Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Memuat teks peraturan…
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED berupa laporan keuangan memuat: a. L a p o r a n realisasi anggaran; b. N e r a c a ; c. L a p o r a n arcs Icas; dan d. C a t a t a n atas laporan keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerahiperusahaan daerah.
Rp Rp 713.753.997.749,60 697.251.575304,14 Rp 16.502.422.445,46 Rp 47.567.285.095,73 Rp 0,00 Rp 47.567.285.095,73 S i l p a Rp 64.069.707341,19 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (I) huruf a, Tahun anggaran 2014 sebagai berik-ut a. Pendapatan b. Belanja & Transfer Surplus/(defisit) c. Pembiayaan - Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 11.929.470345,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pendapatan setelah perubahan R p . 701.824.527.204,60 b. Realisasi R p . 713.753.997.749,60 Sells& lebik(icurang)Rp. 11.929.470.545,00 (2) S e l i s i h anggaran dengan realisasi belanja sejumlah ( R p . 50.613.187.218,19) dengan rincian sebagai berikut (3) a. Anggaran belanja setelah perubahan R p . 747.864.762.522,33 b. Realisasi R p . 697_251.575304,14 Selisih lebih/(kurang)(Rp. 50.613.187.218,19) Selisih a n g g a r a n d e n g a n r e a l i s a s i surplus/defisit s e j u m l a h Rp. 62.542.657.763,19 dengan rincian sebagai berilcut : a. Surplus/defisit setelah perubahan ( R p . 46.040.235317,73) b. Realisasi R p . 16.502.422.445,46 Selisih lebihi(lcurang) R p . 62542.657.763,19 (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 27.049.778,00 dengan rincian sebagai berikut a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah R p . 47.540235.317,73 perubahan b. Realisasi R p . 47.567.285.095,73 Selisih iebih/(kurang) R p . 27.049.778,00 (5) Selisih anggaran dengan realigasi pengeluaran pembiayaan sejurnlah (Rp. 1.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berilcut : a Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah R p . 1.500.000.000,00 perubahan b. Realisasi RP. 0,00 Selisih lebihl(kurang) (Rp.1.500.000.000,00) (6) Selisih a n g g a r a n d e n g a n realisasi pembiayaan n e t o sejumlah Rp 1.527.049.778,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan R p . 46.040.235317,73 b. Realisasi R p . 47.567.285.095,73 Selisih lebiKkurang) Rp 1327.049.778,00 Paso] 4 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tabun. 2014 sebagai berikut a. Jumlah aset b. Jumlah kewajiban c. Jumlah ekuitas dana
Rp. 1.721.988.612.483,33 Rp. 1.514.541.594,00 Rp. 1.720.474.070.889,33 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut a. Saldo kas BUD awal per 1 Januari Tahun 2014 b. Arus kas dan aktifitas operasi c. A r u s kas dari aktifitas investasi aset non keuangan d. Arus kas dari aktifitas pembiayaan e. Arus kas dari aktifitas non anggaran 1. Saldo kas akhir BUD per 31 Desember Tabun 2014 g. Saldo kas akhir Bendahara Penerimaan h. Saldo kas akhir Bendahara Pengeluaran i. Saldo kas akhir Bendahara FKTP Rp. 47.875.160.836,73 Rix 221.600.097.219,46 (Rp. 205.097.674.774,00) Rp. 27.049.778,00 (Rp. 747.635.466,46) Rp. 63.656.997.593,73 Rp. 4 8 7 . 9 2 1 3 5 5 , 0 0 0,00 515.308.608,46 RP- RP. Pasat 6 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf d, Tabun anggaran 2014 'naming informasi balk secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari a Lampiran I Lampiran Ll Lampiran 12 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Lampiran I.5 Lampiran L6 Lampiran 1.7 Lam piran1.8 Lampiran 1.9 : Laporan realisasi anggaran; : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; : Rincian laporan realisasi anggaran ruenurnt nrusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; :Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; :Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; : Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. b Lampiran II c Lampiran Ill d Lampiran IV : Neraca : Laporan Arus ICas :Catatan atas laporan keuangan Pasal Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini. Pass! 9 Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebth lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlum pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dal= Lembaran Daerah Kahupaten Tojo Una-Una. Ditetapkan di Ampana pada tanggal 11 Agustus 2015 BUPATI TOJO UNA-UNA, I T D + CAP DAMSIK LADJALANI Diundangkan di Ampana pada tanggal 14 Agustus 2015 EKRETAR1S DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, SYAIFUL BAHRL L LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015 NOMOR 5 NOREG 4 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (05/2015)
Membuka PDF…