DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Trenggalek

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi serta perlu adanya penataan kembali perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang mampu memberikan peran yang aktif, efektif, dan efisien dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Begara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK dan BUPATI TRENGGALEK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118) huruf a, huruf d, huruf k, dan huruf p ayat (4) diubah, huruf r ayat (4) dihapus, setelah huruf r ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf s, serta huruf a, huruf b, huruf c ayat (5) diubah dan setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah dengan tipe B.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD dengan tipe A.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat dengan tipe B.
(4)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
2. b.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
4. d.Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran);
6. f.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. g.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
8. h.Dinas Pertanian dan Pangan dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura) dan Urusan Pemerintahan bidang pangan;
9. i.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. j.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. k.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintah bidang Perhubungan;
12. l.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian dan Urusan Pemerintahan bidang statistik;
13. m.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta Urusan Pemerintahan bidang perdagangan;
14. n.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
15. o.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
16. p.Dinas Peternakan dan Perikanan dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan) serta Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
17. q.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
18. r.Dihapus; dan
19. s.Dinas Pemuda dan Olahraga dengan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
(5)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan; dan
3. c.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari:
1. a.Kecamatan Trenggalek dengan tipe A;
2. b.Kecamatan Pogalan dengan tipe A;
3. c.Kecamatan Durenan dengan tipe A;
4. d.Kecamatan Watulimo dengan tipe A;
5. e.Kecamatan Munjungan dengan tipe A;
6. f.Kecamatan Kampak dengan tipe A;
7. g.Kecamatan Gandusari dengan tipe A;
8. h.Kecamatan Karangan dengan tipe A;
9. i.Kecamatan Suruh dengan tipe A;
10. j.Kecamatan Dongko dengan tipe A;
11. k.Kecamatan Pule dengan tipe A;
12. l.Kecamatan Panggul dengan tipe A;
13. m.Kecamatan Tugu dengan tipe A; dan
14. n.Kecamatan Bedungan dengan tipe A; Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek. Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 31 Juli 2025 BUPATI TRENGGALEK, TTD MOCHAMAD NUR ARIFIN Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 31 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD EDY SOEPRIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 117-1/2025 PENJELASAN ATAS PERATUAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Bahwa dengan terjadinya perubahan haluan kebijakan pembangunan daerah pasca pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 serta ditetapkannya visi daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045, juga turut mempengaruhi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 mengusung visi “Kabupaten Trenggalek Net-Zero Carbon dengan Pendapatan Tinggi yang Berdaya Saing Kolektif”, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 mengusung visi “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Adil dan Makmur”. Antara visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 tersebut terlihat jelas keselarasan dengan yang menetapkan Trenggalek sebagai daerah yang berdaya saing kolektif, pendapatan tinggi, dan net zero carbon, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis seperti mewujudkan daya saing sumber daya manusia, akselerasi pengentasan kemiskinan, percepatan hilirisasi, penguatan implementasi reformasi birokrasi, kondusifitas daerah, degradasi lingkungan hidup, dan penataan pembangunan infrastruktur wilayah. Mengacu pada isu-isu strategis di atas, dibutuhkan peran perangkat daerah yang kuat dan fokus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung capaian visi dan misi dimaksud. Kondisi saat ini perangkat daerah yang menangani Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Trenggalek belum diwadahi sebagai dinas mandiri, hanya diwadahi sebagai bidang yang melekat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Mengingat isu lingkungan hidup yang terkait dengan net zero carbon merupakan program utama (prime mover), maka sudah selayaknya jika urusan lingkungan hidup diwadahi sebagai Dinas Lingkungan Hidup. Dengan menjadi perangkat daerah akan mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya. Demikian juga isu strategis lainnya misalnya upaya mewujudkan daya saing kolektif, pendapatan tinggi dan sebagainya, perlu didukung oleh perangkat daerah kuat, efektif dan efisien. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terjadinya perubahan haluan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Trenggalek. Penataan dilakukan melalui pembentukan perangkat daerah yang baru, penggabungan (merger), penghapusan, dan perubahan nomenklatur. Penataan perangkat daerah ini diwujudkan dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang” adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kecuali sub urusan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di Daerah, sub urusan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah, sub urusan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah dan sub urusan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah. Huruf d Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup” adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup ditambah sub urusan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman” adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditambah sub urusan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di Daerah dan sub urusan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah dan sub urusan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 142

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 60 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 60 Tahun 2025