rp 140.029.056.088,00
b.berkurang Rp 40.495.940.860,00 jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 99.533.115.228,00

Pasal 9

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas pembentukan dana cadangan:

a.semula Rp 65.000.000.000,00
b.bertambah Rp 0,00 jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 65.000.000.000,00

Pasal 10

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 8
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…