DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang upaya meningkatkan kemampuan operasional Perusahaan Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tercapainya t u j u a n Perusahaan Daerah berdasarkan p r i n s i p - p r i n s i p e k o n o m i y a n g s e h a t , p e r l u memperkuat p e r m o d a l a n P e r u s a h a a n D a e r a h d e n g a n melaksanakan Penyertaan Modal;
c.b a h w a berdasarkan ketentuan Pasal 7 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Ta h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan m o d a l pemerintah d a e r a h d a p a t dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam t a h u n anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diniaksud dalam huruf a, h u r u f b, d a n h u r u f c p e r l u

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah t e n t a n g P e n y e r t a a n M o d a l P e m e r i n t a h D a e r a h Kabupaten Tojo Una-Una pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015; Mengingat 1 . Pasal 1 8 a y a t ( 6 ) Undang-Undang D a s a r Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Ta h u n 2003 tentang Pembentukan Kabupaten To j o U n a -Una d i P r o v i n s i S u l a w e s i Te n g a h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 0 4 Nomor 5 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 8 7 ) sebagaimana t e l a h d i u b a h t e r a k h i r d e n g a n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 3 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan P e m e r i n t a h N o m o r 5 8 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g Pengelolaan Keuangan D a e r a h (Lembaran Negara R e p u b l i k Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan D a e r a h sebagaimana t e l a h diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Ta h u n 2 0 11 t e n t a n g Perubahan K e d u a a t a s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan K e u a n g a n D a e r a h ( B e r i t a N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Nomor 8 Ta h u n 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2006 Nomor 8);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Nomor 6 Ta h u n 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten To j o Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Ta h u n 2008 Nomor 6); for Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN: IOW Menetapkan : P E R AT U R A N D A E R A H T E N TA N G P E N Y E R TA A N M O D A L PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN T O J O UNA-UNA PA D A PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN TO J O UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015. sup h . (

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.D a e r a h adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
2.B u p a t i adalah Bupati Tojo Una-Una.
3.D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.B a d a n Pengelolaan. Keuangan. d a n Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD a d a l a h B a d a n Pengelolaan Keuangan d a n A s e t Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
6.Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PERUSDA adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adaiah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas d a n disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah y a n g d a p a t dinilai dengan u a n g termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan. kewajiban Daerah.
9.M o d a l Daerah adalah kekayaan pemerintah daerah, baik berupa uang maupun aset lainnya.
10.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapatkan bagian keuntungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Daerah pada PERUSDA adalah untuk rneninOcntkan kemampuan keuangan PERUSDA s e r t a membantu mempercepat proses pembangunan daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah pada PERUSDA bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan daya saing PERUSDA guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah;
2. b.mendukung upaya perluasan wilayah usaha PERUSDA;
3. c.meningkatkan kemampuan PERUSDA dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menambah Pendapatan Asli Daerah; dan
4. d.meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
(3),Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Sumber Dana Penyertaan Modal Daerah bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015.
(2)Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan bersama DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah p a d a PERUSDA Ta h u n Anggaran 2 0 1 5 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

(1)Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar bagi penganggaran Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun berkenaan.
(2)Dalam hal kemampuan pembiayaan keuangan daerah tidak mencukupi, plafon anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. IMF BAB W HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah b e r h a k memperoleh bagian l a b a u s a h a d a r i PERUSDA sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
(2)PERUSDA berhak menerima penyertaan modal daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

(1)Pemerintah D a e r a h berkewajiban memberikan penyertaan m o d a l d a e r a h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)PERUSDA berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
(3)PERUSDA berkewajiban memberikan bagian l a b a usaha yang menjadi h a k Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke kas daerah.
(4)Besarnya bagian l a b a usaha yang menjadi h a k Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Penatausahaan d a n Pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan m o d a l Pemerintah D a e r a h dilaksanakan s e s u a i d e n g a n P e r a t u r a n Perundang- undangan yang berlaku.
(2)PERUSDA berkewajiban menyampaikan laporan atas penggunaan dana dan perkembangan pekerjaan dari usaha kepada Bupati melalui Dewan Pengawas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
(3)Dalam r a n g k a pertanggungjawaban pelaksanaan A P B D , PERUSDA w a j i b menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala BPKAD setiap t a h u n berupa laporan k i n e r j a d a n laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)B u p a t i m e l a k u k a n p e m b i n a a n d a n pengawasan t e r h a d a p pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

PERUSDA yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 8 ayat

(2)dan ayat (3), akan diberikan sanksi administrasi berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara Penyertaan Modal Daerah; dan
4. d.penghentian tetap Penyertaan Modal Daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…