DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penetapan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi .Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja A s i n g , m a k a d i p e r l u k a n l a n g k a h k o n k r i t u n t u k merealisasikannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan h u r u f b, perlu

Menetapkan

Menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Mengingat: 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 3 Ta h u n 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 0 3 N o m o r 3 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang N o m o r 3 2 Ta h u n 2 0 0 3 t e n t a n g Pembentukan Kabupaten Tojo U n a -Una d i Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 0 3 N o m o r 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
4.Undang-Undang N o m o r 3 2 Ta h u n 2 0 0 4 t e n t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Ta h u n 2 0 0 8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 2 Ta h u n 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 0 8 N o m o r 5 9 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 3 0 , Ta m b a h a n Lembaran Negara R e p u b l i k Indonesia Nomor 5049);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 8 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan a n t a r a Pemerintah, Pemerintah D a e r a h Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);'
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 9 Tahun 2 0 1 0 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 7 Tahun 2 0 1 2 tentang Retribusi Pengendalian L a l u L i n t a s d a n R e t d b u s i Perpanjangan I z i n Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB II

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan n a m a retribusi perpanjangan i z i n mempekerjakan tenaga k e r j a asing dipungut r e t r i b u s i s e b a g a i pembayaran a t a s p e m b e r i a n perpanjangan i z i n mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 3

(1)Objek retribusi adalah pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing bagi Instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan Jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 4

•Subjek retribusi adalah pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah pemberi k e r j a tenaga k e t j a asing y a n g memperoleh pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan Pemerintah Daerah dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Pasal 6

Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 8

(1)Sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian a t a u s e l u r u h b i a y a penyelenggaraan p e r p a n j a n g a n i z i n mempekerjakan tenaga kerja asing.
(2)Biaya penyelenggaraan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) meliputi penerbitan dokurnen izin, pengawasan d i lapangan, penegakan h u k u m , penatausahaan, d a n biaya dampak negatif dari pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 9

(1)S t r u k t u r t a r i f retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
(2)Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD100 (seratus dollar amerika serikat) per orang per bulan.
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (2) dibayarkan dengan r u p i a h berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

Pasal 10

(1)Ta r i f retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan t a r i f retribusi sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) d i l a k u k a n dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan t a r i f retribusi sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 12

Instansi yang berwenang memungut retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…