DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; 2) jenis inhalan dan obat; 3) pencegahan dan penyalahgunaan inhalan dan obat; 4) pembinaan dan pengawasan; 5) forum koordinasi; 6) upaya khusus dan rehabilitasi; dan 6) pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat; Mengingat : 1 . P a s a l 1 8 a y a t ( 6 ) Undang-Undang D a s a r Negara R e p u b l i k Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 2 Ta h u n 2 0 0 3 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3.Undang-Undang N o m o r 3 6 Ta h u n 2 0 0 9 t e n t a n g Kesehatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 2 3 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta h u n 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 3 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN INHALAN DAN OBAT. 2

BAB I

ICETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da1am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.I n h a l a n adalah zat senyawa organik yang berbau tajam dan mudah menguap yang jika disalahgunakan dapat mengakibatkan kerusakan pisik dan psikis.
2.O b a t adalah bahan a t a u paduan bahan-bahan yang siap digunakan u n t u k mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi a t a u keadaan patologi dalam r a n * a p e n e t a p a n d i a g n o s i s , Pencegahan, p e n y e m b u h a n , p e m u l i h a n , peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
3.O b a t Bebas adalah Obat yang dijual bebas d i pasaran dan dapat dibeli tanpa resep Dokter,
4.O b a t Bebas Terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk Obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep Dokter.
5.O b a t Keras adalah Obat yang hanya dapat dibeli di Apotik dengan resep Dokter.
6.Penyalahgunaan Inhalan dan Obat adalah penggunaan Inhalan dan Obat diluar peruntukannya.
7.Penyalahguna I n h a l a n d a n O b a t adalah setiap o r a n g y a n g menggunakan Inhalan dan Obat Vulcan pada peruntukannya.
8.Pencegahan adalah upaya yang ditujukan u n t u k menghindarkan masyarakat dari Penyalahgunaan Inhalan dan Obat.
9.Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
10.Forum Koordinasi adalah Forum yang dibentuk oleh Bupati yang keanggotanya terdiri dari SKPD dan pihak terkait.
11.Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
12.Rehabilitasi adalah kegiatan atau proses u n t u k membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal.
13.Rehabilitasi Medis adalah s u a t u proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dan ketergantungan Inhalan dan Obat.
14.Rehabilitasi Sosial adalah s u a t u proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Inhalan dan Obat dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
15.Anggaran Pendapatan d a n Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
16.Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
17.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah y a n g memimpin pelaksanaan u r u s a n pemerintahan y a n g menjadi kewenangan daerah otonom.
18.Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
19.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
20.Perangkat D a e r a h a d a l a h u n s u r p e m b a n t u B u p a t i d a n D P R D d a l a m penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 3

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi:

a.t u g a s dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.j e n i s Inhalan dan Obat;
c.pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
d.pembinaandan Pengawasan;
e.f o r u m Koordinasi;
f.u p a y a khusus dan Rehabilitasi; dan
g.pembiayaan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- . Tugas Pemerintah Daerah meliputi :

a.memberikan l a y a n a n kepada masyarakat tentang b a h a y a Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
b.memberikan akses komunikasi, informasi d a n edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
c.m e l a k u k a n koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat;
d.memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis d a n Rehabilitas Sosial bagi Penyalahgunaan Inhalan dan Obat; dan
e.m e l i n d u n g i kepentingan masyarakat terhadap resiko bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat.

Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah meliputi:

a.menetapkan pedoman operasional dalam upaya Pencegahan. Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
b.menetapkan t e m p a t Rehabilitasi M e d i s d a n R e h a b i l i t a s i S o s i a l b a g i penyalahguna Inhalan dan Obat di Daerah; dan
c.m e n g a t u r dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi penyalahguna Inhalan dan Obat d i Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat. 4

BAB IV

JENIS INHALAN DAN OBAT

Pasal 5

(1)Jenis Inhalan, meliputi:
1. a.p e l a r u t yang mudah menguap;
2. b.aerosol;
3. c.g a s ; dan
4. d.n i t r i t .
(2)Jenis Inhalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.lem, spidol, correction fluid;
2. b.c a t semprot, deodorant, hair spray;
3. c.eter, chloroform, nitrogen oksida; dan
4. d.sikloheksit, isoanil nitrit.
(3)Ketentuan lebih l a n j u t mengenai jenis Inhalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Penggolongan obat meliputi:
1. a.O b a t Bebas;
2. b.O b a t Bebas Terbatas;
3. c.O b a t Keras; dan
4. d.O b a t Prekursor, Psikotropika dan Narkotika.
(2)Golongan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, komix sachet, tramadol, trihexyphenidyl, dextromethorphan, somadryl, gastrula, cytotec.
(3)Ketentuan lebih l a n j u t mengenai penggolongan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 7

(1)Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat dilaksanakan oleh:
1. a.keluarga;
2. b.satuan pendidikan;
3. c.masyarakat;
4. d.institusi Pemerintah Daerah dan DPRD;
5. e.t e m p a t usaha; dan
6. f.m e d i a massa.
(2)Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penyebaran informasi yang benar mengenai Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
2. b.memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
3. c.peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah Penyalahgunaan Inhalan; 5
(3)
1. d.peningkatan koordinasi lintas lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
2. e.memberikan upaya khusus bagi Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat; dan
3. f.melakukan kegiatan razia.

Pasal 8

(1)Upaya PencegahanPenyalahgunaan Inhalan dan Obat di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a menjadi tanggungjawab kepala keluarga.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
1. a.memberikan pendidikan keagamaan;
2. b.meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga khusus dengan anak;
3. c.melakukan pendampingan k e p a d a anggota keluarga u n t u k menolak Penyalahgunaan Inhalan dan Obat; dan
4. d.memberikan ediikasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat dilingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan. dan Obat d i lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) h u r u f b menjadi tanggungjawab pimpinan satuan pendidikan.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menetapkan t a t a tertib sekolah mengenai Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
2. b.membentuk tim atau kelompok kerja satuan tugas anti Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
3. c.melaksanaan kampanye d a n penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
4. d.memfasilitasi layanan konsultasi atau konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalagunaan Inhalan dan Obat;
5. e.berkoodinasi dengan orang tua atau wall jika terdapat peserta didik yang terindikasi menyalahgunakan Inhalan dan Obat; dan
6. f.melaporkan adanya Penyalahgunaan Inhalan d a n O b a t kepada p i h a k berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat dilingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)6

Pasal 10

(1)Dalam hal terdapat pendidik atau tenaga kependidikan menyalagunaan Inhalan dan Obat, pimpinan satuan pendidikan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal terdapat peserta didik sebagai pengguna Inhalan dan Obat, pimpinan satuan pendidikan mengikutkan d a l a m program pendampingan d a n / a t a u Rehabilitasi. Bagian. Keempat Lingkungan Masyara kat

Pasal 11

(1)Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) h u r u f c berkewajiban u n t u k berperan aktif dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat.
(2)Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.i k u t melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Inhalan dan Obat;
2. b.menggerakan kegiatan sosial masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan. Inhalan dan Obat;
3. c.membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
4. d.meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotentsi terjadi Penyalahgunaan Inhalan dan Obat; dan
5. e.melaporkan k e p a d a p i h a k b e r w e n a n g j i k a m e n g e t a h u i t e r j a d i n y a Penyalahgunaan Inhalan dan Obat di lingkangan wilayahnya.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara m a n d i r i a t a u bekerja sama dengan Pemerintah Daerah a t a u p i h a k swasta.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Penyalahgunaan Inhalan dan Obat dilingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…