DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf c angka 1,2,3, huruf d angka 1,2, Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1,2,3, huruf d angka 1,2,3, huruf e angka 1,2, huruf f angka 1,2,3, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 diubah.

Isi peraturan

Pasal 15

Dinas E n e r g i d a n S u m b e r D a y a Mineral mempunyai t u g a s p o k o k adalah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 2

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Dinas Energi d a n Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a.penyusunan program d i bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
b.perumusan kebijakan teknis d i bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
c.perumusan kebijakan operasional di bidang Energi dan. Sumber Daya Mineral sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
d.pelaksanaan pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.fasilitasi pengelolaan Energi d a n S u m b e r D a y a Mineral dilingkungan Pemerintah Daerah;
f.pemberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
g.pembinaan unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tugasnya;
h.penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Dinas;
i.pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
j.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Kedua

Pasal 17

(1)Struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris, membawahi:
  1. 1.Sub bagian perencanaan program;
  2. 2.Sub bagian keuangan dan aset;
  3. 3.Sub bagian kepegawaian dan umum.
3. c.Bidang Pertambangan Umum membawahi:
  1. 1.Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara;
  2. 2.Seksi Pengusahaan Mineral Non Logam dan Batuan;
  3. 3.Seksi Pengawasan dan Konservasi Pertambangan Umum;
4. d.Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral membawahi:
  1. 1.Seksi Geologi Sumber Daya Mineral;
  2. 2.Seksi Konservasi Air Tanah;
  3. 3.Seksi Mitigasi Bencana Alam.
5. e.Bidang Energi Ketenagalistrikan membawahi:
  1. 1.Seksi Pengembangan Listrik;
  2. 2.Seksi Pengembangan Energi;
  3. 3.Seksi Pengawasan Energi dan Listrik.
6. f.Bidang Minyak dan Gas Bumi membawahi:
  1. 1.Seksi Minyak dan Gas Bumi;
  2. 2.Seksi Pemantauan Inventarisasi Minyak dan Gas Bumi;
  3. 3.Seksi Pengawasan. Minyak dan Gas Bumi.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional. 3 Ci
(2)Bagan S t r u k t u r organisasi D i n a s E n e r g i d a n S u m b e r D a y a M i n e r a l sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1), tercantum d a l a m lampiran I d a n merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) h u r u f c, angka 1,2,3, h u r u f d, angka 1,2,3, h u r u f e, angka 1,2 h u r u f f, angka 1,2,3 diubah, sehingga pasal 2 3 berbunyi sebagai berikut : F a ( f

Pasal 23

rim IMP

(1)S t r u k t u r organisasi Dinas Kesehatan meliputi
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris, membawahi:
  1. 1.Sub bagian perencanaan program;
  2. 2.Sub bagian keuangan dan aset;
  3. 3.Sub bagian kepegawaian dan umum.
3. c.Bidang Bina Upaya Kesehatan membawahi:
  1. 1.Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan;
  2. 2.Seksi Gizi dan KIA;
  3. 3.Seksi Kesehatan Khusus;
4. d.Bidang B i n a Pengendalian P e n y a k i t d a n Penyehatan L i n g k u n g a n membawahi:
  1. 1.Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit;
  2. 2.Seksi Surveilance, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
  3. 3.Seksi Penyehatan Lingkungan.
5. e.Bidang B i n a Pengembangan dan Promosi Kesehatan membawahi:
  1. 1.Seksi Pembiayaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
  2. 2.Seksi Data, Informasi, Evaluasi dan LITBANG;
  3. 3.Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. f.B i d a n g Bina Sumber Daya Kesehatan dan Farmasi membawahi:
  1. 1.Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Organisasi Profesi;
  2. 2.Seksi Kefarmasian;
  3. 3.Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan.
7. g.U n i t Pelaksana Teknis Dinas;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan S t r u k t u r organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I I d a n merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 4

