DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) penyediaan lahan; 2) penyelenggaraan usaha peternakan, meliputi pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, dan penyediaan benih dan bibit ternak; 3) larangan mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi, menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan Ruminansia yang mengandung Bahan Pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang, dan/atau menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan; 4) pengawasan dan pembinaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Peternakan; Mengingat : 1 . P a s a l 1 8 a y a t ( 6 ) Undang-Undang D a s a r Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Ta h u n 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3.Undang-Undang Nomor 23 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang N o m o r 9 T a h u n 2 0 1 5 t e n t a n g Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan D a e r a h (Lembaran N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA 1 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya benih, b i b i t dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, b u d i daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
2.Kawasan penggembalaan u m u m adalah lahan disediakan Pemerintah Daerah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan t e r n a k masyarakat s k a l a k e c i l sehingga t e r n a k dapat leluasa berkembang biak.
3.U s a h a Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus p a d a s u a t u t e m p a t d a n d a l a m j a n g k a w a k t u t e r t e n t u u n t u k menghasilkan Ternak (benih, bibit, dan/atau bakalan Ternak), Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, dan produk Ternak.
4.P a k a n adalah b a h a n m a k a n a n tunggal a t a u campuran, b a i k y a n g diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan u n t u k kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
5.B a h a n Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, d a n peternakan atau bahan lain yang layak digunakan sebagai pakan baik yang diolah maupun yang belum diolah.
6.M a t dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan d a n kesehatan hewan, b a i k yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
7.B u d i daya Ternak adalah kegiatan terencana berupa pemeliharaan dan/atau pengembangbiakan Ternak pada suatu tempat tertentu dalam rangka u n t u k menghasilkan produk di bidang Peternakan.
8.Te r n a k a d a l a h h e w a n peliharaan y a n g p r o d u k n y a d i p e r u n t u k a n sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9.Ruminansia adalah Ternak yang mempunyai saluran pencernaan yang khas yaitu m e m p u n y a i 4 (empat) l a m b u n g (Rume, R e t i k u l u m , O m a s u m , d a n Abomasum) y a n g bisa mengkonversikan/mengubah p a k a n yang berkualitas rendah menjadi produk yang mempunyai nilai gizi tinggi.
10.Ternak Monogastrik adalah hewan yang m e m i l i k lambung sederhana a t a u lambung tunggal.
11.Ternak Unggas adalah hewan Ternak kelompok b u r u n g yang dimanfaatkan u n t u k daging dan telur.
12.Kawasan Budi daya Peternakan adalah lokasi pengusahaan ternak dalam suatu wilayah D a e r a h y a n g d i t e t a p k a n b e r d a s a r k a n k e s e s u a i a n a g r o k l i m a t , ketersediaan sarana dan prasarana, potensi wilayah, dan potensi pasar.
13.Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia a t a u korporasi y a n g melakukan Usaha Peternakan.
14.Perusahan Peternakan adalah orang perorangan a t a u korporasi, b a i k yang berbentuk badan h u k u m maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. 2
15.Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya u n t u k tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu.
16.Panen adalah pemetikan hasil Budi daya Ternak.
17.Pascapanen a d a l a h t a h a p penanganan h a s i l peternakan s e g e r a setelah pemanenan.
18.Benih Ternak yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Ternak yang dapat berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan emberio.
19.Bibit Ternak yang selanjutnua disebut Bibit adalah Ternak mempunyai sifat unggul d a n mewariskannya s e r t a memenuhi persyaratan t e r t e n t u u n t u k dikembangbiakkan.
20.Tanda Daftar Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat TDUR adalah tanda daftar tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang kepada orang pribadi untuk melaksanakan Usaha Peternakan.
21.Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan Perusahaan Peternakan.
22.Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat y a n g t u n j u k terhadap s u a t u r e n c a n a u n t u k m e l a k u k a n U s a h a Peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang h a m s dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya Izin Usaha Peternakan.
23.Izin Perluasan Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang kepada orang pribadi atau badan h u k u m untuk menambah kegiatan Peternakan b a l k penambahan volume kegiatan maupun luasan area kegiatan Peternakan.
24.Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
25.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah y a n g memimpin pelaksanaan u r u s a n pemerintahan y a n g menjadi kewenangan daerah otonom.
26.Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

BAB II

PENYEDIAAN LAHAN

Pasal 2

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan. Penyediaan l a h a n sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) m e n g a c u p a d a Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. Ketentuan mengenai tata cara penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 3

Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah Daerah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan, lahan pengganti h a m s disediakan terlebih dahulu di tempat Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h a m s sesuai dengan persyaratan Peternakan dan agroekosistem. 3

(3)Ketentuan mengenai perubahan t a t a r u a n g wilayah D a e r a h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lahan Peternakan u n t u k kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

(1)Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Kawasan Pengembalaan Umum.
(2)Kawasan Pengembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.penghasil turnbuhan Pakan;
2. b.t e m p a t perkawinan a l a m i , seleksi, kastrasi, d a n pelayanan inseminasi buatan;
3. c.t e m p a t pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
4. d.t e m p a t atau objek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan kesehatan hewan.
(3)Kawasan Pengembalaan U m u m sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h a r u s dipertahankan keberadaannya dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
(4)Kawasan Pengembalaan U m u m sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( 2 ) diperuntukkan bagi Budi daya Ternak skala kecil.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 5

Jenis Usaha Peternakan, meliputi:

a.P a k a n ;
b.A l a t dan Mesin Peternakan;
c.B u d i daya Ternak; dan
d.penyediaan Benih dan Bibit Ternak.

Pasal 6

(1)Setiap orang d i Daerah dapat memproduksi Pakan u n t u k diedarkan secara komersial.
(2)Produksi Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
1. a.s t a n d a r atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan; dan
2. b.k e t e n t u a n c a r a pembuatan Pakan y a n g b a i k sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang yang produksi Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)wajib memiliki izin usaha dan Bupati. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h a r u s memenuhi standar m u t u Pakan dan dilabelisasi Pakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 4

Pasal 8

(1)Setiap orang yang melakukan Budi daya Ternak harus mencukupi kebutuhan Pakan yang baik untuk ternaknya.
(2)Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.B a h a n Pakan;
2. b.P a k a n konsentrat;
3. c.t u m b u h a n Pakan;
4. d.i m b u h a n Pakan;
5. e.pelengkap Pakan;
  1. 1.P a k a n olahan; dan
6. g.b a h a n lain yang dapat digunakan sebagai Pakan Ternak.
(3)Pakan yang balk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams memenuhi syarat antara lain:
1. a.s e r a t ;
2. b.karbohidrat;
3. c.l e m a k ;
4. d.protein;
5. e.v i t a m i n ; dan
6. f.m i n e r a l , baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, d a n bahan anorganik d a l = bentuk premiks.

Pasal 9

(1)Pemenuhan kebutuhan Pakan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengadaan Pakan; dan/atau
2. b.pembudidayaan hijauan Pakan.
(2)Pengadaan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, hams mengutamakan bahan pangan lokal sesuai kebutuhan dan persyaratan Pakan.
(3)Dalam hal bahan baku Pakan di Daerah tidak mencukupi, dapat menggunakan bahan baku Pakan dari luar Daerah yang memenuhi persyaratan Pakan.
(4)Pembudidayaan hijauan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f b dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis t a n a m a n l a i n , s e r t a mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)A l a t dan Mesin Perternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan u n t u k melaksanakan fungsi:
1. a.pembibitan dan Budi daya;
2. b.penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan; dan
3. c.Panen, Pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
(2)Fungsi pembibitan dan Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a meliputi kegiatan:
1. a.pemeliharaan;
2. b.pemberian Pakan dan/atau minum;
3. c.perkandangan, termasuk sangkar; 5
4. d.inseminasi buatan dan transfer embrio;
5. e.penyimpanan benih secara beku; dan
6. f.pengangkutan benih, bibit, dan hewan.
(3)Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, d a n pemberian P a k a n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
1. a.pemotong, penyacah, penggiling, dan pengering Bahan Pakan;
2. b.penyampur Pakan;
3. c.pengepres, penyetak dan pembentuk pelet dan/atau roti Pakan;
4. d.pengemas Pakan;
5. e.peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
6. f.peralatan minum dan/atau Pakan.
(4)Fungsi Panen, Pascapanen, pengolahan d a n pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
1. a.pendinginan;
2. b.pemanenan produk Hewan;
3. c.penetasan telur;
4. d.Pascapanen dan pengolahan produk Hewan; dan
5. e.pengemasan dan pengangkutan produk Hewan.

Pasal 11

(1)Alat dan Mesin Peternakan yang digunakan di Daerah hazes produksi dalam negeri dan bersertifikasi nasional.
(2)Dalam hal Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…