DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 168

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. TKPSDA WS Dalam Satu Kabupaten; III. Perencanaan; IV. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Air; V. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; VI. Pengelolaan Kawasan Lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai; VII. Penyediaan Air; VIII. Penetapan Nilai Satuan; Pemungutan dan Penggunaan BJPSDA; IX. Hak Ulayat Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air dan Hak Serupa; X. Pendanaan; XI. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Timor Tengah Selatan memiliki beragam potensi Sumber Daya Air yang perlu dikelola secara baik demi mewujudkan keseimbangan antara lingkungan dengan masyarakat dan menjamin ketersediaan Air sebagai kebutuhan pokok masyarakat Timor Tengah Selatan;
c.bahwa sebagai dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan terintegrasi antara seluruh para pemangku kepentingan di bidang Sumber Daya Air maka perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENT ANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
2. 2.Sumber Daya Air adalah Air, sumber Air, dan daya Air yang terkandung di dalamnya.
3. 3.Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air permukaan, Air tanah, Air hujan, dan Air laut yang berada di darat.
4. 4.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dalam Satu Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten adalah wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu Daerah.
5. 5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. 6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. 7.Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
8. 8.Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak Air.
9. 9.Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/ atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
10. 10.Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
11. 11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
12. 12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu

(1)tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. ~

13.Perkumpulan ...

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYAAIR. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN dan BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.TKPSDA WS;
b.Perencanaan;
c.fasilitasi penyelesaian sengketa Pengelolaan Sumber Daya Air; ~
d.pengembangan ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah:

a.melindungi Sumber Daya Air yang ada di Daerah;
b.menjamin ketersediaan Air bagi masyarakat;
c.mewujudkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang sinergis, berkelanjutan dan terintegrasi antar seluruh pemangku kepentingan di bidang Sum ber Daya Air; dan
d.mempertahankan keseimbangan ekologis.

Pasal 2

13.Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai Air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
14.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air minum.
16.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
17.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
18.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
19.Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu di Daerah.
20.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
21.Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses Penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
22.Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
23.Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
24.Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
25.Bupati adalah Bupati Timor Tengah selatan.

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas sebagai upaya konsolidasi dan persiapan dalam proses pembentukan TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada para pemangku kepentingan di bidang Sumber Daya Air, meliputi:
1. a.unsur Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
  1. 1.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: a) pekerjaan umum dan penataan ruang; b) lingkungan hidup; c) pertanian; d) Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah; dan e) pertanahan;
  2. 2.camat pada Wilayah Sungai; dan
2. b.unsur organisasi/asosiasi, yang terdiri dari:
  1. 1.masyarakat hukum adat;
  2. 2.organisasi/ asosiasi pengguna Air;
  3. 3.organisasi/asosiasi pengusaha Air minum; dan
  4. 4.organisasi/asosiasi pengguna Sumber Daya Air untuk kepentingan: a) pariwisata/ olahraga; dan/ atau C) b) pertambangan. fi..

Pasal 6

(1)Dinas bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten di Daerah.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.koordinasi lintas pemangku kepentingan;
2. b.penyelenggaraan kegiatan diskusi/rapat; dan
3. c.penetapan TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten.

Pasal 5

(1)Bupati berwenang membentuk TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten di Daerah.
(2)TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten dibentuk untuk melaksanakan koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai di Daerah.
(3)TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

d.pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
e.pengelolaan Kawasan Lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai;
f.penyediaan Air;
g.penetapan nilai satuan, pemungutan dan penggunaan BJPSDA;
h.hak ulayat masyarakat adat atas Sumber Daya Air dan hak serupa; dan
1. 1.pendanaan. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, tata kerja, dan hubungan kerja TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. R.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 11

(1)Setiap komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diisi oleh anggota yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur organisasi/asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Kecuali camat, anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari usulan kepala Perangkat Daerah masing-masing dan pimpinan organisasi / asosiasi.

Pasal 10

( 1) Susunan organisasi TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten meliputi:

a.ketua merangkap anggota;
b.ketua harian merangkap anggota; dan
c.komisi.

(2)Ketua dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(3)Ketua harian dijabat oleh kepala Dinas.
(4)Komisi TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten paling rendah terdiri dari:
1. a.komisi Konservasi Sumber Daya Air;
2. b.komisi Pendayagunaan Sumber Daya Air;
3. c.komisi Penanggulangan Daya rusak Air; dan
4. d.komisi sistem informasi dan kelembagaan Sumber Daya Air.

Pasal 9

(1)Dinas secara terkoordinasi dengan unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum bertanggung jawab menyiapkan draf rancangan surat keputusan tentang TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten.
(2)Draf rancangan surat keputusan tentang TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
(3)Hasil berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilampirkan dengan draf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan kegiatan diskusi/rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas kepada para pemangku kepentingan di bidang Sumber Daya Air untuk:
1. a.memberikan pemahaman mengenai TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten;
2. b.menyiapkan program dan agenda kerja bersama; dan
3. c.membangun kesepakatan bersama dalam membentuk TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten di Daerah.
(2)Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh paling rendah 3 (tiga) orang perwakilan peserta.

Isi peraturan

Teks168PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

PERENCANAAN

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 37 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

PERENCANAAN

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 37 Tahun 2025