menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur (@aois++i da'l T*t K€ri4 Prfus.h4a'l llaefratr Aig Mi,lrr-rrt KEtrr Ep4te.T! Toreja tr_lt4ra.
1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Penrsqhgg+t Dee.r*h (I^emh*+rnr+ Irl€,grrrs Rep+lhlik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Ir.*ntl*rsn Negsra Peprrhlik In*tonesi* l,Jrrmor 2337!;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Kete*egs-k€li++n (tr.emhcra* Neg*Ea Repuhlik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan l.emtr+r'*rr l,Iegare Republik Inrlo*esia Nornor 4274!;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Su-mher F)*yr+ Air {Lemtr+serr Negf,tn Reputrlik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan I r-nh*rs* Nege.e Re^.arrhltk Icrlonesie ltlr*ner a377);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang k-rimtra+g+n Ketgrrga* Antarla Pe#reri?rtah Ptls{t dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reput*ik lfldr-mes4 T+Jrrrn 2€E|4 Nqg'nor 12f, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l-Iorr+or a sA!;
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pe-.mherrtrlkan K+!*!FsJer Torsj4 IItffi sti Prcr\.iflsi S+lgrsesi Sel*t*n {I-emh*rsn Nesr* Remrhlik Menimbang Mengingat Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kine{a Perusahaan Daerah Air Minum;
1 1 . Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 20O0 tentang Pedoman Akuntansi Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OO7 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 20 1 5 tentang Struktur Organisasi dan Tata Ke{a Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 57).
MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TORAJA UTARA.