DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) jenis, jumlah, dan sumber penyertaan modal daerah kepada PDAM; 2) pelaksanaan penyertaan modal; dan 3) pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa P e n y e r t a a n M o d a l D a e r a h m e r u p a k a n i n v e s t a s i Pemerintah Daerah guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka meningkatkan Pendapatan D a e r a h d a n m e n i n g k a t k a n k e s e j a h t e r a a n masyarakat;
c.b a h w a berdasarkan ketentuan Pasal 7 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan. Daerah, penyertaan m o d a l pemerintah d a e r a h d a p a t dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam t a h u n anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, h u r u f b d a n h u r u f c, p e r l u

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan. Modal Pemerintah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ue Tanah Kabupaten Tojo Una-Una; Mengingat 1 , Pasal 1 8 a y a t ( 6 ) Undang-Undang D a s a r Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Ta h u n 2003 tentang Pembentukan Kabupaten To j o U n a -Una d i P r o v i n s i S u l a w e s i Te n g a h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3.Undang-Undang Nomor 23 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 8 7 ) sebagaimana t e l a h d i u b a h t e r a k h i r d e n g a n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 3 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H T E N T A N G P E N Y E R TA A N M O D A L PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM UE TANAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Penyertaan M o d a l Daerah adalah setiap u s a h a dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapatkan bagian keuntungan.
2.Perusahaan D a e r a h A i r M i n u m y a n g selanjutnya d i s e b u t P D A M a d a l a h Perusahaan Daerah Air Minum Ue Tanah Kabupaten Tojo Una-Una.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan t a h u n a n Pemerintah Daerah y a n g dibahas d a n disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.D a e r a h adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah y a n g m e m i m p i n pelaksanaan u r u s a n pemerintahan y a n g menjadi kewenangan daerah otonom.
6.B u p a t i adalah Bupati Tajo Una-Una.

BAB II

JENIS, JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah i n i , Pemerintah Daerah memberikan. Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah berupa uang; dan
2. b.Penyertaan Modal Daerah berupa barang.

Pasal 3

(1)Penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebesar Rp. 157.003.820,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).
(2)Penyertaan modal uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saldo piutang air dan non a i r yang diserahkan oleh Perusahaan Daerah A i r Minum Kabupaten Poso kepada Pemerintah Daerah Tahun 2006.
(3)Penggunaan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab PDAM sebagai pihak penerima Penyertaan modal.

Pasal 4

(1)Penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b senilai Rp. 4.561.861.867,72 (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen).
(2)Rincian Penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Aset tetap sebagai penyerahan dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso kepada Pemerintah Daerah u n t u k PDAM senilai Rp.2.020.978.613,72 (Dua Milyar D u a Puluh J u t a Sembilan Ratus Tu j u h P u l u h Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen);
2. b.Jaringan pembawa kapasitas kecil Desa Kambutu, senilai Rp.196.355.938,00 (Seratus Sembilan P u l u h E n a m J u t a Tiga Ratus L i m a P u l u h L i m a Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
3. c.Jaringan air bersih Desa Kalia, senilai Rp.620.180.760,00 (Enam Ratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah);
4. d.Jaringan a i r bersih Desa Pasokan, senilai Rp.653.979. 172,00 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
5. e.Jaringan pembawa kapasitas kecil Desa Uebone, senilai Rp.370.072.384,00 (Tiga Ratus Tu j u h Puluh J u t a Tujuh Puluh D u a Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
6. f.Rehab Jaringan A i r Bersih Desa Marowo, senilai Rp.206.000.000,00 (Dua Ratus Enam Juta Rupiah); dan
7. g.Pengadaan P i p a u n t u k kegiatan Sistem Pembangunan A i r M i n u m p a d a kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kecamatan Ratolindo, senilai Rp.494.295.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh E m p a t J u t a D u a Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Pelaksanaan Penyertaan M o d a l Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 6

(1)PDAM wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati.
(2)Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Minggu terakhir Bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 7

(1)Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PDAM melalui Dewan Pengawas.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan triwulan dan laporan tahunan.
(3)Bupati dapat menunjuk p i h a k lain yang independen d a n profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar s e t i a p o r a n g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una- Una. Ditetapkan di Ampana pada tanggal 19 April 2 0 1 8 BUPATI TOJO UNA-UNA, TTD + CAP MOHAMMAD LAHAY Diundangkan di Ampana pada tanggal 23 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, k/L TASLIM D.M. LASUPU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2018 NOMOR 4. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 11,04/2018. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 4 TA H U N 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM UE TANAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA I. U M U M Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan u r u s a n pemerintahan d i i k u t i dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk m e n d a pa t k an s u m b e r k e u a n g a n a n t a r a l a i n b e r u p a k e p a s t i a n tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan. Untuk mendapatkan sumber pendapatan l a i n yang s a h seperti penyertaan modal daerah adalah dalam rangka meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, meningkatkan daya saing d a n operasional dalam mengembangkan PDAM serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah. Peraturan d a e r a h i n i j u g a merupakan pemberian landasan h u k u m b a g i penyertaan m o d a l Pemerintah Daerah a t a s penycrahan b e r u p a u a n g d a n barang dari Pemerintah Daerah kepada PDAM yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2006 sampai dengan tahun 2015, dimana aset tersebut masih tercatat sebagai a s e t Pemerintah D a e r a h K a b u p a t e n To j o U n a -Una m e s k i p u n dimanfaatkan oleh PDAM, sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015. IL PA S A L DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan "saldo piutang air dan non air" a d a l a h bahagian yang diserahkan oleh Perusahaan Daerah A i r Minum Kabupaten Poso kepada Pemerintah Kabupaten Tojo U n a -Una untuk Perusahaan Daerah Air Minum Ue Tanah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Berita Acara Penyerahan A s e t Nomor. 030/0527/Pemb tanggal 01 Pebruari 2006. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Jaringan pembawa kapasitas kecil Desa Kambutu, bersumber dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2007. Huruf c Jaringan air bersih Desa Kalia, bersumber dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2008. Huruf d Jaringan a i r b e r s i h D e s a Pasokan, b e r s u m b e r d a r i A P B D Kabupaten. Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2008. Huruf e Jaringan pembawa kapasitas kecil Desa Uebone, bersumber dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2009. Huruf f Rehab Jaringan Air Bersih Desa Marowo, bersumber dari APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2012. Huruf g Pengadaan P i p a u n t u k kegiatan S i s t e m Pembangunan A i r Minum p a d a kawasan Masyarakat Berpenghasilan. R e n d a h Kecamatan Ratolindo, bersumber d a r i APBD Kabupaten To j o Una-Una Tahun Anggaran 2015. Pasal S Pas l 6

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005