DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan D a e r a h t e n t a n g S i s t e m P e n y e l e n g g a r a a n Ketenagakerjaan; Mengingat: 1 . P a s a l 1 8 a y a t ( 6 ) Undang-Undang D a s a r Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor T Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 1 9 7 0 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); Undang-Undang N o m o r 2 1 T a h u n 2 0 0 0 t e n t a n g S e r i k a t Pekerja/Serikat B u r u h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 3 2 Ta h u n 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342); 'MO L_J I- L

6.Undang-Undang Nomor 2 Ta h u n 2 0 0 4 t e n t a n g Penyelesaian Perselisihan. Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7.Undang-Undang Nomor 3 2 Ta h u n 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 0 4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 2 Ta h u n 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 0 8 Nomor 5 9 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2004 N o m o r 1 5 0 , Ta m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Nomor 4456);
9.P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 3 1 Ta h u n 2 0 0 6 tentang sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Ta h u n 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
11.Peraturan Presiden Nomor 21 Ta h u n 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
12.Peraturan Menteri Tenaga Kerja d a n Transmigrasi Nomor 1 2 Tahun 2013 tentang Tata cam penggunaan tenaga kerja asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 3 Ta h u n 2009 t e n t a n g Perlindungan Tenaga K e r j a (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 NOmor 13);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten To j o Una-Una (Lembaran D a e r a h Kabupaten To j o U n a -Una Ta h u n 2 0 0 8 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG S I S T I M PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.D a e r a h adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2.Pemerintah D a e r a h a d a l a h B u p a t i d a n Perangkat Daerah sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.M e n t e r i adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
4.B u p a t i adalah Bupati Tojo Una-Una.
5.D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
6.D i n a s Te n a g a K e r j a d a n Transmigrasi a d a l a h D i n a s Te n a g a K e r j a d a n Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una.
7.Lembaga K e r j a s a m a B i p a r t i t a d a l a h f o r u m k o m u n i k a s i , konsultasi, dan musyawarah mengenal hal-hal yang berkaitan dengan hubungan Industrial di satu perusahaan y a n g anggotanya t e r d i r i d a r i pengusaha d a n s e r i k a t pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
8.Lembaga K e r j a s a m a T r i p a r t i t a d a l a h f o r u m k o m u n i k a s i , konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
9.Perusahaan adalah:

