DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Perda Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2015 diubah sebagai berikut: 1) Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 7A; 2) Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan dua ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) dan ditambahkan satu ayat, yakni ayat (5); 3) Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 26A; 4) Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf g dihapus; 5) Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf f dan huruf g dihapus dan ditambahkan satu huruf, yakni huruf z; 6) Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 52A; 7) Ketentuan Pasal 59 dihapus; 8) Ketentuan Pasal 70 diubah; 9) Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 88A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d i m a k s u d dalam h u r u f a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan a t a s Peraturan Daerah N o m o r 7 Ta h u n 2 0 1 5 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1 . Pasal 1 8 a y a t (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten To j o U n a -Una d i P r o v i n s i S u l a w e s i Te n g a h (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 0 3 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3.Undang-Undang N o m o r 6 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g D e s a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t e l a h d i u b a h t e r a k h i r dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta h u n 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 3 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah N o m o r 4 3 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2014 N o m o r 1 2 3 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah d i u b a h dengan Peraturan Pemerintah N o m o r 4 7 Ta h u n 2 0 1 5 t e n t a n g Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang N o m o r 6 Tahun 2 0 1 4 t e n t a n g D e s a (Lembaran N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Ta h u n 2 0 1 5 N o m o r 1 5 7 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri D a l a m Negeri N o m o r 11 2 Ta h u n 2 0 1 4 tentang Pemilihan Kepala D e s a ( B e r i t a Negara R e p u b l i k Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 2 Ta h u n 2 0 1 5 tentang tentang Pengangkatan d a n Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan d a n Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Ta h u n 2 0 1 5 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una- Una Nomor 42); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2 0 1 5 TENTANG PEMILIHAN D A N PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Tahun 2015 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 42) diubah sebagai berikut:
1.D i antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Syarat Panitia Pemilihan sebagai berikut:
1. a.pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; dan
2. b.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat.
(2)Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sampai batas akhir pendaftaran, syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dikesampingkan.
(3)Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dengan tembusan ke Panitia Pengawas.
(4)Melakukan pelaporan tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dengan tembusan ke Panitia Pengawas.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan diatur dalarn Peraturan Bupati.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan. 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan (2b) dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat

(5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan kabupaten.
(2)Panitia P e m i l i h a n k a b u p a t e n sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur Pemerintah Daerah.
(2a)Susunan Panitia Pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Ketua : Sekretaris Daerah;
2. b.Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Desa;
3. c.Anggota : 1. Asisten yang membidangi Pemerintahan;
  1. 2.Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi Desa;
  2. 3.Kepala Bagian yang membidangi Pemerintahan;
  3. 4.Kepala Bagian yang membidangi Hukum; dan
  4. 5.Kepala Bidang yang membidangi Pemerintahan Desa.
(2b)Panitia Pemilihan kabupaten dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
(3)Panitia P e m i l i h a n k a b u p a t e n sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan d a n menyelenggarakan s e m u a tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.m e l a k u k a n b i m b i n g a n t e k n i s pelaksanaan p e m i l i h a n k e p a l a D e s a terhadap Panitia pemilihan kepala Desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan s u r a t s u a r a d a n k o t a k s u a r a d a n perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
7. g.m e l a k u k a n evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
8. h.m e l a k u k a n uji kompetensi bila bakal calon kepala desa berjumlah lebih dari 5 (lima) orang; dan
9. i.m e l a k s a n a k a n t u g a s d a n wewenang l a i n y a n g ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4)Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

3.D i antara Pasal 2 6 d a n Pasal 2 7 disisipkan 1 (satu) pasal, y a k n i Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, akan diakomodir sebagai Pemilih pada waktu pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

