Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik di wilayahnya. Lembaga ini berperan signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat melalui perlindungan hak, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pengelolaan sumber daya daerah. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penerbitan peraturan daerah, penyediaan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta pelaksanaan program pembangunan strategis. Ini termasuk intervensi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) dan penyelesaian konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengemban mandat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Mandat ini mencakup perlindungan hak-hak warga negara, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pengelolaan sumber daya daerah untuk kepentingan bersama.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una meliputi aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat. Aspek pelayanan mencakup penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan infrastruktur.
Beberapa program strategis yang diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una antara lain program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Kartu Sehat (KIS) BPJS untuk perlindungan kesehatan. Selain itu, terdapat upaya penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) untuk mengatasi konflik lahan. Program AMTRACK Berbagi dan Pelayanan Kesehatan Gratis juga dijalankan untuk menyalurkan bantuan dan pelayanan kesehatan ke desa-desa terpencil.
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berperan dalam isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Partisipasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) adalah salah satu contoh kontribusi terhadap isu kesehatan nasional. Penanganan masalah kawasan hutan dan konflik lahan juga merupakan bagian dari upaya nasional untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan agraria.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk berbagai layanan, seperti mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS dan mengakses fasilitas kesehatan. Masyarakat juga berinteraksi untuk administrasi kependudukan, perizinan, dan urusan pertanahan, terutama bagi yang memiliki masalah penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Selain itu, pemerintah daerah juga menjadi wadah untuk menyampaikan pengaduan dan aspirasi terkait pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memegang peranan krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis di bidang kesehatan, lingkungan, dan sosial. Implementasi kebijakan nasional seperti JKN-KIS dan penyelesaian konflik kawasan hutan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan yang lebih luas. Dengan fokus pada pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk di daerah terpencil, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berupaya menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan pemerintah.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 10 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 2) tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 3) prioritas penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 4) pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 5) sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 6) peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 7) pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 8) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 9) evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 10) perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan 11) sanksi administratif.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 5 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 13 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang fakir miskin yang merupakan komponen bangsa yang berkedudukan sama dengan komponen bangsa yang lain, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia dan daerah, di masa kini dan masa mendatang sehingga Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi, membina, memelihara dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, yakni, kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, hak atas pekerjaan dan berusaha, hak atas perumahan, lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas rasa aman dari perlaku atau ancaman dan tindak kekerasa; dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 1 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2013 diubah sebagai berikut: 1) Ketentuan Pasal 44 diubah; 2) Ketentuan Lampiran II diubah.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 21 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Beberapa perubahan terhadap ketentuan dalam Perbup Tojo Una-Una Nomor 38 tahun 2014, diantaranya pada Pasal 1 angka 12, Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah dan ayat (3) huruf a dan huruf b ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus, serta beberapa ketentuan dalam lampiran I, II, dan III.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 5 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberian pemeliharaan kepada anak terlantar dengan mengharapkan peran aktif serta dukungan penuh dari masyarakat dan dunia usaha, yang diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, keterbukaan, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 2 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.