a.Setiap b e n t u k u s a h a y a n g berbadan h u k u m a t a u t i d a k , milik o r a n g perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, balk milik swasta maupun m i l i k n e g a r a , yang m e m p e k e r j a k a n p e k e r j a / b u r u h d e n g a n membayar upah atau Imbalan dalam bentuk lain;
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang l a i n dengan membayar u p a h a t a u Imbalan dalam bentuk lain.
1. 10.Pengusaha adalah:
a.Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.Orang perorangan, persekutuan, atau b a d a n h u k u m y a n g secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 11.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh b a l k d i perusahaan m a u p u n d i l u a r perusahaan, yang bersifat b e b a s , terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung j a w a b g u n a memperjuangkan, m e m b e l a s e r t a m e l i n d u n g i h a k d a n k e p e n t i n g a n pekerja/buruh s e r t a m e n i n g k a t k a n kesejahteraan p e k e r j a / b u r u h d a n keluarganya.
2. 12.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang m a m p u melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa balk u n t u k memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. 13.Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu a t a u merupakan rintangan d a n hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari:
a.penyandang cacat fisik;
b.penyandang cacat mental;
c.penyandang cacat fisik dan mental.
1. 14.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat dengan TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. 15.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. 16.Pemberi K e r j a a d a l a h o r a n g perseorangan, pengusaha, badan h u k u r n , atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga k e r j a dengan membayar upah atau, imbalan dalam bentuk lain.
4. 17.Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat dengan PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pejabat y a n g berwenang u n t u k menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja indonesia diluar negeri;
5. 18.Pengguna Jasa adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha berbentuk badan hukum, perusahaan d a n perorangan d i d a l a m a t a u d i l u a r negeri y a n g bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja.
6. 19.Pramuwisma adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan p a d a r u m a h tangga dengan upah tertentu.
7. 20.Bursa kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan Antar Kerja.
8. 21.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang d a n / a t a u jasa yang terdiri d a r i unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang di dasarkan pada nilai- nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. 22.Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai u n s u r pekerjaan, upah, dan perintah.
10. 23.Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah s u a t u perlindungan bagi tenaga kerja dalam b e n t u k s a n t u n a n b e r u p a u a n g sebagai pengganti sebagian d a r i penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau k e a d a a n y a n g d i l a y a n i o l e h t e n a g a k e r j a b e r u p a k e c e l a k a a n kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
11. 24.Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 1 8 (delapan belas) tahun. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi d a n menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
12. 25.Upah adalah h a k pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai Imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas s u a t u pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
13. 26.Upah M i n i m u m Propinsi adalah u p a h m i n i m u m y a n g berlaku d i Propinsi Sulawesi Tengah. Kesejahteraan Pekerja/buruh a d a l a h s u a t u pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam m a u p u n d i l u a r hubungan kerja, yang secara langsung a t a u t i d a k langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
14. 27.Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
15. 28.Peraturan perusahaan a d a l a h peraturan y a n g d i b u a t secara t e r t u l i s o l e h pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. TOO WIN PEI J •
16. 29.Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang mcrupakan basil perundingan antara serikat pekerja/serikat b u r u h a t a u beberapa serikat pekerja/serikat buruh y a n g t e r c a t a t p a d a i n s t a n s i y a n g bertanggung j a w a b d i b i d a n g ketenagakerjaan d e n g a n p e n g u s a h a a t a u b e b e r a p a p e n g u s a h a , atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
17. 30.Mogok k e r j a a d a l a h t i n d a k a n p e k e r j a / b u r u h y a n g direncanakan d a n d i laksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
18. 31.Penutupan Perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha u n t u k menolak pekerja/buruh seluruhnya, atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
19. 32.Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal t e r t e n t u y a n g mengakibatkan berakhirnya h a k d a n kewajiban a n t a r a pekerja/buruh dan pengusaha.
20. 33.Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga yang melakukan penilaian dan memberikan pengakuan status program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja berdasarkan kriteria standar kompetensi.
21. 34.Balai Latihan Kerja adalah Balai Latihan Kerja Pemerintah. Kabupaten Tojo Una- Una.
22. 35.Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
23. 36.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan u n t u k memberi, memperoleh, meningkatkan s e r t a m e n g e m b a n g k a n k o m p e t e n s i kerja, produktivitas, disiplin, sikap d a n etos kerja sesuai dengan jenjang dan kualitas jabatan a t a u pekerjaan b a i k d i sektor f o r m a l m a u p u n d i sektor Informal.
24. 37.Sertifikasi kompetensi adalah proses penetapan dan pengukuhan atas jenis dan tingkat k o m p e t e n s i y a n g d i m i l i k i / d i k u a s a i seseorang d e n g a n s t a n d a r kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional.
25. 38.Pemagangan adalah bagian dan sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan d i lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan i n s t r u k t u r atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang atau jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
26. 39.Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat keterampilan y a n g dimilild/dikuasai o l e h seseorang sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
b.penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
c.pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
d.pengawasan ketenagakerjaan. 1 1 ,

Pasal 3

Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan d i Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berdasarkan azas :

a.kekeluargaan dan kemitraan;
b.perencanaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja secara berkesinambungan;
c.persamaan, keadilan, tanpa diskriminasi dan perlindungan hukum;
d.peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja d a n J a m i n a n Sosial Tenaga Kerja beserta keluarganya termasuk pada kondisi puma kerja; dan
e.peningkatan produktifitas d e m i kelangsungan usaha d a n keterlibatan peran seluruh Stake Holder dalam Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Sistim Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Tojo Una-Una bertujuan :

a.terwujudnya perencanaan tenaga kerja;
b.terwujudnya Sistem pelatihan kerja nasional di daerah;
c.terwujudnya kebijakan produktifitas kerja;
d.terwujudnya penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja;
e.terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
f.terwujudnya harmonisasi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Pasal 5

Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan mempunyai sasaran :

a.perencanaan Tenaga Kerja direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu;
b.kebijakan sistem pelatihan kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan benar;
c.kebijakan produktifitas k e r j a dapat dilaksanakan dalam rangka peningkatan produktifitas;
d.kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri dilakukan secara terpadu;
e.kebijakan p e r l i n d u n g a n d a n kesejahteraan t e n a g a k e r j a d a l a m r a n g k a peningkatan kesejahteraan d a n J a m i n a n S o s i a l Te n a g a K e r j a b e s e r t a keluarganya termasuk pada kondisi puma kerja, diarahkan dalam peningkatan produktifitas tenaga kerja; dan
f.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara terprogram dan berkesinambungan dalam rangka penegakan h u k u m yang berkeadilan u n t u k menjamin adanya kepastian hukum.

