DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaran ibadah haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar melibatkan berbagai instansi dan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri dan berkaitan dengan berbagai aspek antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel. Berdasarkan peraturan, transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Adanya peraturan ini akan lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan perlindungan bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji; Mengingat 1 . P a s a l 1 8 a y a t ( 6 ) Undang-Undang D a s a r Negara R e p u b i k Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Ta h u n 2003 tentang Pembentukan Kabupaten To j o U n a -Una d i P r o p i n s i S u l a w e s i Te n g a h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3.Undang-Undang N o m o r 1 3 T a h u n 2 0 0 8 t e n t a n g Penyelenggaraan I b a d a h H a j i (Lembaran N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4.Undang-Undang Nomor 23 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 8 7 ) sebagaimana t e l a h d i u b a h t e r a k h i r d e n g a n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 3 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Pemerintahat;), Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2915 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Peruerintah N o m o r 7 9 T a h u n 2 0 1 2 t e n t a n g Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 3 Ta h u n 2008 tentang Penyelenggaraan I b a d a h H a j i (Lembaran N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5pl5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ICABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH RAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Tr a n s p o r t a s i adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
2.J e m a a h H a j i adalah Warga Negara Indonesia y a n g beragama I s l a m yang berasal dan Kabupaten Tojo U n a -Una d a n telah mendaftarkan d i r i u n t u k menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3.A s r a m a Haji adalah Asrama Haji Transit Palu.
4.E m b a r k a s i Haji adalah Bandar Udara Sepingan Balikpapan atau Bandar Udara yang ditunjuk sebagai tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
5.D e b a r k a s i Haji adalah Bandar Udara Mutiara Sis-Aldjufri atau Bandar Udara yang ditunjuk sebagai tempat kedatangan Jemaah Haji dan Arab Saudi.
6.P a n i t i a Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIH Daerah adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Tojo Una- Una yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah.
7.T i m Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas Kabupaten To j o U n a -Una y a n g menyertai J e m a a h H a j i y a n g bertugas - memberikan pelayanan umum bagi Jemaah Haji.
8.T i m Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas Kabupaten Tojo U n a -Una yang bertugas memberikan pembinaan pelayanan dan perlindungan kesehatan yang diperlukan oleh Jemaah Haji.
9.D a e r a h adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
10.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan. Daerah y a n g mernimpin pelaksanaan u r u s a n pemerintahan yang menjadi kevrenangan daerah otonom.
11.B u p a t i adalah Bupati Tojo Una-Una.
12.Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang membidangi urusan kesejahteraan r a t . ' .

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1)Pembiayaan Transportasi menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) adalah Pembiayaan Transportasi dari Daerah asal k e Asrama h a j i d a n dari Asrama haji ke Daerah asal.
(3)Komponen pembiayaan Transportasi sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) meliputi:
1. a.biaya tiket pesawat pergi pulang;
2. b.biaya pengangkutan transportasi darat Jemaah Haji pergi pulang;
3. c.biaya pengangkutan barang Jemaah Haji pergi pulang; dan
4. d.upah buruh pergi pulang.

Pasal 3

(1)Pembiayaan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juts rupiah) per orang.
(2)Besaran Transportasi sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) d i s e t u j u i o l e h Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah. Rincian besaran Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)

BAB III

PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

(1)Bupati dapat mengangkat Penyelenggara Ibadah Haji.
(2)Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.PPIH Daerah;
2. b.TPHD; dan
3. c.TKHD.

Pasal 5

(1)PPIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) h u r u f a meliputi unsur:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Kantor Kementerian Agama Daerah;
3. c.Kepolisian Resort Daerah; dan
4. d.Bandar Udara.
(2)PPIH D a e r a h m e m p u n y a i t u g a s m e l a k u k a n p e m b i n a a n p e l a y a n a n d a n perlindungan, s e r t a pengendalian d a n koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji dan Daerah asal ke Asrama Haji dan dari Asrama Haji ke Daerah asal. Susunan keanggotaan d a n tugas PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)

Pasal 6

(1)TPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) h u r u f b mempunyai tugas memandu Jemaah Haji mulai dari Daerah asal, Asrama Haji, Embarkasi Haji sampai di Arab Saudi dan dari Arab Saudi, Debarkasi Haji, Asrama Haji sampai di Daerah asal.
(2)TPHD sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) h u r u f c mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan pada Jemaah Haji mulai dari Daerah asal, Asrama Haji, Embarkasi H a j i sampai d i A r a b Saudi d a n d a r i A r a b Saudi, Debarkasi Haji, Asrama Haji sampai di Daerah asal.
(2)TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)

Pasal 8

Pembiayaan P P I H Daerah, T P H D d a n T K H D dibebankan p a d a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2)Komponen pembiayaan y a n g dibebankan p a d a Anggaran Pendapatan d a n Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.honor PPIH Daerah; dan
2. b.biaya penyelenggara Ibadah Haji. Biaya penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f b diberikan kepada TPHD dan TKHD.
(3)

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Bagian bertanggung j a w a b a t a s pengelolaan b i a y a Transportasi d a n biaya penyelenggara Ibadah Haji. ,(2) Pengawasan pengelolaan biaya Transportasi d a n biaya penyelenggara Ibadah Haji dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.
(3)Bagian dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungiawaban kepada Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran u n t u k TPHD dan TKHD setiap Tahun.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar s e t i a p o r a n g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una- Una Ditetapkan di Ampana pada tanggal 9 November 2015 Pj. BUPATI TOJO UNA-UNA, TTD + CAP ABUBAKAR NOPHAN SALEH Diundangkan di Ampana pada tanggal 10 November 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA SYAIFUL BAHRI. L LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015 NOMOR 9 . NOREG 8 3 PERATURAN D A E R A H KABUPATEN T O J O UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (09/2015) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI I. U M U M Penyelenggaraan i b a d a h h a j i merupakan t u g a s nasional k a r e n a j u m l a h jemaah haji Indonesia yang sangat besar melibatkan berbagai instansi dan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri dan berkaitan dengan berbagai aspek antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan. Sehubungan dengan h a l tersebut pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel. Berdasarkan U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 3 T a h u n 2 0 0 8 t e n t a n g Penyelenggaraan Ibadah Haji, pada Pasal 35 ayat (1), bahwa transportasi jemaah haji dari daerah asal k e embarkasi d a n dari debarkasi k e daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih l a n j u t mengenai pembiayaan transportasi t e r s e b u t ditetapkan d e n g a n Peraturan Daerah. Atas dasar hal tersebut diatas maka disusun Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai dasar penetapan biaya transportasi jemaah haji. Di sisi lain, dalam penyelenggaraan ibadah h a j i Bupati dapat membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah, serta Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah u n t u k menyertai jemaah haji, yang berkonsekuensi pada penyediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sejalan dengan pembiayaan i n i maka. diperlukan ketegasan komponen pembiayaan bagi petugas Penyelenggara Ibadah Haji dimaksud. Dengan demikian diharapkan agar Peraturan Daerah i n i lebih menjamin kepastian dan ketertiban h u k u m serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang akan menunaikan Ibadah Haji sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. II. PA S A L DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…