DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah serta bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh pihak yang bekerja sama untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik, mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama, menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan, memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh pihak yang bekerja sama untuk dimanfaatkan bersama, mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kerja S a m a Daerah d a p a t meningkatkan sumber pendapatan asli daerah u n t u k mewujudkan kesejahteraan masyarakat y a n g didasarkan p a d a nilai-nilai keadilan, keterbukaan, kearifan lokal dan sating menguntungkan;
c.bahwa u n t u k memberikan landasan a r a h d a n kepastian hukum d a l a m pelaksanaan K e r j a S a m a D a e r a h p e r l u pengaturan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a , h u r u f b, d a n h u r u f c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; (FP') M e n g i n g a t 1 . Pasal 1 8 a y a t (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penibentukan Kabupaten To j o U n a -Una d i Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 8 7 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta h u n 2 0 1 5 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang N o m o r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 4 Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 0 7 Nomor 1 2 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Kerja Sama Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN: C")-- M e n e t a p k a n : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.K e r j a Sama Daerah adalah suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan badan lain di dalam Negeri dan/atau badan asing di Luar Negeri mengenai bidang Pemerintahan tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum.
2.P e r n y a t a a n Kehendak adalah dokumen awal untuk melakukan Kerja Sama Daerah.
3.N o t a Kesepahaman adalah dokumen yang telah ditandatangani bersama oleh para pihak untuk melaksanakan kerja sama sebagai tindak lanjut pernyataan kehendak.
4.P e r j a n j i a n Kerja Sama adalah perikatan hukum yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan untuk menindaldanjuti Nota Kesepahaman atau MoU.
5.K e p u t u s a n Bersama adalah p o k o k Perjanjian K e r j a S a m a y a n g berisi kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
6.P e r a n g k a t D a e r a h a d a l a h u n s u r pembantu B u p a t i d a n D P R D d a l a m menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. daerah.
7.M o d a l Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
8.Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
9.P i h a k Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, lembaga penelitian d a n lembaga n o n pemerintahan lainnya yang berbadan hulcurn.
10.Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah, d a n Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diluar Provinsi Sulawesi Tengah.
11.T i m Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam mempersiapkan Kerja Sama Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjuntya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD.
14.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
15.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
17.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.
18.Pemerintah Pusat adalah selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri d a n Presiden beserta pembantu-pembantunya.
19.Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah diluar negeri adalah pemerintah negara luar negeri, lembaga/ badan luar negeri, lembaga swadaya masyarakat luar negeri, badan usaha swasta luar negeri yang berbadan hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup dan Peraturan Daerah ini adalah Kerja Sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:

a.Pemerintah Pusat;
b.Daerah Lain;
c.P i h a k Ketiga; dan/atau
d.lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri.

Pasal 3

(I) Kerja sama dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

a.kementerian teknis; dan/atau
b.badan/lembaga negara.

(2)Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.k e r j a sama kebijakan dan pengaturan;
2. b.k e r j a sama pengembangan sumber daya manusia;
3. c.k e r j a sama alih teknologi;
4. d.k e r j a sama perencanaan dan pengurusan; dan
5. e.k e r j a sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Kerja sama dengan Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 2 h u r u f b dikategorikan menjadi:

a.k e r j a sama wajib; dan
b.k e r j a sama sukarela.

Pasal 5

(1)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 h u r u f a merupakan kerja sama a n t a r daerah yang berbatasan u n t u k penyelenggaraan pemerintahan:
1. a.yang memiliki eksternal lintas daerah; dan
2. b.penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
(2)K e r j a sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah;
2. b.kerja s a m a a n t a r a Pemerintah D a e r a h d e n g a n Pemerintah Kabupaten/Kota. dalam Provinsi Sulawesi Tengah; dan/atau
3. c.kerja. l a m a a n t a r a Pemerintah D a e r a h dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sulawesi Tengah. urusan Provinsi Daerah Daerahz

Pasal 6

Lingkup kerja sama antar daerah yang berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

a.k e r j a sama pelayanan bersama;
b.k e r j a sama pelayanan antar daerah;
c.k e r j a sama pengembangan somber daya manusia;
d.k e r j a sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
e.k e r j a sama perencanaan dan pengurusan;
f.k e r j a sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
g.k e r j a sama pertukaran pelayanan;
h.k e r j a sama pemanfaatan peralatan;
i.k e r j a sama kebijakan dan pengaturan;
j.k e r j a sama tata niaga; dan/atau
k.b e n t u k k e r j a s a m a l a i n n y a y a n g t i d a k bertentangan d e n g a n p e r a t u r a n perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kerja s a m a s u k a r e l a sebagaimana d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 h u r u f b dilaksanakan dengan daerah yang berbatasan atau yang tidak berbatasan.
(2)Lingkup kerja sama sukarela dengan daerah yang berbatasan dengan yang tidak berbatasan sebagaimana dimaksud pada a y a t (1) m e l i p u t i penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah n a m u n dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 8

(1)Kerja s a m a dengan P i h a k Ketiga sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 2 huruf c, meliputi:
1. a.kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
2. b.kerja sama dalam pengelolaan asset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
3. c.kerja sama investasi; dan/atau
4. d.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h a m s didahului dengan s t u d i kelayakan y a n g d i l a k u k a n o l e h p a r a p i h a k y a n g 4- melakukan kerja sama.

Pasal 9

(1)Kerja s a m a dengan lembaga d a n / a t a u Pemerintah D a e r a h D i l u a r Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
1. a.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. b.pertukaran budaya;
3. c.peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
4. d.promosi potensi Daerah; dan/atau
5. e.k e r j a sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Kerja s a m a dengan lembaga d a n / a t a u Pemerintah Daerah D i l u a r Negeri sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) d i l a k s a n a k a n s e t e l a h m e n d a p a t persetujuan Pemerintah Pusat.
(3)Kerja s a m a dengan lembaga d a n / a t a u Pemerintah Daerah D i l u a r Negeri sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) d i l a k u k a n berdasarkan r e n c a n a pembangunan Daerah.

Pasal 10

Kerja sama dengan lembaga d a n / a t a u Pemerintah Daerah D i l u a r Negeri h a m s memenuhi persyaratan yaitu:

a.sesuai dengan Kewenangan Daerah;
b.mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembangunan Daerah serta pemberdayaan masyarakat di Daerah;
c.memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat bagi daerah;
d.dilakukan dengan m i t r a dan n e g a r a yang memptmyai hubungan diplomatik dengan Indonesia;
e.menghormati kedaulatan urusan dalam negeri masing-masing;
f.bidang kerja sama disusun secara seksama berdasarkan skala prioritas d a n dengan memperhatikan kebutuhan pemerintah daerah dan potensi yang dimiliki4_ pihak lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Diluar Negeri; d a n
g.memperoleh pendapat, pertimbangan dan persetujuan dari DPRD.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…