(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Nilai Perolehan A i r Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam r u p i a h y a n g d i h i t u n g dengan mempertimbangkan sebagian a t a u seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
a.jenis sumber air;
b.lokasi sumber air;
c.t u j u a n pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e.kualitas air; dan
f.t i n g k a t k e r u s a k a n lingkungan y a n g d i a k i b a t k a n o l e h pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3)Besaran Nilai Perolehan A i r Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penetapan Gubernur.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar s e t i a p o r a n g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una- Una. Ditetapkan di Ampana pada tanggal 4 Mei 2018 BUPATI TOJO UNA-UNA, TTD + CAP MOHAMMAD LAHAY Diundangkan di Ampana pada tanggal 4 Mei 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, TASLIM D.M. LASUPU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2018 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 20,09/2018. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH I. U M U M Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai h a k d a n kewajiban mengatur d a n mengurus sendiri u r u s a n pemerintahannya u n t u k meningkatkan efisiensi d a n efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan d a n pelayanan kepada masyarakat. U n t u k dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan y a n g belaku. Perpajakan sebagai s a l a h s a t u sumber pendapatan bagi daerah perlu menyesuaikan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 8 Ta h u n 2 0 0 9 tentang Pajak Daerah d a n Retribusi Daerah, m a k a semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah h a m s menyesuaikan dengan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah i n i a k a n menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak Daerah. Pajak Daerah mempunyai peranan penting u n t u k kesejahteraan d a n kemakmuran rakyat. Selain i t u dengan P e r a t u r a n D a e r a h i n i d i h a r a p k a n a d a p e n i n g k a t a n k e s a d a r a n masyarakat dan memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan perkembangan sosial ekonomi dan semakin berkembangnya objek Pajak Reklame maupun objek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Daerah, maka diperlukan perubahan dan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 87