DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 240

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai subtansi (1) ketentuan umum; (2) fungsi dan tujuan; (3) Prinsip Penyelenggaraan Pendididikan; (4) Hak dan Kewajiban Pemda, orang tua, masyarakat, peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, warga masyarakat (5) jalur, jenis dan kenjang pendidikan; (6) Pengelolaan pendidikan; (7) Kulirkulum; (8) Pendidikan lintas satuan dan jalur pendidikan; (9) Bahasa Pengantar; (10) Pendidik dan Tenaga Pendidikan; (11) Prasarana dan Sarana; (12) Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi; (13) Pendanaan; (13)pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan; (15) Jaminan Mutu; (16) Peran serta Masyarakat; (17) Kerjasama; (18) Pengawasan dan Pengendalian; (19) sanksi Administrasi; (20) Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan sebagaimanana dimaksud dalam huruf a perlu kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan dengan memperhatikan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan serta akuntabilitas tata kelola pendidikan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendidikan, sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, sehingga perlu penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PARAF PERSETUJUAN Drs. SAMSURI, M.Si. Ketua Pansus I ANIK SUWARNI, S.H, M.Si. Kabag. Hukum

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik PARAF PERSETUJUAN Drs. SAMSURI, M.Si. Ketua Pansus I ANIK SUWARNI, S.H, M.Si. Kabag. Hukum Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DAN BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PARAF PERSETUJUAN Drs. SAMSURI, M.Si. Ketua Pansus I ANIK SUWARNI, S.H, M.Si. Kabag. Hukum
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
4.Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
5.Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6.Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek.
9.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12.Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
13.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang jenis pendidikan. PARAF PERSETUJUAN Drs. SAMSURI, M.Si. Ketua Pansus I ANIK SUWARNI, S.H, M.Si. Kabag. Hukum
14.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
18.Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan dasar yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
19.Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
20.Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
21.Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
22.Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. PARAF PERSETUJUAN Drs. SAMSURI, M.Si. Ketua Pansus I ANIK SUWARNI, S.H, M.Si. Kabag. Hukum
23.Taman Penitipan anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
24.Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
25.Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
26.Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau sebutan lain yang sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
27.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun
28.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. PARAF PERSETUJUAN Drs. SAMSURI, M.Si. Ketua Pansus I ANIK SUWARNI, S.H, M.Si. Kabag. Hukum
29.Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
30.Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
31.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
32.Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak Kanak/Raudhotul Athfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).
33.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
34.Wajib Belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
35.Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Trenggalek dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Trenggalek. PARAF PERSETUJUAN Drs. SAMSURI, M.Si. Ketua Pansus I ANIK SUWARNI, S.H, M.Si. Kabag. Hukum
36.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia dan warga negara asing non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
37.Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
38.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun dan merupakan penduduk Kabupaten Trenggalek.
39.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa yang bersangkutan.
40.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
41.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
42.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
43.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
44.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
45.Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana. PARAF PERSETUJUAN Drs. SAMSURI, M.Si. Ketua Pansus I ANIK SUWARNI, S.H, M.Si. Kabag. Hukum
46.Unit Pelaksana Akreditasi adalah fasilitator pelaksana akreditasi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
47.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
48.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
49.Penyelenggara Pendidikan adalah masyarakat baik perorangan maupun badan hukum pendidikan dan atau pemerintah kabupaten dan/atau Satuan kerja.
50.Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
(2)Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. PARAF PERSETUJUAN Drs. SAMSURI, M.Si. Ketua Pansus I ANIK SUWARNI, S.H, M.Si. Kabag. Hukum

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

(1)Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan peserta didik.
(2)Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna.
(3)Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
(4)Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
(5)Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
(6)Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap Warga Masyarakat.
(7)Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan.
(8)Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip pemenuhan hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. PARAF PERSETUJUAN Drs. SAMSURI, M.Si. Ketua Pansus I ANIK SUWARNI, S.H, M.Si. Kabag. Hukum

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah wajib:
1. a.mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan;
2. b.menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Dasar;
3. c.memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin Pendidikan yang bermutu bagi Warga Masyarakat tanpa diskriminasi;
4. d.menyediakan dana guna menuntaskan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.menyediakan dana untuk biaya personal bagi Peserta Didik dari keluarga tidak mampu dan Anak terlantar;
6. f.memberikan bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki Peserta Didik;
7. g.memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Warga Masyarakat untuk memperoleh Pendidikan;
8. h.memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu;
9. i.memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi Masyarakat;
10. j.mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
11. k.membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat; PARAF PERSETUJUAN Drs. SAMSURI, M.Si. Ketua Pansus I ANIK SUWARNI, S.H, M.Si. Kabag. Hukum
12. l.menumbuh kembangkan Sumber Daya Pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya Pendidikan yang bermutu;
13. m.memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung Pendidikan yang bermutu;
14. n.memberikan dukungan kepada Pendidikan menengah dan perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
15. o.menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilimu pengetahuan dan teknologi dalam penyelengaraan Pendidikan;
16. p.mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelengaraan dan peningkatan mutu Pendidikan; dan
17. q.memfasilitasi terwujudnya sekolah ramah Anak.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sekolah ramah Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf q diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Orang Tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya.
(2)Orang Tua berhak memperoleh konsultasi, informasi dan edukasi tentang pengasuhan yang ramah Anak. PARAF PERSETUJUAN Drs. SAMSURI, M.Si. Ketua Pansus I ANIK SUWARNI, S.H, M.Si. Kabag. Hukum

Pasal 6

(1)Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan.
(2)Orang Tua wajib memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
(3)Orang Tua wajib untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya.
(4)Orang Tua wajib atas biaya untuk kelangsungan Pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Masyarakat berperan serta memberikan dukungan Sumber Daya Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan. PARAF PERSETUJUAN Drs. SAMSURI, M.Si. Ketua Pansus I ANIK SUWARNI, S.H, M.Si. Kabag. Hukum

Pasal 9

(1)Setiap Peserta Didik berhak mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
(2)Setiap Peserta Didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi.
(3)Setiap Peserta Didik berhak mendapatkan pelayanan Pendidikan dan Pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
(4)Peserta Didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikan berhak mendapatkan bea siswa dan/atau bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
(5)Setiap Peserta Didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.
(6)Setiap Peserta Didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
(7)Setiap Peserta Didik berhak pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara.
(8)Setiap Peserta Didik berhak menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing- masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. PARAF PERSETUJUAN Drs. SAMSURI, M.Si. Ketua Pansus I ANIK SUWARNI, S.H, M.Si. Kabag. Hukum

Pasal 10

(1)Setiap Peserta Didik wajib menjaga norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan.
(2)Setiap Peserta Didik wajib memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan dan kekeluargaan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
(3)Setiap Peserta Didik wajib mengikuti proses belajar mengajar pada Satuan Pendidikan.
(4)Setiap Peserta Didik wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks240PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2023