DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan, Jenis, Kriteria Tipelogi dan Tipelogi Perangkat Daerah; Susunan Perangkat Daerah; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Pembentukan UPT; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA dan BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2.Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara;
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;
4.Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara;
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Timor Tengah Utara;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
11.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara;
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
14.Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;
15.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas. 3

BAB II

PEMBENTUKAN, JENIS, KRITERIA TIPELOGI DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 4

Perangkat Daerah terdiri atas:

a.sekretariat daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat daerah;
d.dinas daerah;
e.badan daerah; dan
f.kecamatan.

Pasal 5

(1)Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel :
1. a.umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
2. b.teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
(2)Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas variabel :
1. a.jumlah penduduk;
2. b.luas wilayah; dan
3. c.jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3)Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
(4)Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 4

Pasal 6

(1)Berdasarkan perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan tipe perangkat daerah;
(2)Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.Sekretariat Daerah Tipe B;
2. b.Sekretariat DPRD Tipe B;
3. c.Inspektorat Daerah Tipe A;
4. d.Dinas Daerah, meliputi :
  1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
  6. 6.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
  8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  9. 9.Dinas Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
  10. 10.Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan urusan pemerintahan bidang Statistik serta urusan pemerintahan bidang Persandian; 5
  16. 16.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
  17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
  18. 18.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
  19. 19.Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian meliputi sub urusan yang berkaitan dengan pertanian;
  20. 20.Dinas Peternakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian meliputi sub urusan yang berkaitan dengan Peternakan;
  21. 21.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
  22. 22.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  23. 23.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. e.Badan Daerah, meliputi :
  1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  2. 2.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
  3. 3.Badan Pendapatan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub bidang pendapatan;
  4. 4.Badan Keuangan dan Aset Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. f.Kecamatan, meliputi :
  1. 1.Kecamatan Biboki Anleu dengan Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Biboki Feotleu dengan Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Biboki Moenleu dengan Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Biboki Selatan dengan Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Biboki Tan Pah dengan Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Biboki Utara dengan Tipe A;
  7. 7.Kecamatan Bikomi Nilulat dengan Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Bikomi Selatan dengan Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Bikomi Tengah dengan Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Bikomi Utara dengan Tipe A;
  11. 11.Kecamatan Insana dengan Tipe A;
  12. 12.Kecamatan Insana Barat dengan Tipe A;
  13. 13.Kecamatan Insana Fafinesu dengan Tipe A;
  14. 14.Kecamatan Insana Tengah dengan Tipe A; 6
  15. 15.Kecamatan Insana Utara dengan Tipe A;
  16. 16.Kecamatan Kota Kefamenanu dengan Tipe A;
  17. 17.Kecamatan Miomaffo Tengah dengan Tipe A;
  18. 18.Kecamatan Miomaffo Barat dengan Tipe A;
  19. 19.Kecamatan Miomaffo Timur dengan Tipe A;
  20. 20.Kecamatan Musi dengan Tipe A;
  21. 21.Kecamatan Mutis dengan Tipe A;
  22. 22.Kecamatan Noemuti Timur dengan Tipe A;
  23. 23.Kecamatan Noemuti dengan Tipe A;
  24. 24.Kecamatan Naibenu dengan Tipe A;

BAB III

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

(1)Berdasarkan tipelogi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan susunan perangkat daerah;
(2)Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Sekretariat Daerah terdiri atas 3 (tiga) asisten dan 8 (delapan) bagian dengan masing- masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
2. b.Sekretariat DPRD terdiri atas 3 (tiga) bagian dengan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
3. c.Inspektorat Daerah terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu;
4. d.Dinas daerah, meliputi :
  1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing- masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  2. 2.Dinas Kesehatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing- masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  6. 6.Dinas Sosial terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi; 7
  7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  9. 9.Dinas Pangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  10. 10.Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  13. 13.Dinas Perhubungan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  16. 16.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  18. 18.Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  19. 19.Dinas Pertanian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  20. 20.Dinas Peternakan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  21. 21.Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi; 8
  22. 22.Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  23. 23.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
5. e.Badan daerah, meliputi :
  1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang;
  2. 2.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang;
  3. 3.Badan Pendapatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang;
  4. 4.Badan Keuangan dan Aset terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) subbagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang;
6. f.Kecamatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 2 (dua) subbagian dan paling banyak 5 (lima) seksi.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

(1)Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada bupati.
(3)Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
(4)Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 9

Pasal 9

(1)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(3)Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
(4)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
(5)Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. c.fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2019