DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 13, perubahan Pasal 32, perubahan Pasal 34, perubahan Pasal 39, perubahan Pasal 40, perubahan Pasal 41, perubahan Pasal 42, perubahan Pasal 43, perubahan Pasal 51, perubahan Pasal 52, perubahan Pasal 54, perubahan Pasal 58, perubahan Pasal 60, perubahan Pasal 64, perubahan Pasal 66.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha di bidang peternakan dan Kesehatan hewan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha peternakan dan Kesehatan hewan melalui sebuah penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
d.bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; SALINAN
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pejabat yang ditunjuk Bupati yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
7.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
8.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9.Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
10.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11.Peternak adalah orang yang melakukan kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.
12.Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
13.Ternak Besar adalah sapi, kerbau, dan kuda.
14.Ternak Kecil adalah kambing domba, dan babi.
15.Ternak Ruminansia adalah ternak yang memilliki sistem pencernaan yang komplek terdiri dari empat perut yaitu rumen, reticulum, omasum dan abomasum.
16.Aneka Ternak adalah berbagai jenis hewan yang sengaja dipelihara dan dikembangbiakkan, selain jenis Ternak yang biasa dipelihara (ayam, sapi, kerbau, kambing, domba, babi), yang tidak biasa dipelihara namun dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pemenuhan kebutuhan manusia.
17.Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
18.Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
19.Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
20.Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
21.Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut Bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
22.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23.Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang selanjutnya disebut HPM adalah semua Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya selain Hewan Air.
24.Air Susu adalah suatu hasil pemerahan dari hewan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat.
25.Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
26.Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
27.Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
28.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
29.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
30.Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
31.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
32.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
33.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
34.Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
35.Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
36.Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
37.Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.
38.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.
39.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
40.Penyakit Hewan Menular Strategis yang selanjutnya disingkat PHMS adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonosis.
41.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
42.Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
43.Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
44.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
45.Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
46.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
47.Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
48.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.
49.Tempat Pemeriksaan HPM adalah tempat pos pemeriksaan Kesehatan Hewan, tempat produksi, penyimpanan, peredaran, dan/atau pemeliharaan.
50.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
51.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
52.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil dan menengah.
(2)Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit dan/atau Bakalan.
(3)Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
(4)Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan, silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
(5)Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.
(6)Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat Layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Dalam rangka menjamin mutu Bibit yang beredar dilakukan pengawasan mutu Bibit oleh pejabat fungsional pengawas Bibit atau petugas yang berwenang.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dalam rangka mencukupi ketersediaan Bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan Ternak Ruminansia Betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong.
(2)Penentuan Ternak Ruminansia Betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.
(3)Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak Ruminansia Kecil Betina Produktif atau Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif.
(4)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal:
1. a.penelitian;
2. b.pemuliaan;
3. c.pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
4. d.ketentuan agama;
5. e.ketentuan adat istiadat;dan/atau
6. f.pengakhiran penderitaan Hewan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Setiap Orang yang memproduksi Pakan dan/atau bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
(2)Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Setiap Orang dilarang untuk:
1. a.mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
2. b.menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan Ruminansia yang mengandung bahan Pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan
3. c.menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
(5)Pengawasan terhadap mutu Pakan dan/atau bahan Pakan dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas mutu Pakan atau petugas yang berwenang.

5.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan baik Ternak Besar, Ternak Kecil, Aneka Ternak, dan Unggas.
(2)Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(3)Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

6.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Budi daya Ternak dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
(2)Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak dengan skala usaha mikro harus memiliki Tanda Bukti Pendataan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan skala usaha kecil harus memiliki Surat Tanda Daftar melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
(3)Perusahaan Peternakan yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak dengan skala usaha menengah dan besar, wajib memiliki izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.
(4)Peternak, Perusahaan Peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha Peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha.
(6)Tata cara dan persyaratan memperoleh Tanda Bukti Pendataan Usaha di Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas peredaran obat hewan di tingkat depo, apotik veteriner, pet shop, poultry shop, dan toko obat hewan.

8.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Setiap Orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran Obat Hewan wajib memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Setiap Orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan Obat Hewan:
1. a.berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
2. b.tidak memiliki nomor pendaftaran;
3. c.tidak diberi label dan tanda; dan
4. d.tidak memenuhi standar mutu.
(3)Tata cara dan persyaratan memperoleh izin peredaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)Usaha RPH terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
1. a.RPH Ruminansia untuk Ternak Besar, dan Ternak Kecil; dan
2. b.Rumah Potong Unggas.
(2)Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus:
1. a.dilakukan di RPH; dan
2. b.mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan.
(3)Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
(4)Persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan Hewan yang baik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pemotongan Hewan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat, berada di bawah pengawasan Dokter Hewan atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
(6)Pelaksanaan pemotongan Hewan dalam keadaan darurat dapat dilakukan di luar RPH apabila Hewan tersebut jauh dari lokasi RPH, dan setelah penyembelihan harus segera dibawa ke RPH dan/atau untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
(7)Ketentuan tata cara persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan Hewan diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
(2)Usaha RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(1)dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
(3)Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(4)Pelaku pemotongan Hewan atau juru sembelih halal wajib memiliki sertifikasi dari lembaga atau instansi yang berwenang.

11.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…