DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah perubahan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d dan huruf e; Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e diubah; Ketentuan Pasal 23 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan kajian terhadap kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat ketidaksesuaian perumpunan urusan pemerintahan dan kurang efisiennya struktur kelembagaan sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 3.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 03). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA dan BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 92), diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(2)Tipe Perangkat Daerah terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah Tipe B;
2. b.Sekretariat DPRD Tipe B;
3. c.Inspektorat Daerah Tipe A;
4. d.Dinas Daerah, meliputi :
  1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang meliputi sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
  6. 6.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, Informatika dan urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian;
  16. 16.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  18. 18.Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  19. 19.Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian meliputi sub urusan yang berkaitan dengan pertanian;
  20. 20.Dinas Peternakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian meliputi sub urusan yang berkaitan dengan peternakan;
  21. 21.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  22. 22.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kebersihan;
  23. 23.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. e.Badan Daerah, meliputi :
  1. 1.Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia daerah;
  2. 2.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub bidang pendapatan daerah;
  4. 4.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  5. 2.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Sekretariat Daerah terdiri atas 3 (tiga) asisten dan 8 (delapan) bagian dengan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian;
2. b.Sekretariat DPRD terdiri atas 3 (tiga) bagian dengan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian;
3. c.Inspektorat Daerah terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) sub bagian dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu;
4. d.Dinas daerah, meliputi :
  1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  2. 2.Dinas Kesehatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing- masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  6. 6.Dinas Sosial terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  9. 9.Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  12. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  13. 13.Dinas Perhubungan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  16. 16.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  18. 18.Dinas Perikanan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  19. 19.Dinas Pertanian terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  20. 20.Dinas Peternakan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  21. 21.Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  22. 22.Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
  23. 23.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
5. e.Badan Daerah, meliputi :
  1. 1.Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang;
  2. 2.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang;
  4. 4.Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing- masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bidang;
  5. 3.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

a.Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
b.Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan anggaran sesuai dengan nomenklatur lamanya berdasarkan tahun anggaran 2019;
c.Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini;
d.Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang lama. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Ditetapkan di Kefamenanu pada tanggal 15 Juli 2019 BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, RAYMUNDUS SAU FERNANDES Diundangkan di Kefamenanu pada tanggal 15 Juli 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, FRANSISKUS TILIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2 NOMOR REGISTRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2 PERATURAN DAERAH TAHUN 2019. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA I. UMUM Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan mendasar pada penyerahan urusan Pemerintahan kepada daerah yang tentunya berdampak pada Pembentukan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu pelaksana ketentuan dimaksud adalah Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 108.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 23

Dasar hukum (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 23

Dasar hukum (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2017