DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dan bersinergi dengan cara memberikan berbagai kemudahan agar nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dapat mengembangkan usahanya yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi mereka dan keluarganya. Agar mencapai sasaran yang maksimal, peraturan daerah ini terpadu dan serasi dengan mengatur mengenai pembiayaan dan permodalan, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan, penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil dan kelompok pembudidaya ikan kekcil, pelaksanaan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil dan kemitraan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan. Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil d a n Pembudidaya Ikan Kecil; Mengingat : 1 . Pasal 1 8 A y a t (6) Undang-Undang D a s a r Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Ta h u n 2003 tentang Pembentukan Kabupaten To j o U n a -Una d i P r o p i n s i S u l a w e s i Te n g a h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3.Undang-Undang Nomor 3 1 Ta h u n 2 0 0 4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 0 9 N o m o r 1 5 4 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 1
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 8 7 ) sebagaimana t e l a h d i u b a h t e r a k h i r dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta h u n 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 7 Ta h u n 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 1 6 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6.Peraturan Pemerintah N o m o r 5 0 T a h u n 2 0 1 5 t e n t a n g Pemberdayaan Nelayan Kecil d a n Pembudidaya Ikan. Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN: Menetapkan: P E R AT U R A N DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.P e r i k a n a n adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan s u m b e r d a y a i k a n d a n l i n g k u n g a n n y a m u l a i d a n praproduksi, p r o d u k s i , pengolahan s a m p a i d e n g a n pemasaran, y a n g dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2.Pengelolaan P e r i k a n a n a d a l a h s e l u r u h u p a y a t e r m a s u k p r o s e s y a n g terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, konsultansi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya I k a n d a n implementasi serta penegakan hukum, y a n g d i a r a h k a n u n t u k mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
3.S u m b e r d a y a Ikan adalah potensi seluruh jenis ikan.
4.L i n g k u n g a n S u m b e r d a y a I k a n a d a l a h p e r a i r a n t e m p a t k e h i d u p a n sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
5.I k a n adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 2
6.U s a h a Perikanan adalah seluruh kegiatan usaha perorangan atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan yang menggunakan k a p a l u n t u k memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
7.N e l a y a n adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
8.Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih balk.
9.N e l a y a n K e c i l a d a l a h o r a n g y a n g m a t a pencahariannya melakukan penangkapan i k a n u n t u k memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross Ton.
10.Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11.Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
12.Pengolahan Hasil Perikanan adalah rangkaian kegiatan dan/atau dan bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia dan non konsumsi.
13.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal.
14.Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan u s a h a y a n g dibentuk o l e h Nelayan K e c i l berdasarkan h a s i l kesepakatan a t a u musyawarah seluruh anggota y a n g dilandasi o l e h keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
15.Kelompok Pembudidaya I k a n Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah b a d a n u s a h a y a n g dibentuk o l e h Pembudidaya I k a n K e c i l berdasarkan hasil kesepakatan a t a u musyawarah seluruh anggota yang dilandasi o l e h keinginan b e r s a m a u n t u k b e r u s a h a b e r s a m a d a n dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
16.Badan Usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba a t a u keuntungan, y a n g meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Mili.k Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
17.Sistem Jaminan M u t u d a n Keamanan H a s i l Perikanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan d a n dilakukan sejak praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran untuk memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
18.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
19.Pemerintah D a e r a h a d a l a h B u p a t i s e b a g a i u n s u r penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
20.Bupati adalah Bupati Tojo Una - Una.
21.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
22.Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu B u p a t i d a n D P R D d a l a m penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan d i bidang Kelautan d a n Perikanan.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil d a n kelompok Pembudidaya Ikan Kecil;
b.pembiayaan dan permodalan;
c.pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan ikan oleh Pembudidaya Ikan Kecil;
d.pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;dan
e.Kemitraan.

BAB II

PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN KECIL DAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan:

a.kelompok Nelayan Kecil; dan
b.kelompok Pembudidaya Ikan Kecil.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui:
1. a.fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;
2. b.fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
3. c.pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.
(2)Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada I tayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal. 4

Pasal 5

(1)Fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;
2. b.pemberian bantuan pembentukan KUB;
3. c.pelaksanaan registrasi kelompok;
4. d.penyiapan pendamping;
5. e.pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar d a n anggaran rumah tangga;
6. f.pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;
7. g.pemberian penguatan modal; dan/atau
8. h.pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
(2)KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, p o t e n s i s o m b e r d a y a i k a n , k o n d i s i lingkungan, l o k a s i administratif, atau sarana penangkapan ikan.
(3)KUB sebagaimana dimaksud p a d a a y a t ( 1 ) berfungsi u n t u k melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 6

(1)Fasilitasi pengembangan K U B menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
2. b.pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
3. c.pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
4. d.penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, d a n legalitas usaha.
(2)Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 1 (satu) desa atau beberapa desa yang berada di dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 7

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

a.pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
b.pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
c.pemberian b i m b i n g a n t e k n i s pengembangan diversifikasi u s a h a b a g i perempuan;
d.pengumpulan d a n pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
e.peningkatan peranan a k t i f perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan d a n evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, d a n pengawasan.

Pasal 8

Ketentuan l e b i h l a n j u t mengenai t a t a c a r a fasilitasi penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil diatur dengan Peraturan Bupati. 5

Pasal 9

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil
1. a.fasilitasi pendirian Pokdakan;
2. b.fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil;
3. c.fasilitasi pengembangan Pokdakan a t a u u n i t pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan menjadi koperasi perikanan; dan
4. d.pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya Ikan kecil.
(2)Penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 10

(1)Fasilitasi pendirian Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.pemberian identitas profesi Pembudidaya Ikan;
2. b.pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;
3. c.pelaksanaan registrasi Pokdakan;
4. d.penyiapan pendamping;
5. e.pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
6. f.pemberian penguatan modal; dan/atau
7. g.pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
(2)Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.
(3)Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan.

Pasal 11

(1)Fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi u n i t pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf b dilakukan melalui:
1. a.pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
2. b.pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar d a n anggaran rumah tangga; dan/atau
3. c.penyiapan manajerial, pengelolaan u s a h a , pendampingan, d a n / a t a u legalitas usaha.
(2)Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud p a d a a y a t ( 1 ) merupakan gabungan dan paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan.
(3)Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh informasi, Kemitraan, dan pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan, serta memberikan advokasi pelaksanaan kemitraan.
(4)Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud p a d a a y a t ( 3 ) berkedudukan di kecamatan. 6

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…