3.Ketentuan Bagian Ketiga Belas Pasal 39, 40, 41 diubah, sehingga Bagian Ketiga Belas Pasal 39, 40, 41 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok adalah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten d a l a m r a n g k a desentralisasi d i bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 39, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a.penyusunan program d i bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
b.perumusan kebijakan teknis d i bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
c.perumusan kebijakan operasional d i bidang Pendapatan. Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
d.pelaksanaan pengelolaan Pendapatan D a e r a h s e s u a i d e n g a n peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.fasilitasi pengelolaan Pendapatan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
f.pemberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang Pendapatan Daerah;
g.pembinaan u n i t pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional dala.m lingkup tugasnya;
h.penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Dinas;
i.pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
j.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf Kedua Struktur Organisasi

Pasal 41

(1)Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris membawahi:
  1. 1.S u b Bagian Perencanaan Program;
  2. 2.S u b Bagian Keuangan dan Aset;
  3. 3.S u b Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. c.Bidang Pajak dan Retribusi membawahi:
  1. 1.S e k s i Pendataan dan Pendaftaran;
  2. 2.S e k s i Verifikasi dan Validasi;
  3. 3.S e k s i Penetapan.
4. d.Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak membawahi:
  1. 1.S e k s i Penagihan Pajak, dan Retribusi;
  2. 2.S e k s i Pembukuan dan Pelaporan;
  3. 3.S e k s i Evaluasi Pajak dan Retribusi. 5
5. e.Bidang Penerimaan Bukan Pajak membawahi:
  1. 1.S e k s i Penerimaan Bukan Pajak;
  2. 2.S e k s i Pengembangan Potensi Bukan Pajak;
  3. 3.S e k s i Pelaporan dan Penerimaan.
6. f.Bidang Pajak Bumi dan Bangunan membawahi:
  1. 1.S e k s i Pelayanan, Pendataan, Informasi PBB dan BPHTB;
  2. 2.S e k s i Penilaian, Penetapan PBB dan BPHTB;
  3. 3.S e k s i Penagihan, Keberatan, Pengurangan PBB dan BPHTB.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional. IMP 4.4 fal rig J M r
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantuin dalam lampiran III yang mempakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal I I Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar s e t i a p o r a n g mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d a l a m Lembaran D a e r a h Kabupaten Tojo Una-Una. Ditetapkan di Ampana pada tanggal 2 0 Agustus 2014 BUPATI TOJO UNA-UNA, TTD + CAP DAMSIK LADJALANI Diundangkan di Ampana pada tanggal 2 0 Agustus 2014 SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA SYAIFUL BAHRI. L LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2014 NOMOR 6 NOREG 2 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN T O J O UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (05/2014) 6 E l 1=1 ' C A F = f t = 1 C = 1 c L=1 [ = I = I = 1 1=1 E I C = I E:=1 