(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.Sekretariat Daerah terdiri atas 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Bagian dengan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian;
d.Dinas Daerah meliputi :
9.Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing – masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
18.Dinas Perikanan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
Pasal II
1.Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2018.
2.Dinas Pangan, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
3.Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
4.Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor
30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Ditetapkan di Kefamenanu pada tanggal 15 Agustus 2017 BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, RAYMUNDUS SAU FERNANDES Diundangkan di Kefamenanu pada tanggal 15 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, YAKOBUS TAEK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 3 NOMOR REGISTRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 03 PERATURAN DAERAH TAHUN 2017. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA I. UMUM Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan mendasar pada penyerahan urusan Pemerintahan kepada daerah yang tentunya berdampak pada Pembentukan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu pelaksana ketentuan Undang-Undang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mewajibkan setiap daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini sudah membentuk Perangkat Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 92