(1)Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi k e r j a d a n u n t u k mendapatkan kesempatan m e n g i k u t i pelatihan k e r j a sesuai d e n g a n b a k a t , m i n a t d a n kemampuan.
(2)U n t u k dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti.
Peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki keterbatasan f i s i k a t a u mental tertentu dapat diberikan pelayanan k h u s u s sesuai dengan derajat kecacatannya.
(4)Peserta pelatihan k e r j a y a n g t e l a h menyelesaikan program pelatihan d a n dinyatakan l u l u s b e r h a k mendapatkan sertifikat p e l a t i h a n a t a u sertifikat kompetensi kerja.
Paragraf 2 Lembaga Pelatihan Kerja • P a s a l 9
(1)Lembaga penyelenggara p e l a t i h a n k e r j a m e n j a g a k u a l i t a s d a l a m s e t i a p penyelenggaraan pelatihan dan/atau pemagangan.
(2)Lembaga penyelenggara pelatihan kerja wajib memiliki sarana dan prasarana di ciaerah Kabupaten Tojo Una-Una.
Lembaga Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi d a n Pemerintah Daerah, Perusahaan d a n lembaga pelatihan kerja swasta.
(4)Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan berbagai macam latihan kerja bagi masyarakat berdasarkan sistim pelatihan kerja Nasional.
Lembaga Pelatihan K e r j a Perusahaan d a n Swasta y a n g menyelenggarakan pelatihan k e r j a bagi masyarakat u m u m d i Kabupaten Tojo U n a -Una, wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dari Bupati. (3) (5) (7)
(6)Bagi L e m b a g a P e l a t i h a n K e r j a Perusahaan d a n S w a s t a y a n g s u d a h mendapatkan i z i n d a n berkeinginan menambah a t a u mengurangi program, wajib memiliki izin penambahan atau pengurangan Program dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kerja Perusahaan dan Swasta wajib memiliki modul atau kurikulum sesuai dengan komposisi 25% (dua puluh lima) persen teori dan 75% (tujuh puluh lima) persen praktek.
(8)Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan dan Swasta wajib menyampaikan laporan kegiatan s e t i a p 3 (tiga) b u l a n s e k a l i k e p a d a D i n a s Te n a g a K e r j a D a n Transmigrasi.