DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pola keseimbangan pengelolaan Pemerintahan Daerah dengan ditunjang kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktifitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan d a n Administratif Pimpinan d a n Anggota Dewan Perwakilan. Rakyat Daera.h Kabupaten Tojo Una-Una; Mengingat: 1 . P a s a l 1 8 a y a t ( 6 ) Undang-Undang D a s a r Negara R e p u b l i k Indonesia. Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 2 Ta h u n 2 0 0 3 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di. Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik IndOriesia Tahun 2003 Non-ior 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3.Undang-Undang Nomor 2 3 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R e p u b l i k Indonesia Ta h u n 2 0 1 4 Nomor 2 4 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Ta h u n 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 3 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N o m o r 1 4 0 , Ta m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah N o m o r 1 8 Ta h u n 2 0 1 7 t e n t a n g H a k Keuangan d a n Administratif Pimpinan d a n Anggota D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN: Menetapkan : P E R AT U R A N DAERAH TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF P I M P I N A N D A N A N G G O TA D E W A N PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan P i m p i n a n d a n Anggota DPRD t e r d i r i a t a s penghasilan y a n g pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.u a n g representasi;
  2. 2.t u n j a n g a n keluarga;
  3. 3.t u n j a n g a n beras;
  4. 4.u a n g paket;
  5. 5.t u n j a n g a n jabatan;
  6. 6.t u n j a n g a n alat kelengkapan; dan
  7. 7.t u n j a n g a n alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.t u n j a n g a n reses.
(2)Pembebanan p a j a k penghasilan k e p a d a P i m p i n a n d a n A n g g o t a D P R D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) • huruf a dan h u r u f b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) h u r u f a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) h u r u f a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan d a n Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a y a t (1) h u r u f a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) h u r u f a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) h u r u f a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan k e p a d a P i m p i n a n d a n Anggota D P R D y a n g d u d u k d a l a m b a d a n musyawarah, k o m i s i , b a d a n pembentukan perda, b a d a n anggaran, b a d a n kehormatan atau alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna.
(2)Tunjangan a l a t kelengkapan d a n tunjangan alat kelengkapan l a i n diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen);
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)
(2)
(3)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan u n t u k peningkatan kineda kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan h a s i l perhitungan a t a s besaran pendapatan u m u m d a e r a h dikurangi dengan belanja pegawai aparatur s i p i l negara d a n dikelompokan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah.
(5)Pemberian Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) d a n a y a t (2) d i l a k u k a n dengan ketentuan, u n t u k kelompok keznampuan_keuangan Daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (tujuh) kali;
3. c.rendah, paling banyak 3 (tujuh) kali; dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dings dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.r u m a h negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.r u m a h negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 a y a t (1) h u r u f a diberikan dalam ben4.11c i u r a n kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dari anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota. _ DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan y a n g b e r t u j u a n u n t u k mengetahui s t a t u s kesehatan d i l u a r c a k u p a n pelayanan kesehatan y a n g diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) k a l i dalam 1 (satu) t a h u n dan dilakukazi d i dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) h u r u f b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja d a n j a m i n a n kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pakaian dinas d a n a t r i b u t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
(3)Ketentuan mengenai s t a n d a r s a t u a n h a r g a p a k a i a n d i n a s d a n a t r i b u t sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…