BAB III

KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

Pasal 6

(1)Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi u n t u k memperoleh pekerjaan.
(2)Setiap p e k e r j a / b u r u h b e r h a k memperoleh p e r l a k u a n y a n g s a m a t a n p a diskriminasi dari pengusaha.
(3)

BAB IV

ANALISIS PROYEKSI DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan daerah, pemerintah daerah menganalisis, memproyeksi d a n menginformasikan ketenagakerjaan sebagai dasar d a n acuan dalam menyusun kebijakan, strategi d a n pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

BAB V

PELATIHAN DAN PEMAGANGAN KERJA

Pasal 8

(1)Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi k e r j a d a n u n t u k mendapatkan kesempatan m e n g i k u t i pelatihan k e r j a sesuai d e n g a n b a k a t , m i n a t d a n kemampuan.
(2)U n t u k dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti. Peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki keterbatasan f i s i k a t a u mental tertentu dapat diberikan pelayanan k h u s u s sesuai dengan derajat kecacatannya.
(4)Peserta pelatihan k e r j a y a n g t e l a h menyelesaikan program pelatihan d a n dinyatakan l u l u s b e r h a k mendapatkan sertifikat p e l a t i h a n a t a u sertifikat kompetensi kerja.
(1)Lembaga penyelenggara p e l a t i h a n k e r j a m e n j a g a k u a l i t a s d a l a m s e t i a p penyelenggaraan pelatihan dan/atau pemagangan.
(2)Lembaga penyelenggara pelatihan kerja wajib memiliki sarana dan prasarana di ciaerah Kabupaten Tojo Una-Una. Lembaga Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi d a n Pemerintah Daerah, Perusahaan d a n lembaga pelatihan kerja swasta.
(4)Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan berbagai macam latihan kerja bagi masyarakat berdasarkan sistim pelatihan kerja Nasional. Lembaga Pelatihan K e r j a Perusahaan d a n Swasta y a n g menyelenggarakan pelatihan k e r j a bagi masyarakat u m u m d i Kabupaten Tojo U n a -Una, wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dari Bupati.
(3)
(5)
(7)
(6)Bagi L e m b a g a P e l a t i h a n K e r j a Perusahaan d a n S w a s t a y a n g s u d a h mendapatkan i z i n d a n berkeinginan menambah a t a u mengurangi program, wajib memiliki izin penambahan atau pengurangan Program dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kerja Perusahaan dan Swasta wajib memiliki modul atau kurikulum sesuai dengan komposisi 25% (dua puluh lima) persen teori dan 75% (tujuh puluh lima) persen praktek.
(8)Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan dan Swasta wajib menyampaikan laporan kegiatan s e t i a p 3 (tiga) b u l a n s e k a l i k e p a d a D i n a s Te n a g a K e r j a D a n Transmigrasi.

Pasal 10

(1)Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan. hukum Indonesia atau perorangan.
(2)Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh i z i n d a r i B u p a t i a t a u mendaftar k e D i n a s Tenaga Kerja d a n Transmigrasi.
(3)Lembaga p e l a t i h a n k e r j a y a n g diselenggarakan o l e h i n s t a n s i pemerintah mendaftarkan kegiatannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 11

Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan:

a.tersedianya tenaga kepelatihan;
b.adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat kepelatihan;
c.tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
d.tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.

Pasal 12

(1)Pejabat yang d i t u n j u k dapat menghentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerja perusahaan dan swasta, apabila
1. a.menggunakan instruktur yang tidak bersertifikat sesuai dengan program;
2. b.menggunakan tenaga kepelatihan yang tidak memiliki kualifikasi kompetensi sesuai dengan program;
3. c.melaksanakan pelatihan tidak sesuai dengan program; dan
4. d.menggunakan sarana d a n prasarana pelatihan kerja t i d a k sesuai dengan program.
(2)Penghentian s e m e n t a r a p e l a k s a n a a n penyelenggaraan p e l a t i h a n k e r j a sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1) berlaku paling l a m a 6 (enam) b u l a n disertai alasan dan saran perbaikan. Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saran perbaikan tidak dipenuhi dan dilengkapi, maka dikenakan sanksi penghentian program pelatihan.
(4)Lembaga Pelatihan Kerja perusahaan dan Swasta yang tidak mentaati dan tetap melaksanakan program pelatihan k e r j a yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan izin Penyelenggaraan.
(3)

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…