DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang meliputi: Tanggaungjawab, Wewenang, hak dan Kewajiban; Pembentukan dan Penyelenggaraan Perpustakaan; Jenis Perpustakaan; Standar Perpustakaan; Koleksi Perpustakaan; Sarana dan Prasarana; Layanan Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Standar Penyelenggaraan; Standar Pengelolaan; Organisasi Profesi; Pendanaan; Kerjasama, Lemitraan dan Peran Serta Masyarakat; Pembudayaan Gemar Membaca; Naskah Kuno; Pembinaan dan Pengawasan; Larangan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan daerah khususnya di Kabupaten Temanggung perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung perlu untuk disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perpustakaan.
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
6.Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
7.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
8.Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam
9.Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Kabupaten dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, nasional maupun di luar negeri.
10.Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan
11.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12.Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
13.Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Kabupaten.
14.Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
15.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
16.Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah dan Kabupaten, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
17.Perpustakaan digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
18.Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
19.Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
20.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
21.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
22.Layanan Bahan Perpustakaan dan Informasi adalah kegiatan pelayanan kepada pemustaka (pengguna perpustakaan) dalam pemanfaatan bahan perpustakaan dan informasi di perpustakaan.
23.Layanan Sirkulasi adalah bagian dari layanan bahan perpustakaan yang meliputi peminjaman, pengembalian, statistik pengguna dan keanggotaan.
24.Kartu Anggota Perpustakaan adalah kartu yang digunakan untuk meminjam bahan perpustakaan.

BAB II

TANGGUNGJAWAB, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, wahana informasi, wahana pelestarian dan wahana rekreasi;
d.menggerakkan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
f.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
g.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Kabupaten berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
h.menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
i.menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan
j.melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang :

a.menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
c.mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
d.mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan;
e.membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan;
f.menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis perpustakaan di daerah; dan
g.melaksanakan serah simpan karya cetak dan karya rekam terkait Koleksi Daerah.

Pasal 4

(1)Masyarakat berhak:
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
3. c.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat di daerah yang sulit terjangkau berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
(3)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan Perpustakaan Daerah.
(4)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 5

(1)Masyarakat berkewajiban :
1. a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
2. b.menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkan ke Perpustakaan Kabupaten;
3. c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
4. d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
5. e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
6. f.menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
(2)Masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.denda
4. d.administratif.
(4)Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 6

(1)Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(2)Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memiliki :
1. a.koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
2. b.tenaga perpustakaan;
3. c.sarana dan prasarana perpustakaan; dan
4. d.sumber pendanaan.
(3)Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat didaftarkan pada Perangkat Daerah untuk pembinaan lebih lanjut.

Pasal 7

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

a.Perpustakaan Kabupaten;
b.Perpustakaan Kecamatan;
c.Perpustakaan Desa /Kelurahan; dan
d.Perpustakaan Masyarakat.

Pasal 8

(1)Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berkedudukan di ibukota Kabupaten, dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Bupati.
(2)Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai
1. a.Perpustakaan pembina;
2. b.Perpustakaan rujukan;
3. c.Perpustakaan penelitian;
4. d.Perpustakaan deposit;dan
5. e.Perpustakaan pelestarian.
(3)Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di Daerah, meliputi:
1. a.penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional berdasarkan ketentuan perudang-undangan yang berlaku;
2. b.sumber daya manusia bidang perpustakaan;
3. c.sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
4. d.koleksi bahan perpustakaan;
5. e.layanan perpustakaan;
6. f.kerja sama dan jaringan perpustakaan;
7. g.sistem informasi perpustakaan;
8. h.pembudayaan gemar membaca;
9. i.pelestarian dan restorasi bahan perpustakaan;
10. j.kajian perpustakaan; dan
11. k.monitoring dan evaluasi perpustakaan.
(4)Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan kegiatan rujukan yang meliputi:
1. a.penyediaan sarana temu kembali informasi;
2. b.penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah; dan
3. c.menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di Daerah
(5)Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaksanakan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(6)Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melaksanakan kegiatan:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
2. b.melaksanakan sosialisasi serah simpan karya cetak karya rekam mengenai Daerah dan diterbitkan di Daerah;
3. c.pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
4. d.pelaksanaan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan perundangan;
5. e.penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di Daearah ;
6. f.penghimpunan koleksi bahan perpustakaan mengenai Daerah;
7. g.pengelolaan, penyimpanan dan pelestarian Koleksi Perpustakaan deposit;
8. h.pendayagunaan koleksi perpustakaan Deposit; dan
9. i.penyusunan dan penerbitan Bibliografi Daerah dan daftar karya cetak dan karya rekam.
(7)Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian Koleksi Daerah yang meliputi:
1. a.penetapan kebijakan pelestarian Koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
2. b.pelaksanaan serah simpan karya cetak karya rekam terkait koleksi Daerah; dan
3. c.pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.
(8)Pemustaka yang meminjam koleksi perpustakaan yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten tidak dikenakan biaya.
(9)Pemustaka dalam pemanfaatan koleksi perpustakan, fasilitas layanan beserta sarana prasarananya wajib menjaga, merawat, memelihara, dan mengembalikan tepat waktu.
(10)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenakan sanksi administratif.
(11)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.denda administratif.
(12)Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (11) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berkedudukan di Kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
(2)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
(3)Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada masyarakat.

Pasal 10

(1)Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
(2)Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
(3)Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada masyarakat.
(4)Desa/Kelurahan dapat mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional perpustakaan.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…