DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN BAB III PRINSIP, VISI, DAN MISI BAB IV TUJUAN, KONSEP, KEBIJAKAN, DAN SASARAN BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BAB VI INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH BAB VII RENCANA KAWASAN STRATEGI PARIWISATA, PEMBANGUNAN DAYA TARIK, DAN PETA KAWASAN BAB VIII ZONASI USAHA DISKOTIK, KLUB MALAM, PUB, KARAOKE, PANTI PIJAT DAN SPA BAB IX PENGENDALIAN BAB X PENDANAAN BAB XI PERUBAHAN RIPPARDA BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Toraja Utara harus dikelola dan d ikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakaa segi-segi finansial, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban;
c.bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Toraja Utara diperlukan langkahJangkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestariar lingkungan hidup;
d.bahwa untuk melal<sanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai64la dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlrr

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 20 15-2030. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Repubiik Inclonesia Nomor a725 \;
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Torqia Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor lO1, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan (Lembaran Nega,r:a Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelola.ari Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 \;
9.Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2OlO Nomor 130, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor S 168);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Inrlonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<hir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 2 =- ;t 'i a ]rr::-.. i., f::...,1.-r,.,- tlt--'.---.:- ... - .:.,r,-ri ': Indoriesiir Norrror 507!'1 ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2071 f ent^nrr RenCana Indrr1< Kena'ivri'arl''n nr^ 'i^'" ^1 'i-.r: .. :. I.:,-? :'. .-,:1_r..li;,;': Indonesia Tahun 2Oi1 Nomor 125, Tambahart kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor lO Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20O8 Nomor 10, Tambahan l,embaranr Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
14.Peraturan Daerah Proyinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O1O Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2030;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentarrg Rencana Pembaagunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utafa Tahun 2O1O-2O3O (Iembaran Daerah Kabupaten Tora,ia Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2O1O tentang Urusan pemerintahan Yang Menjadi Kiwenangan pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (lembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Tahun 2OlO Nomor S, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Torag'a Utara Nomor 2);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Torqia Utara Tahun 2Ol2_2O32 (lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3). 3 t F\ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA dan BUPATI TORA"IA UTARA MEMUTUSKAN: Memutuskan PERATURAN DAERAH INDUK PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2030. TEN'TANG KEPARTWISATAAN RENCANA DAERAH

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Induk Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Tahun 2015-2030.
(2)Kedudukan RIPPARDA Tahun 2015-2030:
1. a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku ;
2. b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah; dan
3. c.sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah. Bagran Kedua Ruarg LingkuP

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARDA Tahun 2015-2030 meliputi wilayah administratif Daerah' dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengarr Kota/Kabupaten dart provinsi Sulawesi Selatan serta Destinasi Pariwisata Nasional Yang ada d isekitarnYa'

Pasal 4

RIPPARDA Tahun 2015-2030 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

a.pemUangunan destinasi pariwisata;
b.pemUangunan industri pariwisata;
c.pembangunan pemasaran pariwisata; dan O. p"-Urrgrnan kelembagaan kepariwisataan '

Pasal 5

Jangka waktu perencanaan zuPPARDA' sesuai dengal ketentuan peraturan p.r.ilJ"og-rnclangan, dimulai sejak 8 ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan beralhir sampai dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

BAB III

PRINSIP, VISI, DAN MISI Bagran Kesatu Prinsip Pembangunan

Pasal 6

RIPPARDA mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan yaitu:

a.teq'aminnya keberlanj utan sumber daya wisata dan sumber daya pendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata Daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
b.terintegrasinya pembangnnan kepariwisataan Daerah dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia, serta menjamin perubahan yang te{adi akibat pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat diterima oteh lingkungan; dan
c.terpadunya perencanaan dan pengembangan pariwisata f)aerah yang disusun Pemerintah yang berwenang dengan selu ruh stakeholder pariwisata Daerah terutama Calam pernbangunan objek wisata buatan dan minat khusus.

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisataan Toraja Utara adalah Terwujudnya Torqia Utara Sebagai Pariwisata Budaya yalg Penuh Pesona. dan Berkua,litas.

