DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Hak dan Kewajiban; 4. KTR; 5. KTbR; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Pembinaan dan Pengawasab; 8. Sanksi Administratif; 9. Ketentuan Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; 11. Pembiayaan; 12. Ketentuan Lain-Lain; 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkumgan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint:ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
21.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
22.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok;
23.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2012 Nomor 72 Tahun 2012 tentang Parameter HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Toban sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaaten Toban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri D Nomor 02);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2014 Seri E Nomor 08); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATITUBAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja yang membidangi urusan kesehatan di Daerah.
5.Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi urusan kesehatan di Daerah.
6.Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9.Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
10.Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
11.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untulc kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
12.Kawasan Terbatas Rokok yang selanjutnya disingkat KTbR adalah tempat atau area yang merupakan bagian dari KTR dan/ atau bukan bagian dari KTR dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
13.Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok yang selanjutnya disebut Tim Pemantau KTR dan KTbR adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dan/ atau individu yang ditunjuk oleh Bupati.
14.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTbR.
15.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
16.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/ atau pelatihan.
17.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak- anak.
18.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
19.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
20.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya.
21.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersru:na-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
22.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
23.Pimpinan atau penangungjawab KTR atau KTbR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/ atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/ atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR atau KTbR.
24.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/ atau penyelenggaraan keolahragaan.
25.Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan penanggung jawab, dan pemilik pada KTR dan KTbR, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
26.Lembaga adalah badan/ organisasi yang bertujuan melakukan suatu kegiatan usaha.
27.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun,bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR dan KTbR berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
c.kemanfaatan umum;
d.keserasian;
e.kelestarian dan keberlanjutan; partisipatif;f.
g.keterpaduan;
h.keadilan;dan
i.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR dan KTbR bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/ atau perokok pasif;
b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
d.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
e.menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan; dan
f.mencegah perokok pemula.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Dalam penetapan KTR dan KTbR, setiap orang berhak:

a.memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat;
b.memperoleh udara yang bebas dari asap rokok;
c.memperoleh informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok; dan
d.berperan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 5

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan hidup;
b.menjaga hak orang lain dalam menjalankan haknya, khususnya hak untuk merokok; dan
c.menjaga hak orang lain terbebas dari asap rokok.

Pasal 6

Setiap pimpinan lembaga dan/ atau badan wajib melaksanakan pengendalian di lingkungan KTR atau KTbR sesuai kewenangannya. BABIV KTR

Pasal 7

(1)Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu di Daerah sebagai KTR.
(2)Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja;
7. g.tempat umum; dan
8. h.tempat lain yang ditetapkan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

a.rumah sakit;
b.rumah bersalin;
c.poliklinik;
d.puskesmas;
e.balai pengobatan;
f.laboratorium;
g.posyandu;
h.tempat praktek kesehatan swasta; dan
i.tempat pengobatan tradisional.

Pasal 9

(1)Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.tempat proses belajar formal; dan
2. b.tempat proses belajar non formal.
(2)Tempat proses belajar formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.sekolah;
2. b.madrasah; dan
3. c.perguruan tinggi.
(3)Tempat proses belajar non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb meliputi:
1. a.balai pendidikan dan pelatihan;
2. b.balai latihan kerja;
3. c.tempat bimbingan belajar;
4. d.tempat kursus; dan
5. e.pusat kegiatan belajar masyarakat.

Pasal 10

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

a.kelompok bermain; dan
b.penitipan anak.

Pasal 11

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)huruf d meliputi:
1. a.masjid/mushola/langgar;
2. b.gereja;
3. c.pura;
4. d.vihara; dan
5. e.klenteng.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…