DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal 1 : ketentuan-ketentuan pasal 2 : waktu peraturan berlaku

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan keb:ijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah diperlukan badan riset dan inovasi daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupreten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu clisesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nc,menklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, pemberLtukan badan riset dan inovasi daerah dapat diintegrasikan dengan badan perencanaan pembangunan daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dal Susunan Perangkat Daerah;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847); Mengingat
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indo::resia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebe.rapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonersia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indorresia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara Republik Indones'ia Nomor 6402);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2O2l tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 I No:mor 192);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
6. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Pembentukm dan Susunan Perangkat Daerah (lcmbaran D,aerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nom,rr 6, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116); Dengan Persetujuan Bersrma DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTIIRA dan BUPATI TORAJA UTARI\ MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2O2O TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERAN'3KAT DAERAH, Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dzrerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentarrg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 2 Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116) diubah sebagai berikut:
7. 1.Ketentuan angka t huruf e Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perangkat Daerah terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah, tipe A;
b.Sekretariat DPRD, tipe B;
c.Inspektorat Daerah, tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidanlg pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekeg'aan Umum dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerrjaan umum dan tata ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan P€,rtanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasian permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyela-matan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan k.etertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dal ketertiban umum, kebakaran dan penyelamatan;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelerrggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Keq'a dan Tra-nsmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusar pemerintahan bidang teraga keqia dan t ansmigrasi yang menjadi kewenangan dae rah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengen,lalian Penduduk dan Keluarga Berenca.na Tipe A menyenggarakan urusan pem.erintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian pendudrrk dan keluarga berencana;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan perikanan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggariekan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 1 1. Dinas Pemberdayaan Ma.syarakat dan kmbang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan 3 e masyarakat dan lembang;
11. 12.Dinas Perhubungan Tipe B :menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. 13.Dinas Komunikasi, Informarika, Statistik dan Persandian Tipe A menyeleuggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
13. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanarnan modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan;
14. 15.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan unlsar. pemerintahan bidang kepemudaan dan olatrraga;
15. 16.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pawisata;
16. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
17. 18.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
18. 19.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; Badan Daerah, terdiri atas:
19. 1.Badan Perencanaan PembanlSrnan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang umsan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, .riset dan inovasi Daerah;
20. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi pe nunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
21. 3.Badan Pendapatan Daer:ah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sub urus,an pendapatan daerah;
22. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusirl Tipe B menyelenggarakan fungsi perrunjang urusan pemerintahan bidang kepegawrian, pendidikan dan pelatihan;
23. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan fungsi perrunjang urusan pemerintahan bidang kesaturrn bangsa dan politik; dan
24. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan 4 bencana daerah;
f.Perangkat Daerah berupa Kecantatan terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Awan Rante Kanta dengan tipe A;
2. 2.Kecamatan Balusu dengan tiPe A;
3. 3.Kecamatan Bangkelekila dengan tipe A;
4. 4.Kecamatan BaruPPu dengan tiPe A;
5. 5.Kecamatan Buntao dengan tiPe A;
6. 6.Kecamatan Buntupepasan dengan tipe A;
7. 7.Kecamatan Dende'Piongan l{apo dengan tipe A; B. Kecamatan Kapala Pitu deng,an tipe A;
8. 9.Kecamatan Kesu dengan tiPt: A;
9. 10.Kecamatan Nanggala denga-rL tipe A; I 1. Kecamatan Rantebua dengal tipe A;
10. 12.Kecamatan Rantepao dengan tipe A;
11. 13.Kecamatan Rindingallo dengan tipe A;
12. 14.Kecamatan Sa'dan dengan tiPe A;
13. 15.Kecamatan Sanggalangi den,gan tipe A;
14. 16.Kecamatan Sesean dengan tiPe A;
15. 17.Kecamatan Sesean Suloara rlengan tipe A;
16. 18.Kecamatan Sopai dengan tiP,e A;
17. 19.Kecamatan Tallunglipu dengBn tipe A;
18. 20.Kecamatan Tikala dengan tipe A; dan 2 1. Kecamatan Tondon dengan tipe A.
19. 2.Diantara ayat (1) dan ayat (2) PzLsal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pejabat pimpinan tinggi rf,ratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat pada Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(1a)Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepaia Subbegian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, pada Badan Perencanaan Pernbangunan, Riset, dan Inovasi Daerah sebag:dmana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Badan Kesatuan Bangsa rlan Politik tetap melaksalakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya orgar.isasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Potitik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melaksanakan tugas dan funlgsi sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan 5 peraturan perundang-undangan.
(4)Anggaran penyelenggara P,3rangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melal<sanakan urusan pemerintahan di bidang Kesa.tuan Bangsa dan Politik dan urusan pemerir:Ltahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundarrg-undangan.
(5)Unit Pelaksana Teknis Daerah tetap melaksanakan tugas dan lungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah diundangkan. Pasal II mulai berlaku pada tanggal1n1 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. Ditetapkan di Rantepao janggal 2j Jutt ze4y . A UTARA, t o BASSANG Diundangkan di Rantepao pada tanggal 2? luu' 2a2y DAERAH RAJA ANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUI{ 2ry NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTAI?A, PROVINSI sul.AwEsl SELATAN NOMOR ft.ttk-Ot o27.2q A 6 r5 t {r PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2027 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2O2O TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANG]<AT DAERAH I. UMUM Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Daltm Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi, membawa perubahan yang sillnifikan terhadap pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Toraja Utara, yang dibentuk berdaisarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 TahrLn 2O2O tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, I)embentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara mengintegrasikan BRIDA dan BAPPBDA dengan cara penggabungan nomenklatur badan sehingga menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDI\), sesuai dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban ke{a dan kondisi di Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efeldif deLn efisien. BAPPERIDA didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri dari kepala Badan, sekretaris Badan, bidan11, sub bagian, dan Jabatan fungsional. BAPPERIDA merupakan trrelaksana fungsi perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi yang terintegrasi. Pembentukan BAPPERIDA dengan Peraturan Daerah ini, didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, dan potensi daerah, yang dilakukan melalui penguatan terhadap:
1. a.koordinasi program prioritas pengembangan ekosistem riset dan inovasi antara Pemerintah Kabupaten Toraja Utar;a dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. b.koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,, anggaran berkelanjutan dan kerjasama multi pihal,: yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Br'.PPERIDA; dan
3. c.tata kelola pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah dengan fokus pada sektor sosial dan produk unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas daya saing Pemeri;etah Kabupaten Toraja Utara. 7 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA LTARA NOMOR I3I 8

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 2 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 6 Tahun 2020