DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 146

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang PDAM Ue Tanah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai salah satu BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una berperan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum sebagai implementasi dari PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, untuk itu perlu pengaturan lebih tegas tentang tugas dan wewenang BUMD yang memiliki bidang usaha penyediaan air minum serta mengatur penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. PDAM Ue Tanah Kabupaten Tojo Una-Una dituntut melaksanakan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum secara otonomi profesional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Ta h u n 2 0 0 7 t e n t a n g O r g a n d a n Kepegawaian Perusahaan D a e r a h A i r M i n u m , m a k a Peraturan D a e r a h Kabupaten To j o U n a -Una N o m o r 9 Ta h u n 2 0 0 6 t e n t a n g Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una sudah tidak s e s u a i l a g i d e n g a n perkembangan s e h i n g g a p e r l u dilakukan penyesuaian;
c.b a h w a berdasarkan pertimbangan sebagaimana d i m a k s u d dalam h u r u f a dan h u r u f b , p e r l u

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah A i r Minum " U E TANAH" Kabupaten Tojo Una-Una; Mengingat : 1 . Pasal 1 8 a y a t (6) Undang-Undang D a s a r Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Ta h u n 1 9 6 2 t e n t a n g Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 1 9 6 2 Nomor 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten To j o U n a -Una d i P r o p i n s i S u l a w e s i Te n g a h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 0 4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 3 7 ) sebagaimana t e l a h d i u b a h t e r a k h i r d e n g a n Undang-Undang Nomor 1 2 Ta h u n 2 0 0 8 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 2 Ta h u n 2 0 0 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 1
6.Peraturan P e m e r i n t a h N o m o r 1 6 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g Pengembangan S i s t e m Penyediaan A i r M i n u m (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Nomor 6 Ta h u n 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Tahun 2008 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH A I R MINUM "UE TANAH" KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.D a e r a h adalah Kabupaten Tojo Una-Una
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.B u p a t i adalah Bupati Tojo Una-Una.
4.D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
5.Perusahaan Daerah Air Minum "UE TANAH" yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha M i l i k Daerah yang bergerak d i bidang pelayanan A i r Minum.
6.D e w a n Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Tojo Una-Una.
7.D i r e k s i adalah direksi PDAM Kabupaten Tojo Una-Una.
8.Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Tojo Una-Una.
9.P e j a b a t S t r u k t u r a l adalah pegawai pemangku jabatan s t r u k t u r a l dibawah direksi.
10.Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
11.Cabang adalah Cabang Perusahaan Daerah Air Minum UE TANAH Kabupaten Tojo Una-Una.
12.Penyediaan A i r M i n u m a d a l a h kegiatan menyediakan a i r m i n u m u n t u k memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. 2

BAB II

NAMA DAN PENDIRIAN

Pasal 2

(1)PDAM Kabupaten Tojo Una-Una diberi nama PDAM Ue Tanah.
(2)PDAM Kabupaten Tojo U n a -Una didirikan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN PDAM

Pasal 3

(1)PDAM berkedudukan dan berkantor di ibu kota Kabupaten.
(2)PDAM dapat membuka Kantor Cabang d i I b u Kota Kabupaten d a n Kantor Cabang d i unit Ibu Kota Kecamatan (IKK).

BAB IV

TUJUAN, LAPANGAN USAHA DAN TUGAS POKOK

Pasal 4

(1)Tujuan PDAM yaitu melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat secara adil dan m e r a t a s e r t a berkelanjutan d e n g a n memperhatikan syarat-syarat kesehatan.
(2)PDAM membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah sate sumber pendapatan ash daerah yang dikelold dengan prinsip- prinsip ekonomi yang sehat.

Pasal 5

(1)Lapangan usaha PDAM adalah penyediaan a i r m i n u m u n t u k kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang. perairminuman.
(2)Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan • melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
(3)Sistem penyediaan a i r m i n u m dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan.
(4)Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terminal air, mobil tangki air dan bentuk lainnya yang memungkinkan.
(5)PDAM dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD maupun APBN dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

PDAM mempunyai tugas pokok memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat y a n g mencakup a s p e k ekonomi, kesehatan sosial dan pelayanan umum. 3 Pas al 7 Untuk menyelenggarakan tugas p o k o k sebagaimana dimaksud d a l a m pasal 6 , PDAM mempunyai fungsi:

a.perencanaan program kerja dan anggaran PDAM berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
b.pengurusan d a n pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan kebijakan yang t e l a h ditetapkan o l e h B u p a t i setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
c.pelaksana kegiatan teknik dan pemeliharaan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
d.penyelenggaraan a d m i n i s t r a s i u m u m berdasarkan k e b i j a k a n y a n g t e l a h ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan. Dewan Pengawas;
e.pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan balk tingkat pusat dan Kantor Cabang d i i b u Kota Kabupaten dan kantor u n i t d i I b u Kota Kecamatan (IKK) berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh B u p a t i setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
f.penyampaian laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba/rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.pengurusan tata usaha PDAM dan membuat laporan penyelenggaraan secara transparan dan ak-untabel sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang balk.

BAB V

MODAL

Pasal 8

(1)Modal P D A M berasal d a r i penyertaan m o d a l d a e r a h k e p a d a P D A M y a n g merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan d a n Neraca Permulaan PDAM terdiri atas aktiva dan Pasiva dari Perusahaan Daerah A i r Minum Kabupaten Poso pada saat penyerahan pengelolaan aset.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
1. a.setoran tunai;
2. b.hibah;
3. c.bantuan-bantuan;
4. d.pinjaman yang bersifat tidak mengikat.
(3)Semua that likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank pemerintah lainnya.

BAB VI

ORGAN PDAM

Pasal 9

(1)Susunan Organ PDAM terdiri dari :
1. a.B u p a t i selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Ketja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan berdasarkan basil kajian dan analisis. 4

Pasal 10

(1)Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
(2)Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(3)Batas usia Direksi yang berasal dan PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
(4)Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 11

(1)Calon Direksi memenuhi persyaratan :
1. a.mempunyai pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1);
2. b.mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dan P D A M yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dan perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
3. c.l u l u s pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
4. d.membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
5. e.bersedia bekerja penuh waktu:
6. f.t i d a k terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
7. g.l u l u s u j i kelayakan d a n kepatutan yang dilaksanakan oleh t i m ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks146PDFHirarki

Memuat teks peraturan…