DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) ketentuan ayat (5) Pasal 30 diubah; 2) ketentuan ayat (4) Pasal 46 diubah; 3) ketentuan Pasal 47 diubah; dan 4) ketentuan ayat (3) Pasal 62 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa d a l a m pelaksanaan P a j a k Reklame k h u s u s n y a c a r a perhitungan Nilai Sewa Reklame perlu dilakukan perbaikan dan u n t u k Pajak Mineral B u k a n Logam dan. B a t u a n tarifnya d i tinjau kembali, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Nomor 1 Ta h u n 2012 tentang Pajak Daerah;
c.b a h w a berdasarkan pertimbangan sebagaimana d i m a k s u d dalam h u r u f a d a n h u r u f b , p e r l u

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1 . Pasal 1 8 a y a t (6) Undang-Undang D a s a r Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten To j o U n a -Una d i P r o v i n s i S u l a w e s i Te n g a h (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 0 3 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 0 9 N o m o r 1 3 0 , Ta m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a Republik Indonesia Nomor 5049); - 2 - -
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t e l a h d i u b a h t e r a k h i r dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta h u n 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Ta h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Nomor 1 Ta h u n 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan BUPATI TOJO UNA-UNA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo U n a -Una Tahun 2012 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (5) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
(2)Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3)Dalam h a l R e k l a m e diselenggarakan s e n d i r i , N i l a i S e w a R e k l a m e sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, b a h a n y a n g d i g u n a k a n , l o k a s i p e n e m p a t a n , j a n g k a w a k t u penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
(4)Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah: Nilai Sewa Reklame = N i l a i Strategis Lokasi x U k u r a n / S a t u a n Media Reklame x Jangka Waktu x Harga Satuan Reklame
(6)Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan ayat (4) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Dasar pengenaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan.
(2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan n i l a i pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral bukan Logam dan Batuan.
(3)Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
(4)Gubernur menetapkan harga patokan Mineral bukan. Logam dan Batuan.

3.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

4.Ketentuan ayat (3) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Nilai Perolehan A i r Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam r u p i a h y a n g d i h i t u n g dengan mempertimbangkan sebagian a t a u seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.t u j u a n pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.t i n g k a t k e r u s a k a n lingkungan y a n g d i a k i b a t k a n o l e h pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3)Besaran Nilai Perolehan A i r Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penetapan Gubernur. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar s e t i a p o r a n g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una- Una. Ditetapkan di Ampana pada tanggal 4 Mei 2018 BUPATI TOJO UNA-UNA, TTD + CAP MOHAMMAD LAHAY Diundangkan di Ampana pada tanggal 4 Mei 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, TASLIM D.M. LASUPU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2018 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 20,09/2018. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH I. U M U M Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai h a k d a n kewajiban mengatur d a n mengurus sendiri u r u s a n pemerintahannya u n t u k meningkatkan efisiensi d a n efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan d a n pelayanan kepada masyarakat. U n t u k dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan y a n g belaku. Perpajakan sebagai s a l a h s a t u sumber pendapatan bagi daerah perlu menyesuaikan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 8 Ta h u n 2 0 0 9 tentang Pajak Daerah d a n Retribusi Daerah, m a k a semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah h a m s menyesuaikan dengan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah i n i a k a n menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak Daerah. Pajak Daerah mempunyai peranan penting u n t u k kesejahteraan d a n kemakmuran rakyat. Selain i t u dengan P e r a t u r a n D a e r a h i n i d i h a r a p k a n a d a p e n i n g k a t a n k e s a d a r a n masyarakat dan memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan perkembangan sosial ekonomi dan semakin berkembangnya objek Pajak Reklame maupun objek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Daerah, maka diperlukan perubahan dan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 87

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…