DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, penyisipan Pasal 8A, perubahan pada Pasal 9, ayat (1) Pasal 36 dan penambahan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 36, perubahan Pasal 40, Pasal 41, penyisipan Pasal 43A, perubahan Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, penyisipan Pasal 50A, Pasal 51A, BAB VIA, penambahan Pasal 63B, Pasal 63C, Pasal 63D, Pasal 63E, Pasal 63F, Pasal 63G, Pasal 63H dan Pasal 63I.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
12.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-XIV/2016 tentang Permohonan Judicial Review Aturan Pengosongan Kolom Agama Bagi Penganut Kepercayaan Pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk-elektronik yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat

(5)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3

13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3730);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
19.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Temanggung Nomor 1 seri C); 4
21.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 47);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 47 ) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2.Pemerintah Daerah, adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Temanggung. 5
4.Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5.Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai Instansi Pelaksana.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
8.Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disebut KUA Kec. adalah Satuan Kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
9.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
11.Lurah adalah Lurah di Daerah.
12.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13.Rukun Warga selanjutnya disebut RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya sebagai mitra yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Camat atas usulan Lurah.
14.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Camat atas usulan Lurah.
15.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
16.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Pemerintah Kabupaten dan Dinas sebagai satu kesatuan.
17.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
18.Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
19.Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
20.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 6
21.Penduduk Korban Bencana di Daerah adalah Penduduk suatu wilayah yang mengalami bencana dan kehilangan surat-surat tanda identitas Penduduk.
22.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
23.Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
24.Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
25.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
26.Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari instansi berwenang.
27.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
28.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
29.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
30.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
31.Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
32.Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
33.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
34.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disebut KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas. 7
35.Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan kepada pengungsi dan Penduduk korban bencana sosial di daerah sebagai salah satu syarat penerbitan KK dan KTP-el yang hilang/rusak.
36.Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada pengungsi dan Penduduk korban bencana di Daerah, yang digunakan sebagai tanda bukti diri sementara dan sebagai salah satu syarat penerbitan kutipan kedua Akta Pencatatan Sipil yang hilang/rusak.
37.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas/Instansi Pelaksana.
38.Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
39.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
40.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
41.Petugas Pengelola Administrasi Kependudukan adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta mengelola Informasi Administrasi Kependudukan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di tingkat Daerah, Dinas dan Kecamatan.
42.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/ kelurahan.
43.Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah WNI, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, Surat Keterangan Tinggal Tetap, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas Penduduk, Surat Keterangan Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
44.Surat Keterangan Kependudukan lainnya adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas, yang terkait dengan keterangan penduduk selain surat keterangan kependudukan. 8
45.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
46.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
47.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, di mana bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menjadi titik tolak menemukan tersangkanya.
48.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
49.Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
50.Surat Keterangan Pindah WNI adalah surat bukti diri perpindahan WNI yang diterbitkan di daerah asal.
51.Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah surat bukti diri kepindahan bagi Warga Negara Indonesia yang diterbitkan di daerah tujuan.
52.Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan adalah surat bukti yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri.
53.Surat Keterangan Pembatalan Perceraian adalah surat bukti yang berkaitan dengan pembatalan perceraian setelah adanya putusan pengadilan negeri.
54.Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah surat bukti diri kepindahan bagi Orang Asing yang bertempat tinggal tetap.
55.Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN untuk WNI adalah surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih.
56.Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat bukti kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.
57.Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN untuk Orang Asing adalah surat bukti diri kepindahan Orang Asing ke luar negeri.
2.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Petugas Pengelola Administrasi Kependudukan membantu Bupati dan Pejabat Pencatatan Sipil dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil serta Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Petugas Pengelola Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan Bupati. 9

3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Petugas Registrasi membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengelolaan dan penyajian data penduduk di tingkat desa/kelurahan.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan Bupati.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Setiap kematian dilaporkan kepada Dinas oleh anggota keluarga/ahli waris/Ketua RT/Ketua RW/Petugas Registrasi/Kepala Desa/Lurah.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
(3)Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak berwenang.
(4)Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri.
(5)Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
(6)Dalam hal terjadi kematian akibat kecelakaan pesawat terbang bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tidak diketemukan jenazahnya, Dinas melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan.
(7)Dalam hal terjadi kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dinas melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia.