a.m e n u n j u k k a n Kartu Tanda Penduduk dengan alamat Desa setempat;
b.d i s e t u j u i d a n d i m u a t d a l a m b e r i t a acara y a n g ditandatangani Panitia Pemilihan dan Saksi Calon Kepala Desa; dan
c.w a k t u pelaksanaan pemungutan suaranya setelah antrian pemilih yang terdaftar dalam DPT selesai atau 3 (tiga) jam menjelang waktu pemungutan suara ditutup.
1. 4.Ketentuan Pasal 2 7 ayat (2) h u r u f g dihapus, sehingga Pasal 2 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Dalam h a l u n t u k mendaftarkan d i r i menjadi c a l o n kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.w a r g a negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang D a s a r N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a Ta h u n 1 9 4 5 , s e r t a mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah t a m a t sekolah menengah pertama a t a u sederaj at;
5. e.b e r u s i a paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.b e r s e d i a dicalonkan menjadi kepala desa;
7. g.D i h a p u s ;
8. h.t i d a k sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.t i d a k pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara d a n mengumumkan secara j u j u r d a n terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.t i d a k sedang dicabut h a k pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat;
  1. 1.t i d a k pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) k a l i masa jabatan; dan
12. m.berkelakuan baik.
  1. 5.Ketentuan Pasal 28 ayat (2) h u r u f f dan h u r u f g dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf z, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Persyaratan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(2)disampaikan kepada Panitia pemilihan.
(2)Persyaratan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1) d i lengkapi dengan surat permohonan menjadi calon kepala Desa yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan t i n t a h i t a m d a n bermeterai cukup, dengan melampirkan:
1. a.s u r a t pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
2. b.s u r a t pernyataan memegang t e g u h d a n mengamalkan. Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, s e r t a mempertahankan d a n m e m e l i h a r a k e u t u h a n N e g a r a Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal I k a yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
3. c.f o t o copy ijasah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijasah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. d.f o t o copy Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. e.s u r a t pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup; 5
6. f.D i h a p u s ;
7. g.D i h a p u s ;
8. h.s u r a t pernyataan b a h w a t i d a k p e r n a h d i j a t u h i p i d a n a p e n j a r a berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
9. i.s u r a t pernyataan b a h w a t i d a k sedang d i c a b u t h a k pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
10. j.s u r a t keterangan berbadan s e h a t d a n b e b a s n a r k o t i k a , obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
11. k.s u r a t pernyataan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
  1. 1.s u r a t keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
12. m.daftar riwayat hidup;
13. n.s u r a t izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;
14. o.s u r a t cuti dari Bupati bagi kepala Desa;
15. p.s u r a t cuti dari Bupati bagi anggota BPD;
16. q.s u r a t cuti dari kepala Desa bagi perangkat Desa;
17. r.s u r a t izin dari pimpinan bagi pegawai BUMN/BUMD;
18. s.s u r a t pengunduran din dari pimpinan bagi anggota TNI/POLRI;
19. t.p a s foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
20. u.s u r a t pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
21. v.s u r a t pernyataan t i d a k mengundurkan d i r i apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
22. w.s u r a t pernyataan tidak akan melakukan politik uang yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
23. x.s u r a t pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
24. y.m e n y u s u n naskah visi dan misi serta program kerja yang dibuat oleh bakal calon kepala Desa; dan
25. z.S u r a t k e t e r a n g a n b e b a s t e m u a n d a r i I n s p e k t o r at D a e r a h a t a s penyelenggaraan pemerintahan Desa b a g i b a k a l c a l o n y a n g pernah menjabat Kepala Desa.
  1. 6.D i antara Pasal 5 2 d a n Pasal 5 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

(1)Pemungutan suara ulang di TPS apabila:
1. a.berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Kabupaten terdapat pemilih yang haknya u n t u k memilih dihalang-halangi dan mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penetapan calon kepala desa terpilih;
2. b.berdasarkan r e k o m e n d a s i P a n i t i a Pengawas K a b u p a t e n t e r d a p a t penyimpangan y a n g sistemik dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa; atau
3. c.Te r d a p a t keadaan force majure (keadaan memaksa/luar biasa).
(2)Ketentuan lebih l a n j u t mengenai pemungutan s u a r a ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 59 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.

8.Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1)Pengaduan hanya dapat diajukan oleh:
1. a.b a k a l calon kepala desa setelah penetapan calon kepala desa oleh panitia pemilihan; dan
2. b.calon kepala desa setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) h a r i setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
(3)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Panitia Pengawas dengan tembusan Panitia Pengawas Kabupaten.
(4)Panitia Pengawas dan Panitia Pengawas kabupaten melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Panitia Pengawas dan/atau Panitia Pengawas Kabupaten wajib memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terhadap setiap pengaduan setelah pengaduan diterima.
(6)Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia pengawas dan atau Panitia Pengawas kabupaten terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara atau pemungutan suara ulang di TPS.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan d a n penyelesaian masalah diatur dalam Peraturan Bupati.

9.Diantara Pasal 8 8 dan Pasal 8 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 88A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a.Peraturan Bupati Tojo U n a -Una Nomor 4 4 Tahun 2 0 1 5 tentang Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan Pemantau pada Pemilihan Kepala Desa Serentak;
b.Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Kriteria Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
c.Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pemungutan Suara Ulang, Pengaduan dan Penyelesaiaan Masalah Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak; masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una- Una. Ditetapkan di Am_pana. pada tanggal M 2 0 1 7 BUPATI TOJO UNA-UNA, MOHAMMAD LAHAY NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 22,07/2017. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR y TA H U N 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN IMPALA DESA I. U M U M Pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberientian Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi d a n kondisi s a a t ini, sehingga perlu dilakukan perubahan. Te r m a s u k menyikapi keluarnya p u t u s a n Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015 yang memutuskan Pasal 33 h u r u f g dan Pasal 50 ayat (1) h u r u f c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 7A

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…