Pasal 8

Misi pembalgunan kepariwisata.an Daerah adalah:

a.mewujudkan destinasi wisata yang aman, nyarur, menarik yang mensejahterakan masyarakat;
b.mendukung kegiatan pelestariar dan pengembangan kebudayaan sebagai daya tarik wisata yang berfalsafah adat; 9
c.melestarikan dan melindungi adat dan budaya masyarakat sebagai jati diri kepariwisataal Daerah;
d.optimalisasi potensi sumber daya alam yang khas sebagai pendukung terciptanya pariwisata yang berwawasan lingkungan;
e.peningkatan daya saing pariwisata Daerah di tingkat nasional dal internasional melalui perencanaan dan pengelolaan pariwisata alam dan budaya yang berkelanjutan;
f.peningkatan partisipasi dan peran masyarakat baik sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berwawasan Iingkungan;
g.penciptaan masyarakat yang mandiri bertanggung jawab dan berdaya saing untuk mendukung tercapainya pariwisata sebagai destinasi pariwisata unggulan; dan
h.mengembangkan kekayaan dan kebudayaan serta merevitalisasi budaya sebagai karakteristik dan identitas daera-h. BAB TV TUJUAN, KONSEP, KEBIJAKAN, DAN SASARAN Bagran Kesatu Tujuan

Pasal 9

Tujuan pembangunan kepariwi sataan Daerah:

a.memberikan arah kebijakan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata yang berdaya saing;
b.meningkatkan rasa cinta tanah air, mengembangkan ekonomi kerakyatan, peningkatan dan percepatan kineq'a pembangunan kepariwisataan, dan melestarikan nilai-nilai budaya dan lingkungan alam;
c.memunculkan identitas dan unsur-unsur budaya Daerah yang terkait;
d.meningkatkan kualitas dan pengetahuan yang terkandung dalam produk-produk pariwisata Daerah;
e.meningkatkan partisipasi masyaralat dalam kegiatan pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dal menyediakan kesernpatan investasi bagi masyarakat umum;
f.meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasa-rana darr sarana pariwisata; 10
g.meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor-sektor pariwisata;
h.meningkatkan arrls pe{alanatr wisata di dalam Daera-h, baik dari u'ilayah sekitar Daerah, nasional, maupun intemasional;
i.meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasalan dan promosi pariwisata Indonesia ke segmen pasar wisatawaa yang tepat dan terarah;
j.mempertimbangkan daya dukung linglungan hidup dalam pengelolaan sumber day-a alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanj utan;
k.mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat Daerah.

Pasal 10

Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Daerah harus memperhatikan:

a.konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan;
b.konsep keterkaitan multisektor dalam pengembangan pariwisata;
c.konsep pengembangan terpadu;
d.konsep pengurangan ketimpangan pembangunan kawasan;
e.konsep pengembangan pariwisata, perdagangan dan investasi;
f.konsep Ketersediaan (auoil.abiliQ), Keterhubungan (affordabilitg| dan Kemudahan Pencapaian (arcssibilitg) (sAl,
g.konsep hirarki dan penjenjangan pariwisata;
h.konsep pengembangan sumber daya manusia;
i.konsep pengembangan produk;
j.konsep pengembangan pemasaran;
k.konsep pengembangan kelembagaan;
l.konsep pengembangan lingkungan; dan
m.konsep pengembangan infrastruktur. Bagtan Ketiga Kebijakan

Pasal 11

Kebljakan pembaagunan kepariwisataan Daerah meliputi:

a.kebijakan pokok pembangunan pariwisata; 11
b.kebiialan pembangunan perwilayahan (spasial) pariwisata Daerah;
c.kebijakan pembangunan produk wisata;
d.kebljakal pembangunan pasar dan pemasaran;
e.kebijakan pembangunan kau,asan wisata/ODTW;
f.kebijakan pembangunan sumber daya manusia;
g.kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan; dan
h.kebijakan pembangunan sarana dan prasa-rana kepariwisaataan.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 11 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PRINSIP, VISI, DAN MISI Bagran Kesatu Prinsip Pembangunan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PRINSIP, VISI, DAN MISI Bagran Kesatu Prinsip Pembangunan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 12 Tahun 2017