5.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1)Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada Dinas paling lambat 30 (Tigapuluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2)Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. 10
(4)Pencatatan Pengakuan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

6.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1)Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Dinas paling lambat 30 (Tigapuluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
(2)Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
(4)Pencatatan Pengesahan Anak yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

7.Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

(1)Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
(2)Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari Kantor Imigrasi dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan Warga Negara Asing oleh Dinas.
(3)Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Dinas untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
(4)Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi Warga Negara Asing wajib melapor ke Dinas dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus Warga Negara Asing.
(5)Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melaporkan dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Dinas dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus Warga Negara Asing. 11

8.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Dokumen Kependudukan meliputi:
1. a.Biodata penduduk;
2. b.KK;
3. c.KTP-el;
4. d.KIA;
5. e.Surat Keterangan Kependudukan; dan
6. f.Akta Pencatatan Sipil.
(2)Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.Surat Keterangan Pindah;
2. b.Surat Keterangan Pindah Datang;
3. c.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
4. d.Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri;
5. e.Surat Keterangan Tempat Tinggal;
6. f.Surat Keterangan Kelahiran;
7. g.Surat Keterangan Lahir mati;
8. h.Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
9. i.Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
10. j.Surat Keterangan Kematian;
11. k.Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
12. l.Surat Keterangan Penglepasan Kewarganegaraan;
13. m.Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
14. n.Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
(3)Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk meliputi:
1. a.Biodata penduduk;
2. b.KK;
3. c.KTP-el;
4. d.KIA;
5. e.Akta Pencatatan Sipil;
6. f.Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI ke luar Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. g.Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI;
8. h.Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing;
9. i.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
10. j.Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri;
11. k.Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
12. l.Surat Keterangan Kelahiran untuk WNA;
13. m.Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNA;
14. n.Surat Keterangan Kematian untuk WNA; 12
15. o.Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
16. p.Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
17. q.Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
18. r.Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
(4)Dokumen Kependudukan yang dapat diterbitkan oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Dinas meliputi:
1. a.Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI Antar Kecamatan dalam Daerah; dan
2. b.Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah.
(5)Dokumen Kependudukan dapat diterbitkan oleh Lurah/Kades atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Dinas meliputi:
1. a.Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan/Desa;
2. b.Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan /desa dalam satu Kecamatan;
3. c.Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;
4. d.Surat Keterangan Lahir Mati untuk Penduduk WNI; dan
5. e.Surat Keterangan Kematian untuk Penduduk WNI.
(6)Ketentuan mengenai persyaratan permohonan Dokumen Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)KK memuat keterangan mengenai kolom;
1. a.nomor KK;
2. b.nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
3. c.NIK;
4. d.jenis kelamin;
5. e.alamat;
6. f.tempat lahir;
7. g.tanggal lahir;
8. h.agama;
9. i.pendidikan;
10. j.pekerjaan;
11. k.golongan darah;
12. l.status perkawinan;
13. m.status hubungan dalam keluarga;
14. n.kewarganegaraan;
15. o.dokumen imigrasi; dan
16. p.nama orangtua.
(2)Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi kekeliruan atau perubahan Kepala keluarga. 13
(3)Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditulis sebagai Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(4)KK diterbitkan dan diberikan oleh Kepala Dinas kepada penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap.
(5)KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.

10.Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1)KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan KTP-el.
(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
(3)Pemerintah menyelenggarakan segala pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud ayat (2).
(4)Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disahkan.
(5)Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditulis sebagai Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(6)Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
(7)Masa berlaku KTP-el untuk:
1. a.Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup; dan
2. b.Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
(8)Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

11.Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…