DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah diatur Tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Urusan Pemerintah, Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas; Unit Pelaksana Teknis Badan; Kecamatan, BAB II ASAS. BAB III PRINSIP PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Pembentukan. Bagian Kedua Susunan Perangkat Daerah. BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH. BAB VI STAF AHLI BUPATI. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN. BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangfu.t Daerah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Nega.ra Repubtik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O08 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 ........ � .. ·"IIJ •• BUPATI TORAJA UTARA PROVINSISULAWESISELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BUPATI TORAJA UTARA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20tl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) selagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tetang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administraei Pemerintahan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 268, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OL9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daeratr (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan ) ...• Tahun2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-udangan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor183,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6398); 5.Undang-UndangNomor5Tahun2014 tentang AparaturSipilNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor5,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5494); 6.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimana telahbeberapakalidiubahterakhir denganUndang-UndangNomor9Tahun2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor23Tahun2014 tetangPemerintahDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015 Nomor58,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5679); 7.Undang-UndangNomor30Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor268, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5601); 8.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016 tentang Perangkat·Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2016Nomor114,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5887) sebagaimana telahdiubahdenganPeraturan PemerintahNomor72Tahun2019 tentang Perubahan atasPeraturanPemerintahNomor18 Tahun2016 tentangPerangkatDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nomor187, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6402);
9.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor99Tahun 2018 tentang PembinaandanPengendalianPenataan PerangkatDaerah(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2018Nomor1539);
10.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor11Tahun 2019 tentang PerangkatDaerah yang Melaksanakan 2 Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194). Dengan Persetqjuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAIA UTARA dan BUPATI TORA"IA UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA NOMOR TAHUN 2O2O TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Bupati adalah Bupati Toraja Utara'
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adatah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaarr urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daeratr otonom'
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutlya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah'
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan' dan 5 Menetapkan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 3 menyej ahterakan masyarakat.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
9.Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. L0. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 1 1. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Unit Pelaksana Tekrris Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan adalatr unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Kecamatan adalah perang!<at daeratr yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
15.Kelurahan adalatr perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daeratr;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas. 4 menyejahterakanmasyarakat.
1. 7.PerangkatDaerahadalahunsurpembantuBupati danDPRDdalampenyelenggaraanUrusan PemerintahanyangmenjadikewenanganDaerah. 8.SekretariatDPRDadalahunsurpelayanan administrasidanpemberiandukunganterhadap tugasdanfungsi DPRD. 9.InspektoratDaerah adalah unsurpengawas penyelenggaraanUrusanPemerintahanyangmenjadi kewenanganDaerah.
2. 10.DinasDaerah adalah unsurpelaksanaurusan pemerintahanyang menjadikewenanganDaerah. 11.BadanDaerah adalahunsurpenunjangurusan pemerintahanyangmenjadikewenanganDaerah. 12.UnitPelaksanaTeknisDinas adalahunsurpelaksana teknisDinasyang melaksanakankegiatanteknis operasionaldan/atau kegiatanteknispenunjang tertentu. 13.UnitPelaksanaTeknisBadan adalahunsur pelaksana teknisBadanuntukmelaksanakan kegiatanteknisoperasionaldan/ataukegiatanteknis penunjangtertentu. 14.Kecamatan adalahperangkatdaerahyang bersifat kewilayahanyang dibentukdalam rangka meningkatkan koordinasipenyelenggaraan pemerintahan, pelayananpublik,danpemberdayaan masyarakatdesa atau sebutanlaindankelurahan. 15.Kelurahan adalahperangkatkecamatanyang dibentukuntukmembantuataumelaksanakan sebagiantugascamat. BABII ASAS

Pasal 2

Pembentukandan berdasarkan asas: a.urusanpemerintahanyang menjadikewenangan Daerah; b.intensitas urusanpemerintahandanpotensi Daerah; c.efisiensi;

d.efektivitas; e.pembagian habis tugas; f.rentang kendali; g.tata kerjayang jelas;dan
h.fleksibilitas. 4 susunanPerangkatDaerah

BAB III

PRINS IP

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip:

a.memperhatikan kondisi Daeratr;
b.kebutuhan Daerah;
c.beban kerja Daeratr;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah; dan
f.Kecamatan. Bagran Kedua Susunan Perangkat Daerah

Pasal 5

Perangkat Daerah terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah, Tipe A;
b.Sekretariat DPRD, Tipe B;
c.Inspektorat Daeratr, Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, ?ipe A, melaksanakan urusan pemerintatran bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekeq'aan Umum dan Tata Ruang, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintatran bidang pekedaan umum dan penataan ruatg;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang 5

BAB III

PRINS IP

Pasal 3

Pembentukan dan berdasarkan prinsip:

a.memperhatikan kondisi Daerah;
b.kebutuhan Daerah;
c.beban kerja Daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah; dan
f.Kecamatan.

