DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016- 2021; Mengingat: 1 . P a s a l 1 8 a y a t (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten To j o U n a -Una d i Propinsi Sulawesi Te n g a h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3.Undang-Undang Nomor 2 5 Ta h u n 2 0 0 4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan N a s i o n a l (Lembaran N e g a r a Republik Indonesia Ta h u n 2 0 0 4 N o m o r 1 0 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 8 7 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta h u n 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta h u n 2 0 0 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN D A E R A H T E N TA N G R E N C A N A PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN T O J O UNA-UNA TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) . t a h u n .
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
4.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
5.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode 1 (satu) Tahun.
6.Visi adalah rumusan urnum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7.Misi adalah rumusan u m u m mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
8.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi pemerintah.
11.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
12.Pemerintah D a e r a h a d a l a h B u p a t i s e b a g a i u n s u r Penyelenggara Pemerintahan. Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 1.3. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una. 3

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan Penjabaran dan Vi s i dan Misi dan program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, A r a h Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Rincian Visi, M i s i , d a n program Bupati yang m e m u a t Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta program perangkat D a e r a h d a n l i n t a s perangkat D a e r a h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen RPJMD pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Sistematika RPJMD Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut:

a.Bab I P e n d a h u l u a n ;
b.Bab II G a m b a r a n Umum Kondisi Daerah;
c.B a b III G a m b a r a n Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
d.Bab IV A n a l i s i s Isu-Isu Strategis;
e.B a b V V i s i , Misi, Tujuan, dan Sasaran;
f.B a b VI S t r a t e g i dan Arah Kebijakan;
g.Bab VII K e b i j a k a n Umum dan Program Pembangunan Daerah;
h.Bab VIII I n d i k a s i Rencana Program Prioritas y a n g D i s e r t a i Kebutuhan Pendanaan;
i.B a b IX P e n e t a p a n Indikator Kinerja Daerah; dan
j.B a b X P e d o m a n Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 4

Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditindaldanjuti Dalam Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

Pasal 5

RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

(1)RPJMD dapat diubah dalam hal:
1. a.hasil pengendalian d a n evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.terjadi perubahan yang mendasar; dan
3. c.merugikan kepentingan nasional.
(2)Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4 -

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sesudah Peraturan Daerah ini diundangkan maka harus dibaca dan dimaknai sebagai nomenklatur Perangkat Daerah sesuai urusan masing-masing yang berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menurut Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah yang baru.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap o r a n g mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d a l a m Lembaran D a e r a h Kabupaten Tajo Una-Una. Ditetapkan di Ampana pada tanggal a 4 n / o w 2 0 1 6 BUPATI TOJO UNA-UNA, MOHAMMAD LAHAY NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 27, 01/2016. 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR T A H U N 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2016-2021 I. U M U M RPJMD merupakan penjabaran dan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan. keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. SKPD menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program, d a n kegiatan pembangunan d a l a m r a n g k a pelaksanaan U r u s a n Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra SKPD dirumuskan k e dalam rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) d a n digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2016-2021 disusun sesuai amanat Undang-Undang N o m o r 2 3 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Pemerintahan D a e r a h sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan secara teknis disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan 5 (lima) tahapan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD (2) Penyusunan Rancangan RPJMD (3) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD (4) Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD dan (5) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. r

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…