DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Staf. Sekretaris Desa yang berstatus PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara untuk jabatan Sekretaris Desa yang kosong dilakukan pengisian melalui cara Ujian Tertulis sebagaimana Perangkat Desa yang lain. Pengisian Kepala Dusun juga menggunakan cara Ujian Tertulis. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai cara dan proses pengisian seluruh Perangkat Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah;

f.m e n e r i m a pendaftaran Bakal Calon;
g.melaksanakan penelitian persyaratan. Bakal Calon;
h.mengumumkan Calon kepada masyarakat;
i.m e n e l i t i kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
j.m e n g a j u k a n Calon yang lobos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
k.menyelenggarakan Ujian Tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
1. 1.mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
m.membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
n.mengajukan Colon y a n g L u l u s d a n Memperoleh N i l a i Tertinggi kepada Kepala Desa; dan
o.melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa. / ) 6

(2)P a n i t i a Pengisian Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(3)P a n i t i a Pengisian. Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai t a t a c a r a pelantikan d a n pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat menggunakan c a p / stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa.
(2)Penggunaan cap/ stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan administrasi dalam rangka Pengisian Perangkat Desa.

Pasal 9

(1)Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
(2)Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
4. d.berusia 20 (dua puluh tahun) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
5. e.berbadan sehat;
6. f.berkelakuan baik;
7. g.t i d a k pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan
8. h.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memahami kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.
(3)7

Pasal 10

(1)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan din selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 , hares memperoleh surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, y a n g bersangkutan dibebaskan sementara d a r i jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan h a k sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2)huruf h, meliputi:
1. a.s u r a t pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
2. b.s u r a t pernyataan memegang teguh d a n mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan. Republik Indonesia d a n Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
3. c.ijazah pendidikan d a r i tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
4. d.a k t e kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
5. e.k a r t u tanda penduduk;
6. f.s u r a t keterangan berbadan sehat dari Dokter;
7. g.s u r a t keterangan catatan kepolisian;
8. h.s u r a t keterangan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa dari Camat;
9. i.s u r a t pernyataan memahami kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat;
10. j.s u r a t permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai. 8

Pasal 12

(1)Penduduk Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermeterai.
(2)Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala D e s a melalui Panitia Pengisian Perangkat D e s a dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(3)Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Bakal Calon Sekretaris Desa, Bakal Calon Kepala Urusan, Bakal Calon Kepala Seksi, dan Bakal Calon Kepala Dusun.

Pasal 13

(1)Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) Han.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) Han.
(3)Dalam h a l setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud p a d a a y a t ( 2 ) dilaksanakan tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, dilakulcan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (3) diumumkan oleh Panitia Pengisian Perangkat D e s a paling l a m b a t p a d a H a r i pertama perpanjangan a t a u pendaftaran dan awal dengan membuat berita acara.

Pasal 14

(1)Panitia Pengisian Perangkat D e s a m e l a k u k a n penelitian persyaratan administrasi tiap Bakal Calon.
(2)Bakal C a l o n y a n g t e l a h melalui penelitian d a n memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
(3)Nama Calon sebagaimana dimaksud p a d a a y a t ( 2 ) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.
(4)Pengumuman sebagaimana dimaksud p a d a a y a t ( 3 ) b e r t u j u a n u n t u k memberikan kesempatan masyarakat menilai tiap Calon. 9

Pasal 15

(1)Penyampaian keberatan terhadap Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas.
(2)Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak penetapan Calon.
(3)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat setelah diteliti kebenarannya.
(4)Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)menjadi bahan pertimbangan d a n masukan bagi Kepala Desa u n t u k menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
(5)Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.

Pasal 16

(1)Panitia Pengisian Perangkat Desa mengusulkan Calon kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
(2)Pengusulan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara Penetapan Calon dan Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
(3)Kepala Desa setelah menerima usulan Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat:
(4)Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5)Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) H a n sebelum pelaksanaan Ujian Tertulis.
(6)Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa setelah menerima Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Han itu jugs mengumumkan nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian. 10

Pasal 17

(1)Calon yang Berhak Mengikuti Ujian harus mengikuti Ujian Tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
(2)Pelaksanaan Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa dan dilengkapi tandatangan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
(3)Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
(4)Nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dan lulus diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 18

(1)P a n i t i a Pengisian Perangkat Desa melaporkan hasil Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
(2)Setelah menerima laporan hasil pengisian Perangkat D e s a sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil Pengisian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis. Camat memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) Hari. Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…