Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Memuat teks peraturan…
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. L a p o r a n realisasi anggaran; b. N e r a c a ; c. L a p o r a n arus kas; dan d. C a t a t a n atas laporan keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
a. Pendapatan b. Belanja & Transfer Rp 602.423.899.009,89 Surplus/(defisit) c. Pembiayaan - Penerimaan Rp 35.720.335365,00 Rp 15.651.675.009,73 - Pengeluaran Rp 3.831.775.057,00 Peuabiayaan Netto Rp 31.888.560.308,00 Silp a Rp 47.540.235317,73 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun anggaran 2013 sebagai berikut :
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 8.149.953.007,45 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pendapatan setelah perubahan R p . 594.273.946.002,44 b. Realisasi R p . 602.423.899.009,89 Selisih lebib/(lcurang) Rp. 8.149.953.007,45 (2) S e l i s i h anggaran dengan realisasi belanja sejumlah ( R p . 39.577.017.729,84) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran belanja setelah perubahan R p . 626.349.241.730,00 b. Realisasi R p . 586.772.224.000,16 Selisih lebih/(kurang)(Rp. 39.577.017.729,84) (3) Selisih a n g g a r a n d e n g a n r e a l i s a s i surplus/defisit s e j u m l a h Rp. 47.726.970.737,29 dengan rincian sebagai berikut : a. Surplus/defisit setelah perubahan ( R p . 32.075.295.727,56) b. Realisasi R p . 15.651.675.009,73 Selisih lebih/(kurang) R p . 47-726.970.737,29 (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 45.039.637,44 dengan rincian sebagai bezikut : a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah R p . 35.675.295.727,56 perubahan b. Realisasi R p . 35.720.335.365,00 Selisih jebihl(kurang) R p . 45.039.637,44 (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 231.775.057,00 dengan rincian sebagai berilcut : a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah R p . 3.600.000.000,00 perubahan b. Realisasi Rp. 3.831.775.057,00 Selisih Iebih/(kurang) R p . 231.775.057,00 (6) Selisih a n g g a r a n d e n g a n realisasi pembiayaan n e t o sejumlah Rp 186.735.419,56 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubaban b. Realisasi Rp. 32.075.295.727,56 Rp. 31.888.560.308,00 Selisih lebih/(kurang)(Rp 186.735.419,56)
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun. 2013 sebagai berilcut : a. Jumlah aset b. Jumlah kewajiban c. Jumlah ekuitas dana
Rp. 1.536.566.960.099,24 Rp. 1.873.361.288,00 Rp. 1.534.693.598.811,24 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut : a. Saldo kas BUD awal per 1 Januari Tabun 2013 b. Arus kas dari aktifitas operasi c. Arus kas dad aktifitas investasi aset non keuangan d. Arus kas dari aktifitas pembiayaan e. Arus kas dari aktifitas non anggaran f. Saldo kas akhir BUD per 31 Desember Tabun 2013 g. Saldo kas akhir Bendahara Penerimaan h. Saldo kas akhir Bendahara Pengeluaran Rp. 35.688.990.011,56 Rp. 163.629.682.932,73 Rp. 147.978.007.923,00 Rp. 3.786.735.419,56 Rp. 321.231.235,00 Rp. 47.875.160.836,73 Rp. 684.368.703,00 Rp. 85.346.522,00 9 7
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d, Tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari a Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran 1.2 Lampiran I.3 Lampiran 1.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran 1.7 Lampiran 1.8 Lampiran I.9 Lampiran I.10 Lampiran I.11 b Lampiran II c Lampiran III d Lampiran IV : Laporan realisasi anggaran; : Ringkasart laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; : Daftar piutang daerah; : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; : Daftar rea[isasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerab; dan : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. : Neraca : Laporan Arus Kas : Catatan atas laporan keuangan
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : a. L a p o r a n kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.
Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih Ianjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Ditetapkan di Ampana pada tanggal 11 Agustus 2014 BUPATI TOJO UNA-UNA, TTD + CAP DAMS1K LADJALANI Diundangkan di Ampana pada tanggal 11 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, ditYvvv%-ik SYMFUL BAHRL L LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2014 NOMOR 3 NOREG 35 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROV1NSI SULAWESI TENGAH : (12/2014)
Membuka PDF…