DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 33, perubahan Pasal 34, perubahan Pasal 36, perubahan Pasal 37, perubahan Pasal 38, perubahan Bab XIII, perubahan Pasal 39, perubahan Pasal 40, perubahan Pasal 41, perubahan Pasal 42, perubahan Pasal 43, penghapusan Bab XVI, dan perubahan Pasal 46.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terminal merupakan salah satu prasarana yang penting dalam menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta pelayanan di bidang transportasi, yang dalam penyelenggaraannya saat ini, beberapa pelayanan di terminal sudah tidak dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang- undangan terkait pajak daerah dan retribusi daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 34) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Bupati adalah Bupati Temanggung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung.
5.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dari Dinas.
6.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
7.Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
8.Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
9.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10.Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12.Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
13.Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
14.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.
16.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
18.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Terminal dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis meliputi:

a.Terminal Penumpang; dan
b.Terminal Barang.
1. 3.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pengawasan.
(2)Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, meliputi:
1. a.penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
2. b.pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
3. c.pengaturan kedatangan dan keberangkatan penumpang;
4. d.pengaturan petugas di Terminal;
5. e.pengaturan parkir kendaraan bermotor; dan
6. f.pengaturan parkir Kendaraan Bermotor Umum.
(3)Selain kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan perencanaan dilakukan terhadap rencana:
1. a.pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal;
2. b.rampcheck kendaraan;
3. c.penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
4. d.penataan pelataran Terminal menurut rute atau jurusan; dan
5. e.penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.
(4)Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
2. b.pendataan kinerja Terminal, meliputi:
  1. 1.pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
  2. 2.pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
  3. 3.pencatatan jumlah pelanggaran; dan
  4. 4.pencatatan faktor muat kendaraan;
3. c.pemungutan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
5. e.pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal dan daerah pengawasan Terminal.
(5)Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, meliputi:
1. a.pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
  1. 1.kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
  2. 2.dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
  3. 3.kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
  4. 4.pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang;
2. b.pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
  1. 1.persyaratan teknis dan laik jalan;
  2. 2.fasilitas tanggap darurat Kendaraan Bermotor Umum;
  3. 3.fasilitas penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan wanita hamil; dan
  4. 4.identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan;
3. c.pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
  1. 1.pemeriksaan kompetensi;
  2. 2.pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
  3. 3.pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif;
  4. 4.pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
  5. 5.jam kerja pengemudi;
4. d.pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
  1. 1.pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
  2. 2.pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
  3. 3.ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
  4. 4.keamanan di dalam Terminal.
  5. 4.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Pedagang yang hendak membangun sendiri, merubah, atau menambah bangunan di dalam Terminal harus mengajukan izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Semua bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diubah atas permintaan pedagang, biaya dibebankan pada pedagang yang bersangkutan dan bangunan tersebut kemudian menjadi milik Pemerintah Daerah.
(3)Untuk syarat dan ketentuan merubah sendiri atau menambah bangunan di dalam Terminal diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

5.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Semua pedagang dan pekerja di dalam terminal dilarang:
1. a.memindahtangankan izin penempatan dan kartu tanda pengenal pedagang/karyawan/penjual jasa/pembersih bus/penjual karcis kepada orang lain;
2. b.menempati tempat berjualan yang bukan haknya atau menempati tempat yang melebihi luas tempat berjualan yang ditentukan; dan
3. c.menjual barang yang menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.
(2)Setiap pedagang atau pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

6.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pedagang asongan dapat melakukan kegiatan usahanya di Terminal dengan ketentuan:

a.jumlah dibatasi;
b.wilayah operasinya dibatasi;
c.jenis dagangan dibatasi; dan
d.pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan dilaksanakan oleh SKPD.
1. 7.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di Terminal harus disesuaikan dengan fungsinya.
(2)Penggunaan dan/atau pemindahan hak penggunaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di Terminal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian kegiatan; dan/atau
4. d.pencabutan izin;
  1. 8.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Petugas parkir kendaraan dan/atau badan yang mengelola tempat parkir kendaraan di Terminal wajib menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan.
(2)Setiap petugas parkir kendaraan dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian kegiatan; dan/atau
4. d.pencabutan izin;
  1. 9.Judul BAB XIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 10.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII

PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 39

(1)Setiap orang dan/atau badan wajib membayar Retribusi yang dipungut di Terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Penerimaan hasil Retribusi yang dipungut di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dimasukkan ke rekening kas umum Daerah.

12.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 14

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 39

Pasal 40

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 14

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 39

Pasal 40

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011