DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ORGAN DAN KEPEGAWAIAN BAB III STRUKTUR ORGANISASI BAB IV TUGAS POKOK, WEWENANG DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI PEMBINAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur (@aois++i da'l T*t K€ri4 Prfus.h4a'l llaefratr Aig Mi,lrr-rrt KEtrr Ep4te.T! Toreja tr_lt4ra.

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Penrsqhgg+t Dee.r*h (I^emh*+rnr+ Irl€,grrrs Rep+lhlik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Ir.*ntl*rsn Negsra Peprrhlik In*tonesi* l,Jrrmor 2337!;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Kete*egs-k€li++n (tr.emhcra* Neg*Ea Repuhlik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan l.emtr+r'*rr l,Iegare Republik Inrlo*esia Nornor 4274!;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Su-mher F)*yr+ Air {Lemtr+serr Negf,tn Reputrlik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan I r-nh*rs* Nege.e Re^.arrhltk Icrlonesie ltlr*ner a377);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang k-rimtra+g+n Ketgrrga* Antarla Pe#reri?rtah Ptls{t dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reput*ik lfldr-mes4 T+Jrrrn 2€E|4 Nqg'nor 12f, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l-Iorr+or a sA!;
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pe-.mherrtrlkan K+!*!FsJer Torsj4 IItffi sti Prcr\.iflsi S+lgrsesi Sel*t*n {I-emh*rsn Nesr* Remrhlik Menimbang Mengingat Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kine{a Perusahaan Daerah Air Minum; 1 1 . Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 20O0 tentang Pedoman Akuntansi Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OO7 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 20 1 5 tentang Struktur Organisasi dan Tata Ke{a Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 57). MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimatsud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disingkat PDAM.
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara'
9.Pegawai adalah Pegawai Peru sahaan Daerah Air Minum (PDAM) Toraja Utara yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
10.Pejabat Struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural dibawah Direksi.
11.Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunj angan-tunjangan lainnYa.
12.Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
13.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurang€rn yang wajar dalam perusahaan.
14.Penyediaan Air Minum adalah kegiataan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapat kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
15.Sistem penyediaan air yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatual sistem frsik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
16.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non frsik (kelembagaan, manejemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum). Dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju kaeadaan yang lebih baik.
17.Penyelenggara Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan kontruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem frsik (teknik) dan non frsik penyediaan air minum.
18.Struktur Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan atas dasar kerjasama rasional yang mempunyai bentuk dan susunan yang jelas dan formal dimana bidang-bidang tugas dan unsur-unsur saling berhubungan secara hierarki.
19.Tata Keq'a adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas kewajiban dan bertanggung jawab dalam pengaturan kerjasama dari masing-masing jabatan dalam organisasi untuk melaksanakan tugas pokok.
20.Tugas Pokok adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai organisasi. 21.Fungsi adalah kelompok kegiatan dan usaha-usaha yang satu sama lain saling berhubungan erat untuk menyelenggarakan tugas pokok. Bagran Kesatu

Pasal 2

(1)PDAM didukung dengan organ dan kepegawaian
(2)Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Bupati selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

BAB II

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 3

(l) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(21 hurufb ditetapkan 3 (tiga) orang.

(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimalsud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.anggota.
(3)Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(l) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Selrretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas. (21 Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.

(3)Pembentukan Sekretariat Dewal Pengawas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Pasal 5

(1)Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (21 huruf c ditetapkan 1 (satu) orang direktur.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Dewan Pengawas. Bagran Keempat Kepegawaian

Pasal 6

(1)Pengangkatan Pegawai PDAM seb2gaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk mengisi jabatan dalam struktur organisasi PDAM.
(2)Pengangkatan Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI Bagran Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan tugasnya dibentuk oleh:
1. a.Bagian; dan
2. b.Unit Pengelola Ibu Kota Kecamatan (IKK).
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
2. b.B^gian Hubungan Langganan; dan
3. c.Bagian Teknik.
(3)Unit Pengelola Ibu Kota Kecamatan (IKK) sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf b merupakan unit yang mengelola pelayanan dan pendistribusian air minum pada Ibukota Kecamatan.

Pasal 9

(1)Bagtan Administrasi Umum dan Keuangan sebagpi16611s dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 huruf a terdiri atas:

Pasal 8

a.Sub Bagian Kepegawaian;
b.Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
c.Sub Bagian Keuangan; dan
d.Sub Bagian Perencanaan.

(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.
(1)Bagran Hubungan Langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 huruf a terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Pelayan Langganan;
2. b.Sub Bagran Informasi dan Pengaduan; dan
3. c.Sub Bagian Pengelola Rekening.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 11

(1)Bagian Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 huruf a terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan;
2. b.Sub Bagian Transmisi dan Distribusi;
3. c.Sub Bagran Perawatan Telcrik Transmisi;
4. d.Sub Bagran Pemeliharaan Meter dan Tera Meter; dan
5. e.Sub Bagtan Produksi dan la,boratorium.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 12

(i) Unit Pengelola Ibu Kota Kecamatan (IKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) membawahi:

a.Unit Pengelola kmbang Tondon;
b.Unit Pengelola Lembang Sesean; dan
c.Unit Pengelola kmbang Sanggalangi.

(2)Unit Pengelola Ibu Kota Kecamatan (lKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala. fSagian Keenam Bagan Struktur Organisasi

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 8 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

STRUKTUR ORGANISASI Bagran Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

STRUKTUR ORGANISASI Bagran Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 12 Tahun 2017