DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Mencakup segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di seluruh wilayah Kabupaten Tuban

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah dan penciptaan lapangan kerja sehingga perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Toban sebagai Daerah yang menarik bagi penanaman modal;
b.bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perijinan Bidang Penanaman Modal, perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimarta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahu~ 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Indonesia Tahun Lembaran Negara 4724); (Lembaran Negara Republik 2007 Nomor 67, Tambahan Republik Indonesia Nomor
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4866);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.)
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ten tang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
23.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang U saha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
24.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
25.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 ten tang Daftar Bidang U saha yang Tertutup dan Bidang U saha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
26.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 / PMK.0 11 / 2009 ten tang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan lndustri Dalam Rangka Penanaman Modal;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
29.Petaturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL. I t }1 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tu.ban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tu.ban.
3.Bupati adalah Bupati Tu.ban.
4.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT adalah BPPT Kabupaten Tu.ban.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
8.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing di wilayah Daerah.
9.Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ii
12.Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13.Perluasan Penanaman Modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
14.Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memuali usaha.
15.Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah izin prinsip yang wajb dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
16.Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
17.Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
18.Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
19.Izin Usaha Perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangan-undangan sektoral.
20.Izin Usaha Perubahan adalah izin usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
21.Izin U saha Penggabungan Perusahaan adalah Izin U saha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi untuk menghasilkan barang ataujasa.
22.Permohonan Fasilitas Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan yang memerlukan fasilitas dalam pelaksanaan penanaman modalnya.
23.Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem yang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
24.Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal.
25.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. I 1

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing usaha Daerah;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat. I f

BAB III

KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal berupa penetapan kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah.
(2)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya berada dalam Daerah.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh kewenangan urusan Penanaman Modal, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diarahkan untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
2. b.mempercepat peningkatan realisasi Penanaman Modal.
(2)Penetapan kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan :
1. a.memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi Penanam Modal;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 6

(1)Kebijakan Dasar Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi : Ji
1. a.kerjasama Penanaman Modal;
2. b.promosi Penanaman Modal;
3. c.pelayanan Penanaman Modal;
4. d.pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
5. e.pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
6. f.penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
(2)Kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh BPPf.

Pasal 7

(1)Kebijakan Dasar Penanaman Modal Daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
(2)Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.Pemerintah Daerah lain; atau
4. d.swasta.
(2)Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan Penanaman Modal;
2. b.promosi Penanaman Modal;
3. c.pelayanan Penanaman Modal;
4. d.pengembangan Penanaman Modal;
5. e.pengendalian Penanaman Modal; dan
6. f.kegiatan Penanaman Modal lainnya.
(3)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Penanaman Modal dengan negara lain dan/ atau badan hukum asing melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah.

Pasal 9

(1)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
1. a.mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaaan promosi Penanaman Modal;
2. b.melaksanakan bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
3. c.mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal; dan
4. d.melaksanakan promosi Penanaman Modal;
(2)Pelaksanaan promosi Penanaman Modal dilakukan oleh BPPT secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan swasta.

Pasal 10

Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf c meliputi:
1. a.jenis bidang usaha;
2. b.Penanam Modal;
3. c.ketentuan perizinan;
4. d.ruang lingkup pelayanan Penanaman Modal;
5. e.jangka waktu Penanaman Modal;
6. f.hak, kewajiban dan tanggungjawab Penanam Modal;
7. g.lokasi Penanaman Modal; dan
8. h.PTSP.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…