DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemerintah Daerah dibebankan tugas, kewajiban dan wewenang untuk memberi perhatian agar hak dan kepentingan para petani khususnya petani komoditi tanaman pangan dapat terpenuhi. Paling tidak, petani yang bergerak dalam usaha pertanian tanaman pangan dapat meningkat pendapatan dan kesejahteraannya dari hasil penjualan komoditi tanaman pangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung fakta empirik selalu menunjukkan adanya nilai jual yang rendah dari komoditi tanaman pangan saat musim panen tiba, p e r l u adanya upaya dalam peningkatan pendapatan petani penghasil komoditi tanaman pangan;
c.bahwa u n t u k memberi perlindungan h u k u m terhadap h a k d a n kepentingan p e t a n i u n t u k meningkatkan kesejahteraan h i d u p , maka dipandang p e r l u adanya pengaturan t a t a niaga komoditi tanaman pangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, h u r u f b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani dalam Tata Niaga Komoditi Tanaman Pangan; Mengingat: 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 2 T a h u n 2 0 0 3 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo U n a -Una d i Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 0 3 Nomor 1 4 7 , Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4342);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 1 2 N o m o r 2 2 7 , Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5360);
4.Undang-Undang Nomor 19 Ta h u n 2013 tentang Perlindungan dan. Pemberdayan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5.Undang-Undang Nomor 2 3 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta h u n 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 3 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 1 5 N o m o r 5 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Ta h u n 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN: Menetapkan : P E R AT U R A N D A E R A H T E N TA N G PERLINDUNGAN P E TA N I DALAM TATA NIAGA KOMODITI TANAMAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.P e t a n i a d a l a h s e t i a p o r a n g y a n g b e k e r j a d a l a m u s a h a p e r t a n i a n y a n g memproduksi komoditi hasil tanaman pangan.
2.Ta t a niaga adalah suatu sistim pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap aktifitas jual-beli.
3.Perlindungan Petani adalah segala u p a y a u n t u k m e m b a n t u p e t a n i d a l a m menghadapi permasalahan k e s u l i t a n memperoleh p r a s a r a n a d a n s a r a n a produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
4.K o m o d i t i t a n a m a n p a n g a n a d a l a h k o m o d i t i y a n g d i h a s i l k a n d a r i u s a h a pertanian u n t u k memenuhi kebutuhan pangan d a n dikonsumsi oleh warga masyarakat.
5.H a r g a adalah nilai jual komoditi yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.
6.Perusahaan Daerah selanjutnya disingkat Perusda adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una yang khususnya bergerak dalam dunia usaha bisnis.
7.B a d a n Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM-Des adalah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat yang khusus bergerak dalam kegiatan usaha bisnis.
8.Koperasi adalah Badan Usaha yang memiliki anggota yang atau badan hukum yang didirikan berlandaskan asas kekeluargaan
9.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang yang melakukan penyidikan;
10.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti terhadap pelanggaran yang terkait dengan perlindungan petani dalam tata niaga komoditi tanaman pangan.
11.Pemerintah a d a l a h Pemerintah P u s a t sebagi Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta pembantu-pembantunya.
12.Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
13.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Perintahan Daerah y a n g m e m i m p i n pelaksanaan u r u s a n pemerintahan y a n g menjadi kewenangan daerah otonom.
14.Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una. 2 3 BAB U ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata niaga komoditi tanaman pangan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kewajaran;
c.keamanan;
d.pemerataan;
e.berkelanjutan; dan
1. 1.keterbukaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan tata niaga komoditi tanaman pangan bertujuan untuk:

a.melindungi h a k d a n kepentingan petani u n t u k mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak;
b.memberdayakan p a r a Petani secara sosial d a n e k o n o m i d a l a m mengelola komoditi tanaman pangan;
c.mewujudkan tingkat kecukupan komoditi tanaman pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
d.mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi tanaman pangan khusunya di pasar dalam negeri.

BAB III

TATA NIAGA JENIS TANAMAN PANGAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan tata niaga komoditi tanaman pangan meliputi:
1. a.jagung;
2. b.kedelai;
3. c.kacang tanah; dan
4. d.kacang hijau
(2)Selain komoditi hasil tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan komoditi tanaman pangan lainnya sesuai dengan potensi daerah.

Pasal 5

Lingkup penyelenggaraan tata niaga komoditi tanaman pangan mencakup:

a.h a k dan kewajiban petani;
b.penetapan harga dasar;
c.j u a l beli komoditi tanaman pangan;
d.t u g a s dan wewenang;
e.perizinan;
f.pengawasan; dan
g.s a n k s i . 3 4

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PETANI

Pasal 6

Petani yang memproduksi hasil tanaman pangan berhak:

a.mendapatkan perlakuan adil dalam aktifitas jual beli komoditi tanaman pangan;
b.mendapatkan n i l a i t a m b a h d a n / a t a u k e u n t u n g a n y a n g w a j a r d a r i h a s i l penjualan komoditi tanaman pangan;
c.mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga dasar setiap komoditi tanaman pangan;
d.untuk didengar pendapat dan keluhannya atas perlakuan para pelaku usaha yang merugikan hak dan kepentingan petani tanaman pangan;
e.mendapatkan advokasi dan perlindungan h u k u m terkait dengan sengketa yang timbul dalam aktifitas jual beli komoditi tanaman pangan;
f.mendapatkan kompensasi dan/atau ganti rugi dan setiap pelaku usaha yang merugikan hak dan kepentingan petani tanaman pangan;
g.mendapatkan p e m b i n a a n d a n / a t a u b i m b i n g a n d a l a m mengelola k o m o d i t i tanaman pangan; dan
h.hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Petani yang memproduksi komoditi hasil tanaman pangan berkewajiban:

a.menjaga keamanan, keselamatan, dan kebersihan setiap komoditi hasil tanaman pangan yang akan dijual;
b.menjunjung tinggi nilai etika bisnis dalam pemasaran setiap komoditi tanaman pangan;
c.menyerahkan setiap komoditi hasil tanaman pangan sesuai dengan jumlah atau nilai jual yang disepakati kepada pelaku usaha yang telah membeli; dan
d.menyebarluaskan informasi yang benar dan jujur atas harga jual setiap komoditi tanaman pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

BAB V

STANDAR HARGA

Pasal 8

(1)Standar harga komoditi tanaman pangan mempedomani standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)Dalam hal belum ada standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atas komoditi tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar harga komoditi tanaman pangan menyesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 9

(1)Bupati d a p a t menetapkan h a r g a d a s a r a t a s k o m o d i t i t a n a m a n p a n g a n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai standar pembelian dari petani.
(2)Penetapan harga dasar atas komoditi tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada harga minimum pembelian di tingkat petani yang disepakati sebesar biaya produksi ditambah margin/keuntungan petani sebesar 30% (tiga puluh persen) dan biaya produksi. 4 5

Pasal 10

(1)Dalam menetapkan harga dasar atas komoditi tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 , B u p a t i wajib melibatkan petani tanaman pangan, pelaku usaha, d a n p i h a k l a i n y a n g berkepentingan dengan produksi d a n pemasaran komoditi tanaman pangan.
(2)Penetapan harga dasar atas komoditi tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…