DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 13, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 19, perubahan Pasal 20, perubahan Pasal 21, perubahan Pasal 22, penghapusan Pasal 23, perubahan Pasal 24, penghapusan Bab IX, Bab X, dan Bab XI, dan perubahan Pasal 30.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan meningkatnya jumlah Kendaraan Bermotor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Temanggung, diperlukan pengujian Kendaraan Bermotor;
c.bahwa dalam rangka menyelaraskan regulasi terkait Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Temanggung dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 114); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.
6.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7.Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
10.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
11.Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
12.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
13.Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
14.Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Tipe adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan kendaraan khusus, sebelum dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal.
15.Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
16.Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap Kendaraan Bermotor yang berdasarkan peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk diujikan.
17.Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNKB adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
18.Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan dan rancangan teknis sesuai dengan peruntukannya.
19.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan.
20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21.Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bukti Lulus Uji adalah tanda bukti lulus Uji Berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
22.Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat Uji Tipe.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
(2)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Mobil Penumpang Umum;
2. b.Mobil Bus;
3. c.Mobil Barang;
4. d.Kereta Gandengan; dan
5. e.Kereta Tempelan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang beroperasi di jalan, wajib diuji secara berkala.
(2)Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
(3)Setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang akan melaksanakan Uji Berkala membawa kendaraan yang dimaksud ke Dinas.
(4)Setiap pemilik kendaraan wajib Uji Berkala yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
1. a.peringatan tertulis; dan
2. b.denda administratif
  1. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang dioperasikan di wilayah Daerah harus memenuhi Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan persyaratan Laik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Setiap pemilik kendaraan wajib Uji Berkala yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas.
(2)Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya retribusi.

6.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Setiap kendaraan wajib uji yang tipenya telah memperoleh sertifikat Uji Tipe dan SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dibebaskan dari kewajiban Uji Berkala untuk pertama kali selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan STNKB untuk pertama kali.
(2)Kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa bebas Uji Berkala, pemilik kendaraan melaporkan dan mendaftarkan kendaraan kepada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor untuk dijadwalkan waktu pengujiannya.

7.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Permohonan Uji Berkala pertama kali bagi kendaraan yang sudah mendapat sertifikat Uji Tipe, SRUT dan tanda lulus Uji Tipe, diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.mengisi formulir permohonan Uji Berkala;
2. b.menunjukkan STNKB serta menyerahkan fotokopi STNKB;
3. c.menyerahkan fotokopi SRUT dan menunjukkan aslinya; dan
4. d.menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan atau kuasanya dan menunjukkan aslinya.
(2)Permohonan Uji Berkala perpanjangan dan selanjutnya bagi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.mengisi formulir permohonan Uji Berkala;
2. b.menunjukkan STNKB beserta Bukti Lulus Uji kendaraan; dan
3. c.menunjukkan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor yang lama, dan apabila Bukti Lulus Uji hilang wajib menyerahkan surat keterangan/laporan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
(3)Permohonan Uji Berkala pertama kali bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk, diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.mengisi formulir permohonan uji;
2. b.menunjukkan STNKB serta menyerahkan fotokopi STNKB;
3. c.menyerahkan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu;
4. d.menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan atau kuasanya dan menunjukkan aslinya; dan
5. e.menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan menunjukkan aslinya.
  1. 8.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Permohonan Uji Berkala Kendaraan Bermotor selanjutnya, diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a.mengisi formulir permohonan uji;
b.menunjukkan STNKB beserta Bukti Lulus Uji kendaraan;
c.menunjukkan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor yang lama, dan apabila Bukti Lulus Uji hilang wajib menyerahkan surat keterangan/laporan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia; dan
d.menyerahkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, apabila Kendaraan Bermotor mengalami perubahan spesifikasi teknis uji.
1. 9.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan wajib Uji Berkala dapat dilakukan pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
2. b.kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan sehingga harus melakukan kewajiban uji ulang, sebelum habis masa berlakunya;
3. c.peralatan uji di unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; atau
4. d.unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi.
(3)Untuk melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
1. a.mendapat surat keterangan dari unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan
2. b.memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dituju.
(4)Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar.

10.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pengujian terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji dari luar wilayah Daerah atau mutasi masuk ke dalam wilayah Daerah dengan syarat pemohon melampirkan Surat Keterangan Mutasi Uji dari daerah asal.
(2)Kendaraan Bermotor Wajib Uji dalam wilayah Daerah, untuk pindah keluar wilayah Daerah atau mutasi keluar dari wilayah Daerah, harus mendapatkan izin dan mencabut berkas pengujian atau kartu induk dari Dinas.

11.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…