Pasal 5

Perangkat Daerah terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah, Tipe A;
b.Sekretariat DPRD, Tipe B;
c.Inspektorat Daerah, Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang 5 susunan Perangkat Daerah perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Fraja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial, fipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, fipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang teraga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. 9.Dinas Ketatranan Pangan dan Perikanan, fipe A, melaksanakan urusan pemerintatran bidang pangan dan sebagian urusan pemerintatran bidang kelautan dan perikanan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, fipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan penc atat:rrl sipil; I l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kmbang, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. 12.Dinas Perhubungan, Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. 13.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
13. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
14. 15.Dinas Pemuda dan Olahraga, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 6 perumahandankawasanpermukiman,urusan pemerintahanbidanglingkungan hidupdan urusanpemerintahanbidangpertanahan; 5.SatuanPolisiPamongPraja,PemadamKebakaran danPenyelamatan,TipeA,melaksanakan urusan pemerintahanbidangketentramandanketertiban umumsertaperlindunganmasyarakat,sub urusanketentramandanketertibanumum serta sub urusankebakaran; 6.DinasSosial,TipeA,melaksanakanurusan pemerintahanbidangsosial; 7.DinasTenagaKerjadanTransmigrasi,TipeA, melaksanakan urusanpemerintahanbidang teragakerjadanurusanpemerintahanbidang transmigrasi; 8.DinasPemberdayaanPerempuan,Perlindungan Anak,PengendalianPendudukdanKeluarga Berencana,TipeA,melaksanakan urusan pemerintahanbidangpemberdayaanperempuan danperlindungan anakdanurusanpemerintahan bidang pengendalianpendudukdankeluarga berencana; 9.DinasKetahananPangandanPerikanan,TipeA, melaksanakan urusanpemerintahanbidang pangandansebagian urusanpemerintahan bidangkelautandanperikanan; 10.DinasKependudukandanPencatatanSipil,Tipe A,melaksanakan urusanpemerintahanbidang administrasikependudukandanpencatatansipil; 11.DinasPemberdayaanMasyarakatdanLembang, TipeA,melaksanakan urusanpemerintahan bidang pemberdayaanmasyarakatdandesa; 12.DinasPerhubungan, TipeB, melaksanakan urusanpemerintahanbidang perhubungan; 13.DinasKomunikasi,Informatika,Statistikdan Persandian, TipeA,melaksanakan urusan pemerintahanbidang komunikasidan informatika,urusanpemerintahanbidang statistikdan urusanpemerintahanbidang persandian; 14.DinasPenanamanModaldanPelayananTerpadu SatuPintu,TipeA,melaksanakan urusan pemerintahanbidang penanaman modal;
15. 15.DinasPemudadanOlahraga, TipeA, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 6
16. 16.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, fipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintatran bidang pariwisata;
17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
18. 18.Dinas Pertanian fipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
19. 19.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, fipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintatran bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daeratr, fipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan ;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan peLatihan; dan
5. 5.Badan Penaggulangan Bencana Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi penaggulangan bencana.
f.Kecamatan, terdiri dari:
a.kecamatan Awan Rante Karua, fiPe A;
b.kecamatan Balusu, Tipe A;
c.kecamatan Bangkelekila, TiPe A;
d.kecamatan Baruppu, fipe A;
e.kecamatan Buntao, TiPe A;
f.kecamatan Buntupepasan' TiPe A;
g.kecamatan Dende?iongan Napo, Tipe A;
h.kecamatan Kapala Pitu, fiPe A;
i.kecamatan Kesu, TiPe A; 7
1. 16.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
2. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
3. 18.Dinas Pertanian Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
4. 19.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
5. 5.Badan Penaggulangan Bencana Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi penaggulangan bencana.
f.Kecamatan, terdiri dari:
a.kecamatan Awan Rante Karua, Tipe A;
b.kecamatan Balusu, Tipe A;
c.kecamatan Bangkelekila, Tipe A;
d.kecamatan Baruppu, Tipe A;
e.kecamatan Buntao, Tipe A;
f.kecamatan Buntupepasan, Tipe A;
g.kecamatan Dende'Piongan Napo, Tipe A;
h.kecamatan Kapala Pitu, Tipe A;
i.kecamatan Kesu, Tipe A; 7
j.kecamaan Nanggal,a, Tipe A;
k.kecamatan Rantebua, Tipe A;
l.kecamatan Rantepao, Tipe A;
m.kecamatan Rindingallo, Tipe A;
n.kecamatan Sa'dan, Tipe A;
o.kecamatan Sanggalangi, Tipe A;
p.kecamatan Sesean, Tipe A;
q.kecamatan Sesean Suloara, Tipe A;
r.kecamatan Sopai, Tipe A;
s.kecamatan Tallunglipu, Tipe A;
t.kecamatan Tikala, Tipe A; dan
u.kecamatan Tondon, Tipe A.

Pasal 6

(l) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk atau sebagian tugas Camat.

(2)Ketentuan lebih laqiut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 2 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 2 Tahun 2024