DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2019.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan P e r a t u r a n D a e r a h t e n t a n g A n g g a r a n Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo U n a - Una Tahun Anggaran 2019; Mengingat 1 . P a s a l 1 8 a y a t (6) Undang-Undang D a s a r Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang N o m o r 3 2 Ta h u n 2 0 0 3 t e n t a n g Pembentukan Kabupaten Tojo U n a -Una d i Propinsi Sulawesi Te n g a h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Ta h u n 2 0 0 3 N o m o r 1 4 7 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3.Undang-Undang N o m o r 2 3 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 1 4 N o m o r 2 4 4 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Ta h u n 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan D a e r a h (Lembaran Negara Republik I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 5 N o m o r 5 8 , Tambahan Lembaran Negara R e p u b l i k Indonesia Nomor 5679); 1
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 0 5 N o m o r 1 4 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 t e n t a n g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Ta h u n 2011 tentang Perubahan K e d u a A t a s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan D a e r a h (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 8 Tahun 2018 t e n t a n g Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan d a n Belanja Daerah Ta h u n Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Nomor 35 Tahun 2 0 0 8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah. Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN D A E R A H T E N T A N G A N G G A R A N PENDAPATAN D A N BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2019. 2 I
1.Pendapatan Daerah Rp. 1.134.472.545.889,00
2.Belanja Daerah Rp. 1.156.605.899.356,00 (-) Surplus/(Defisit) Rp. (22.133.353.467,00)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan R p . 22.133.353.467,00
b.Pengeluaran R p . 0 , 0 0 (-) Pembiayaan Netto Rp. 2 2 . 1 3 3 . 3 5 3 . 4 6 7 , 0 0 ) (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp. 0 , 0 0

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah R p . 6 6 . 1 9 4 . 3 6 9 . 8 2 8 , 0 0
2. b.Dana Perimbangan sejumlah R p . 8 9 1 . 1 3 5 . 8 5 2 . 5 4 1 , 0 0
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah R p . 1 7 7 . 1 4 2 . 3 2 3 . 5 2 0 , 0 0
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah R p . 1 0 . 7 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
2. b.Retribusi Daerah sejumlah R p . 2 . 2 9 9 . 9 4 8 . 9 0 8 , 0 0
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan R p . 2 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah R p . 5 0 . 9 2 6 . 4 2 0 . 9 2 0 , 0 0
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah R p . 2 9 . 1 9 7 . 2 0 5 . 5 4 1 , 0 0
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah R p . 5 9 8 . 2 0 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
3. c.D a n a Alokasi Khusus sejumlah R p . 2 6 3 . 7 3 0 . 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah R p . 2 5 . 1 9 2 . 5 8 1 . 5 0 0 , 0 0
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
3. c.D a n a Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 2 1 . 5 7 5 . 4 6 7 . 0 2 0 , 0 0 Rp. 1 3 0 . 3 7 4 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 3

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah R p . 5 7 4 . 7 6 5 . 7 1 5 . 0 9 9 , 0 0
2. b.Belanja Langsung sejumlah R p . 5 8 1 . 8 4 0 . 1 8 4 . 2 5 7 , 0 0
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah R p . 3 7 6 . 2 2 5 . 8 3 0 . 2 3 4 , 0 5
2. b.Belanja Subsidi sejumlah R p . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
3. c.Belanja Hibah sejumlah R p . 8 . 6 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
4. d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah R p . 2 . 6 6 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
5. e.Belanja Bagi Hasil sejumlah R p . 1 . 3 2 9 . 9 9 9 . 9 9 9 , 9 5
6. f.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah R p . 1 8 3 . 7 0 3 . 3 8 4 . 8 6 5 , 0 0
7. g.Belanja Tidak Terduga sejumlah R p . 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah R p . 6 1 . 2 0 4 . 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah R p . 2 4 8 . 5 0 5 . 0 9 3 . 5 1 0 , 0 0
3. c.Belanja Modal sejumlah R p . 2 7 2 . 1 3 0 . 8 1 0 . 7 4 7 , 0 0

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dad :
1. a.Penerimaan sejumlah R p . 2 2 . 1 3 3 . 3 5 3 . 4 6 7 , 0 0
2. b.Pengeluaran sejumlah R p . 0 , 0 0
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dad jenis pembiayaan :
1. a.SiLPa tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 2 2 , 1 3 3 . 3 5 3 . 4 6 7 , 0 0
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah R p . 0 , 0 0
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah R p . 0 , 0 0
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah R p . 0 , 0 0
5. e.Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman sejumlah R p . 0 , 0 0
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah R p . 0 , 0 0
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah R p . 0 , 0 0
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah R p . 0 , 0 0
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah R p . 0 , 0 0
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah R p . 0 , 0 0 4

Pasal 5

Uraian Iebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I R i n g k a s a n APBD;
2.Lampiran II R i n g k a s a n APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Rincian A P B D m e n u r u t U r u s a n Pemerintah D a e r a h , Organisasi, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja D a e r a h u n t u k Keselarasan d a n Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah d a n Fungsi Dalam Kerangka. Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang; Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain- Lain; Daftar Kegiatan-Kegiatan Ta h u n Anggaran Sebelumnya Yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah.
3.L a m p i r a n III
4.Lampiran IV
5.L a m p i r a n V
6.Lampiran VI
7.L a m p i r a n VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 5

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Ditetapkan di Ampana pada tanggal 28 Desember 2018 BUPATI TOJO UNA-UNA, TTD/CAP MOHAMMAD LAHAY Diundangkan di Ampana pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, i TA S L I M D.M. LASUPU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2018 NOMOR 16 NOREG PERATURAN D A E R A H KABUPATEN T O J O UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 132,16/2018. I 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2019 I. U M U M Anggaran Pendapatan d a n B e l a n j a D a e r a h d i s u s u n u n t u k kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah y a n g berpedoman p a d a R K P D d a l a m r a n g k a mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Ta h u n 2 0 0 6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiamana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 2 1 Ta h u n 2 0 11 , d a n mengacu p a d a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 serta berdasarkan RKPD, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Anggaran seluruh SKPD Kabupaten Tojo U n a -Una maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 d a n Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan d a n Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2019. II. P A S A L DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas 7

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…