DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada faktor demografi dan luas wilayah. Tujuan dibentuknya kecamatan baru sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada jumlah penduduk yang ada di kecamatan tersebut.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Ratolindo d i wilayah Kabupaten Tojo Una-Una; Mengingat 1 . P a s a l 1 8 a y a t (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten To j o U n a -Una d i P r o p i n s i S u l a w e s i Te n g a h (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 0 3 Nomor 147, Ta m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a Nomor 4342);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2014 Nomor 244, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah N o m o r 3 8 Ta h u n 2 0 0 7 t e n t a n g Pembagian U r u s a n P e m e r i n t a h a n a n t a r a P e m e r i n t a h , Pemerintah D a e r a h P r o p i n s i d a n P e m e r i n t a h D a e r a h Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 N o m o r 8 2 , Ta m b a h a n L e m b a r a n Negara R e p u b l i k Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Pemerintah N o m o r 1 9 Ta h u n 2 0 0 8 t e n t a n g Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6); 1 Dengan Persetujuan Bersama 0 1 4 DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN Menetapkan : P E R AT U R A N DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RATOLINDO DI WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.D a e r a h adalah -Kabupaten Tojo Una-Una.
2.Pemerintah D a e r a h a d a l a h Bupati. d a n Perangkat Daerah sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah, y a n g selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.B u p a t i adalah Bupati Tojo Una-Una.
5.D a e r a h Otonom adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.O t o n o m i Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom u n t u k mengatur d a n m e n g u r u s s e n d i r i u r u s a n pemerintahan d a n kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dan Daerah Kabupaten Tajo Una-Una yang dipimpin oleh Camat.
8.C a m a t adalah Kepala Kecamatan.
9.Pembentukan Kecamatan adalah penggabungan beberapa Kecamatan, a t a u bagian. Kecamatan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kecamatan menjadi dua Kecamatan atau lebih.
10.Pemekaran adalah pemecahan kecamatan dalam daerah menjadi lebih d a r i satu.
11.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
12.Desa adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang memiliki batas wilayah yang berwenang u n t u k mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, k e p e n t i n g n masyarakat s e t e m p a t berdasarkan p r a k a r s a masyarakat, h a k a s a l - u s u l dark/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Peta Batas Kecamatan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi. 2 INO 7 El

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Kecamatan dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada faktor demografi dan luas wilayah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Kecamatan b a r u sebagai u p a y a meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan f u n g s i pemerintahan d a n pemberdayaan masyarakat y a n g didasarkan p a d a j u m l a h penduduk y a n g a d a d i kecamatan tersebut.

BAB III

PEMEICARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah i n i dibentuk Kecamatan Ratolindo sebagai Pemekaran Kecamatan Ampana Kota.

Pasal 5

(1)Wilayah geografis d a n a d m i n i s t r a t i f Kecamatan R a t o l i n d o sebagaimana dimaksud d a l a m p a s a l 4 , berasal d a r i sebagian w i l a y a h geografis d a n administratif Kecamatan Ampana Kota, dengan l u a s wilayah ± 8 0 , 5 8 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tornini ;
2. b.sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ulubongka;
3. c.sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ampana Kota; dan
4. d.sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ampana Tete.
(2)Kecamatan Ratolindo berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Ampana Kota terdiri dari :
1. a.Kelurahan Uentanaga Bawah;
2. b.Kelurahan Uentanaga Atas;
3. c.Kelurahan Muara Toba;
4. d.Kelurahan Uemalingku;
5. e.Kelurahan Dondo;
6. f.Kelurahan Dondo Barat;
7. g.Desa Sumoli;
8. h.Desa Patingko;
9. i.D e s a Sabulira Toba; dan
10. j.D e s a Labuan.
(3)Dengan terbentuknya Kecamatan Ratolindo, sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 4, Wilayah Kecamatan Ampana Kota dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ratolindo sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 3

BAB IV

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Kecamatan Ratolindo berkedudukan di Desa Sumoli.

Pasal 7

Batas Wilayah dan Iuas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dituangkan dalam peta wilayah kecarnatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan.bagiari,tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang berkenaan dengan dan/atau sebagai akibat dan Pembentukan Kecamatan R a t o l i n d o sebagaimana d i m a k s u d d a l a m P e r a t u r a n D a e r a h i n i dibebankan p a d a Anggaran Pendapatan d a n Belanja Daerah Kabupaten To j o Una-Una.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Kecamatan sebagaimana d i m a k s u d dal/am p a s a l 4 , m e r u p a k a n perangkat daerah.
(2)Camat dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima sebagian kewenangan pemerintahan d a n bertanggungjawab k e p a d a B u p a t i m e l a l u i Sekretaris Daerah.
(3)Kewenangan C a m a t sebegaimana dimaksud p a d a a y a t (2), ditetapkan o l e h Bupati.

Pasal 10

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah i n i , m a k a s e m u a s u r a t m e n y u r a t d a n dokumen yang sebelumnya memakai domisili kecamatan lama/kecamatan i n d u k tetap b e r l a k u s a m p a i dengan b a t a s w a k t u berakhirnya s u r a t menyurat d a n dokumen tersebut. 4

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…