DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Perda Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2013 diubah sebagai berikut: 1) Ketentuan Pasal 14 diubah; 2) Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (3) Pasal 16 diubah, huruf d dihapus, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam pemberian izin tempat usaha/kegiatan p e r l u adanya perubahan terhadap indeks yang mempengaruhi tarif pada Retribusi Izin Gangguan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
c.bah-wa berdasarkan pertimbangan sebagairnaria diinaksud dalam h u r u f a d a n h u r u f b , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat 1 . Pasal 1 8 a y a t (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten To j o U n a -Una d i Propinsi Sulawesi Te n g a h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 8 7 ) sebagaimana t e l a h d i u b a h terakhir •dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta h u n 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerab. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Norrtor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan d i Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negerift, Nomor 2 7 Ta h u n 2 0 0 9 tentang Pedoman Penetapan I z i n Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tah 2016 Nomor 673); 1
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Nomor 43 Ta h u n 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 Nomor 43); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH N O M O R 3 TA H U N 2 0 1 3 T E N TA N G R E T R I B U S I PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan. dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Tingkat penggunaan j a s a d i u k u r berdasarkan pemberian pelayanan I z i n Gangguan y a i t u penjumlahan t a r i f dasar dengan t a r i f berdasarkan faktor sebagai berikut:
1. a.l u a s tempat usaha;
2. b.gangguan yang terdiri dari:
  1. 1.sosial kemasyarakatan; dan
  2. 2.ekonomi.
3. c.lokasi berdasarkan kiasifikasi jalan.
  1. 1.jalan Nasional;
  2. 2.jalan Propinsi;
  3. 3.jalan Kabupaten; dan
  4. 4.jalan Desa.
(2)Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a yakni luas ruangan atau bangunan yang merupakan bangunan terbuka atau tertutup yang dipergunakan dalam proses produksi atau kegiatan usaha.

2.Ketentuan ayat (1), a y a t (2), h u r u f a, h u r u f b d a n h u r u f c ayat (3) Pasal 1 6 diubah, h u r u f d dihapus, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat

(6), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Setiap Izin Gangguan dikenakan biaya yang dipungut oleh Perangkat D a e r a h t yang membidangi urusan perizinan dan disetor ke kas daerah.
(2)Besaran biaya ditetapkan berdasarkan rumus : tarif dasar + tarif luas tempat usaha + (luas tempat usaha x tarif Gangguan) + (luas tempat usaha x lokasi berdasarkan klasifikasi jalan). 2
(3)Besarnya Indeks ditetapkan sebagai berikut:
1. a.l u a s tempat usaha:
  1. 1.l u a s 1 m2 s / d 2 5 m2 Rp. 150.000,-
  2. 2.luas 26 m2 s / d 5 0 m2 Rp. 200.000,-
  3. 3.luas 51 m2 s / d 7 5 m2 Rp. 250.000,-
  4. 4.luas 76 rn2 s / d 1 0 0 rn2 Rp. 300.000,-
  5. 5.l u a s 101 m2 s / d 2 0 0 m2 Rp. 350.000,-
  6. 6.luas 201 m2 s / d 5 0 0 m2 Rp. 400.000,-
  7. 7.l u a s 501 m2 s / d 1000 m2 Rp. 450.000,-
  8. 8.l u a s 1001 m2 s/d 10.000 m2 Rp. 500.000,-
  9. 9.l u a s lebih dari 10.000 m2 Rp. 750.000,-
2. b.gangguan:
  1. 1.sosial kemasyarakatan R p . 2.500,-/m2
  2. 2.ekonomi R p . 2.000,-/m2
3. c.lokasi berdasarkan klasifikasi jalan:
  1. 1.jalan Nasional R p . 2.500,-/m2
  2. 2.jalan. Propinsi R p . 2.000,-/m2
  3. 3.jalan Kabupaten R p . 1.500,-/m2
  4. 4.jalan Desa R p . 1.000,-/M2
4. d.dihapus.
(4)Besarnya tarif dasar Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
(5)Apabila terjadi pindah alamat tempat usaha dan memperluas tempat usaha, pemegang izin diwajibkan bermohon kembali dan dikenakan biaya retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
(6)Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari ruangan/gedung b a i k t e r b u k a m a u p u n tertutup, gudang, bengkel, t o k o , pabrik, kandang ternak dan rumah karyawan. Pasal I I Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar s e t i a p o r a n g mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya d a l a m L e m b a r a n D a e r a h K a b u p a t e n Toj Una-Una. Ditetapkan di Ampana pada tanggal g o i/1=Ire4 2 0 1 7 UPATI TOJO UNA-UNA, fit-0 MOHAMMAD LAHAY NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 04,02/2017. 3 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR T A H U N 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. U M U M Untuk menyelenggarakan Pemerintahan d i Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan p u n g u t a n kepada masyarakat. Pelaksanaan p u n g u t a n Retribusi d i Daerah h a r u s ditetapkan dalam s u a t u Peraturan Daerah yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam r a n g k a mengantisipasi s e m a k i n m e n i n g k a t n y a k e b u t u h a n masyarakat dan perkembangan pembangunan d i wilayah Kabupaten Tojo Una- Una, m a k a terhadap pertumbuhan tempat usaha yang sedemikian meningkat perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan sehingga dapat dicegah kemungkinan timbulnya bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan. Untuk m e m e n u h i k e b u t u h a n masyarakat d a l a m p e m b e r i a n i z i n t e m p a t usaha/kegiatan perlu adanya perubahan terhadap indeks yang mempengaruhi tarif pada Retribusi Izin Gangguan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Nomor 3 Ta h u n 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Bagi jasa tertentu yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, Daerah mengenakan pungutan k e p a d a o r a n g a t a u B a d a n y a n g menilanati j a s a tersebut y a n g kemudian digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu. II. P A S A L DEMI PASAL Pasal I

Pasal 14

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan luas tempat usaha adalah meliputi luas ruangan a t a u bangunan b a i k y a n g merupakan bangunan tertutup m a u p u n terbuka yang dipergunakan d a l a m proses produksi atau kegiatan usaha. Huruf b Angka 1 Yang d i m a k s u d d e n g a n gangguan s o s i a l kemasyarakatan adalah m e l i p u t i gangguan t e r h a d a p t e r j a d i n y a a n c a m a n kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum. Angka 2 Yang dimaksud dengan gangguan ekonomi adalah meliputi gangguan terhadap penurunan produksi u s a h a masyarakat sekitar dan/atau penurunan n i l a i ekonomi benda tetap d benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas 4

Pasal 16

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

(1)Cukup jelas
(2)Rumus Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut: TDR + TLTU + (LTU x TG) + (LTU x TL)
(3)Cukup jelas
(4)Cukup jelas
(5)Cukup jelas
(6)Cukup jelas Pasal II k Cukup jelas 5

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…