DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Juni 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), penyisipan Paragraf 4A dan Pasal 16A, penambahan ayat 4 pada Pasal 18, perubahan pada Pasal 37, penyisipan BAB IIIA, Pasal 41A dan Pasal 41B, perubahan pada Pasal 43.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 82);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 82) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Bupati adalah Bupati Temanggung.
3.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis termasuk untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
13.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14.Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15.Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16.Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades;
17.Panitia Pilkades tingkat Kabupaten selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
18.Panitia Pengawas tingkat kabupaten adalah Panitia yang dibentuk pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam rangka mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan Pilkades.
19.Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai calon Kepala Desa.
20.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
22.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23.Penjabat Kepala Desa adalah seorang PNS yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
24.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
25.Hak Memilih adalah hak warga desa untuk menentukan pilihan dalam Pilkades.
26.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
29.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30.Kampanye adalah kegiatan calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dengan menyampaikan visi dan misi.
31.Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia Pilkades untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
32.Penyaringan adalah seleksi persyaratan administratif dan/atau kemampuan dan kepemimpinan bakal calon Kepala Desa.
33.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
34.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
35.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
36.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
37.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pilkades di tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap Panitia Pilkades;
3. c.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades di tingkat kabupaten;
4. d.melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkades dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.
5. e.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades; dan
6. f.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(4)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gabungan Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
(2)Pembentukan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyelenggarakan Musyawarah Desa.
(3)Pembentukan panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
(4)Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
3. c.mengusulkan wilayah pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
4. d.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
5. e.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
6. f.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
7. g.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
8. h.melakukan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pilkades lainnya;
9. i.menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkades;
10. j.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
11. k.melaksanakan pemungutan suara;
12. l.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades;
13. m.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
14. n.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades.
(5)Panitia Pilkades bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggungjawab.
(6)Panitia Pilkades bertanggungjawab kepada BPD.
(7)Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pilkades.
(8)Dalam hal anggota Panitia Pilkades mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pilkades dan diganti dalam rapat yang diselenggarakan BPD.
(9)Anggota Panitia Pilkades dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan bakal calon Kepala Desa, istri dan/atau suami sampai dengan derajat pertama.
(10)Pergantian anggota Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Biaya penyelenggaraan Pilkades dibebankan pada APBD.
(2)Biaya penyelenggaraan Pilkades antar waktu dibebankan pada APB Desa.
(3)Biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
(4)Biaya penyelenggaraan Pilkades selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan pada APB Desa.
(5)Biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Standar Biaya Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembiayaan Pilkades dan Pilkades antar waktu diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat.
(2)Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. c.berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
4. d.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
5. e.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
6. f.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
7. g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
8. h.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. i.berbadan sehat;
10. j.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
11. k.tidak terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa di desa lain;
12. l.wajib bertempat tinggal di desa setempat setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa;
13. m.surat keterangan catatan kepolisian; dan
14. n.surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.
  1. 6.Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), harus mendapatkan izin cuti dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
(2)Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
(3)Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
(4)Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan atau kosong, tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya.

7.Diantara Paragraf 4 dan Paragraf 5 disisipkan 1 (satu) Paragraf baru yakni Paragraf 4A dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Bupati menetapkan wilayah pemilihan berdasarkan usulan dari Panitia Pilkades.
(2)Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga).
(3)Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah pemilihan dalam Desa adalah Dusun, RW, atau RT.
(4)Dalam hal penentuan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tidak memungkinkan, maka penentuan wilayah pemilihan dapat menggunakan gabungan atau pemecahan dusun, RW, atau RT secara proporsional.

8.Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
(2)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
1. a.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
3. c.telah meninggal dunia;
4. d.pindah domisili ke desa lain;
5. e.terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; atau
6. f.belum terdaftar.
(3)Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pilkades menyusun dan menetapkan DPS.
(4)DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan pembagian wilayah pemilihan.

9.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Panitia Pilkades menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
(2)DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pembagian wilayah pemilihan.

10.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Penghitungan suara di TPS dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.
(2)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(3)Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

11.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 41A dan Pasal 41B yang berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA CALON KEPALA DESA TERPILIH

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…