LampiranIPeraturanDaerahKabupatenTojoUna-Una Nomor : 6 Tahun 2014 Tanggal : 20 AgustusTahun 2014 BAGANSUSUNAN ORGANISASI DINASENERGIDANSUMBERDAYA 1VDNERAI, liEPALA DIVAS K E L O M P O K JABATAN FUNGSIONAL S E K R E TA R I S SUB RAGLAN PERENCANAAN DAN PROGRAM SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BIDANG PERTAMBANGAN UMUM SEKSI PENGUSAHAANMINERAL DAN BATUBARA SNAGS/ PENGUSAHAANMINERAL NON LOGAMDANBATUAN SEKSI PENGAWASANDAN KONSERVASI PERTAMBANGAN UMUM Keterangan : Garis Komando BIDANG GEOLOGIDANSUMBERDAYA MINERAL SEKSI GEOLOGISUMBER DAYA MINERAL SEAM KONSERVASIAIR TANAH SEKSI MITIGASTBENCANAALAM 7 BIDANG ENERGI KETENAGALISTRIKAN SEKSI PENGEMBANGAN LISTRIK SEKSI PENGEMBANGAN ENERGI I. SEKSI PENGAWASANENERGI DAN LI STRIK BIDANG MINYAKDANGAS BUMI SEKSI MINYAK.DANGASBUMI SEKSI PEMANTAUAN INVENTMUSASI MINYAK DANGAS BUMI SEKSI PENGAWASANMINYAK DAN GASBUMI BUPATI TOJO UNA-UNA, TIT) + CAP DANISIK LADJALANI ,e1=1 a 1 4 = 1 = I 1 3 , C = : 1 (C:=1 1 : = 1 1 i = " 1 = I 1 = 1 1 = 1 1==1 1:=1 1C=1 (1=1 '1=1 = A =3 = i = I LampiranIIPeraturanDaerahKabupatenTojoUna-Una Nomor : 6Tahun 2014 Tanggal : 20AgustusTahun 2014 = I 1=1 C I 0 1=1 BAGANSUSUNAN ORGANISASI DINAS .KESEHATAN KEPALA DINAS KELOM1,O11 JABATAN FUNGSIONAL J 11=1 ( = I 17=:1 L I 1 = i 1=1 = I SEKRETAISIS SUB RAGLAN PERENCANAAN DAN PROGRAM SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BIDANG BINAUPAYAKESEHATAN SEKSI PELAYANANDASAR DAN RUJUKAN SEKSI GIZIDAN KIA SEKSI KESEHATANKHUSUS Keterangan : Garis Komando BIDA1VG BINAPENGENDALIANPENYAKIT DANPENYEHATAN LINGKUNGAN SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT SEKSI SURVEILANCE, EPIDEMIOLOGI, IMUNISASIDAN KESEHATAN MATRA SEKSI PENYEFIATANLINGKUNGAN 8 L BIDANG BINAPENGEMBANGAN DAN PROMOSI KESEHATAN SE'KSI PEMBIAYAANDAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT SEKSI DATA,INFORMASI, EVALUASI DAN LITBANG SEKSI PROMOSIKESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG BINASUMBER DAYA KESEHATANDAN FARMASI SEKSI PENGEMBANGANSUMBERDAYA MANUSIAKESEHATAN DAN ORGANISASIPROVESI SEKSI KEFARMASIAN SEKSI SARANADAN PERALATAN KESEHATAN BIIPATI TOJO UNA-UNA, 1111 + CAP DAMSIK LADJALANI ="A ; 1 L © A g = i L J t l = 1 LampiranIIIPeraturanDaerahKabupatenTojoUna-Una B A G A N SUSUNAN ORGANISASI Nomor : 6Tabun2014 D I N A S PENDAPATAN DAERAH Tanggal : 20AgustusTabun 2014 KEPALA D1NAS ICELOAIPO11 JABATAN FUNGSIONAL SEKHETAISIS sDB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM suit BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM BIDANG PAJAKDAN RETRIBUSI SEKSI PENDATAAN DAN PENDAFTARAN SEES! VERIFIKASIDAN VALIDASI SEES! PENETAPAN Keterangan Garis Komando BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN PAJAK SEES! PENAGIHANPAJAK DAN RETRIBUSI SEES! PEMBUKUAN DAN PELAPORAN SEES! EVALUASIPAJAK DAN RETRIBUSI 9 BIDANG PENERIMAAN BUKAN PAJAK SEES! PENERIMAANBUKAN PAJAK SAKS! PENGEMBANGAN POTENSI BUKAN PAJAK SEA SI PELAPORAN DAN PENERIMAAN 1 BIDANG PAJAKBUM! DAN BANGUNAN SEES! PELAYANAN, PENDATAAN, INFORMASI PBBDAN BPHTB SEEM PENILAIAN, PENETAPAN PBBDAN BPHTB SEES! PENAGIHAN, KEBERATAN, PENGURANGANPBB DAN BPHTB BIJPATI TOJO ENA-13NA, TTD + CAP LADJALANI I

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…