DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang fakir miskin yang merupakan komponen bangsa yang berkedudukan sama dengan komponen bangsa yang lain, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia dan daerah, di masa kini dan masa mendatang sehingga Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi, membina, memelihara dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, yakni, kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, hak atas pekerjaan dan berusaha, hak atas perumahan, lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas rasa aman dari perlaku atau ancaman dan tindak kekerasa; dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Fakir Miskin; Mengingat: 1 . P a s a l 1 8 a y a t (6) Undang-Undang D a s a r Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 9 Ta h u n 1 9 9 9 tentang H a k Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten To j o U n a -Una d i P r o v i n s i S u l a w e s i Te n g a h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran. Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 0 9 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
5.Undang-Undang Nomor 13 Ta h u n 2011 tentang Penanganan Fakir M i s k i n (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2011 N o m o r 8 3 , Tambahan. L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Nomor 5235 ); = 2 =
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 8 7 ) sebagaimana t e l a h d i u b a h t e r a k h i r d e n g a n Undang-Undang Nomor 9 Ta h u n 2 0 1 5 t e n t a n g Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 3 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetnjuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.F a k i r a d a l a h o r a n g y a n g s a m a s e k a l i t i d a k m e m p u n y a i s u m b e r m a t a pencaharian s e h i n g g a t i d a k m e m p u n y a i k e m a m p u a n u n t u k m e m e n u h i kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2.M i s k i n adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai k e m a m p u a n m e m e n u h i k e b u t u h a n d a s a r y a n g l a y a k b a g i kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
3.Penanganan f a k i r m i s k i n a d a l a h u p a y a y a n g t e r a r a h , t e r p a d u , d a n berkelanjutan y a n g d i l a k u k a n Pemerintah, p e m e r i n t a h daerah, d a n / a t a u masyarakat dalam b e n t u k kebijakan, program d a n kegia tan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi u n t u k memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
4.K e b u t u h a n dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
5.Wa r g a Negara a d a l a h w a r g a negara Republik Indonesia y a n g ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.T i m Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD, a d a l a h w a d a h k o o r d i n a s i l i n t a s s e k t o r d a n l i n t a s p e m a n g k u kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
7.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanganan fakir miskin dalam proses penyusunan RPJMD.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah u n t u k periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Ketja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun = 3 =
10.Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
11.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah y a n g m e m i m p i n pelaksanaan u r u s a n pemerintahan y a n g menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
13.Satuan K e r j a Perangkat Daerah y a n g selanjutnya disingkat SKPD a d a l a h perangkat Daerah d i lingkungan Pemerintah Daerah sebagai u n s u r pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahn Daerah.

Pasal 2

Penanganan Fakir Miskin, berdasarkan asas:

a.partisipatif;
b.transparansi;
c.akuntabilitas;
d.keadilan; dan
e.berkelanjutan.

Pasal 3

Penanganan Fakir Miskin bertujuan untuk:

a.meningkatkan k a p a s i t a s d a n mengembangkan k e m a m p u a n d a s a r s e r t a kemampuan berusaha Fakir Miskin;
b.memperkuat peran Fakir Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
c.mewujudkan k o n d i s i d a n l i n g k u n g a n e k o n o m i , p o l i t i k d a n s o s i a l y a n g memungkinkan F a k i r M i s k i n d a p a t memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam p e m e n u h a n h a k - h a k d a s a r d a n peningkatan t a r a f h i d u p s e c a r a berkelanjutan;
d.memberikan rasa aman bagi kelompok Fakir Miskin dan rawan menjadi Fakir Miskin; dan
e.menurunkan jumlah Fakir Miskin.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap F a k i r M i s k i n b e r h a k mendapatkan k e m u d a h a n a k s e s fasilitas y a n g disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

a.terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
b.pelayanan kesehatan;
c.pelayanan pendidikan;
d.pekerjaan dan berusaha;
e.terpenuhinya kebutuhan perurnahan;
f.terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
g.mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
h.mendapatkan rasa aman dart perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan. = 4 =

Pasal 5

Setiap Fakir Miskin berkewajiban:

a.mengusahakan peningkatan t a r a f kesejahteraannya u n t u k m e m e n u h i h a k sebagaimana dimaksud d a l a m Pasal 4 s e r t a berperan a k t i f dalam u p a y a penanggulangan kemiskinan;
b.m e n t a a t i norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
c.berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.mengupayakan terpenuhinya hak fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
2. b.menyusun d a n merealisasikan p r o g r a m / kegiatan penanggulangan f a k i r miskin.
(2)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan d a n sumber daya yang dimilliki Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program Penanganan Fakir Miskin dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
(4)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan d i lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

Pasal 8

Pengusaha/dunia usaha di daerah berkewajiban:

a.t u r u t serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan h a k fakir miskin melalui mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
b.berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap fakir miskin. BAB n i TAHAPAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan penanganan fakir miskin.
(2)Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.identifikasi;
2. b.penyusunan strategi, program, d a n prioritas kegiatan penanganan f a k i r miskin; dan
3. c.pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanganan fakir miskin. = 5 =

Pasal 10

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 a y a t (2) h u r u f a, dilakukan melalui:

a.penentuan kriteria fakir miskin;
b.pengkajian, validasi d a n pemutakhiran data fakir miskin; d a n
c.penetapan fakir miskin.

Pasal 11

(1)Penentuan kriteria fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a berdasarkan kriteria yang digunakan TKPKD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kriteria fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…