DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 170

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur kerangka kerja, tanggung jawab, dan prosedur dalam upaya penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten Tuban. Ini mencakup kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, dan pascabencana

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak Setiap Orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
b.bahwa kondisi geografis Kabupaten Tuban termasuk daerah Rawan Bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa serta dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat;
c.bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, wewenang Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana harus

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penanggulangan Bencana;
1. 1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. 8.Peratu.ran Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantu.an Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. 9.Peratu.ran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Intemasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. 10.Peratu.ran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peratu.ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentu.kan Peratu.ran Perundang-undangan.
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. 12.Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentu.kan Produk Hukum Daerah;
13. 13.Peratu.ran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 ten tang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Seri E Nomor 3);
14. 14.Peratu.ran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN clan Menetapkan BUPATITUBAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
5.Bupati adalah Bupati Tuban.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.
8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10.Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modemisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12.Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13.Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beResiko timbulnya bencana, kegiatan Pencegahan Bencana , tanggap darurat dan Rehabilitasi.
14.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Resiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
15.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilak.ukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
16.Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Resiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evak.uasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan Pengungsi, penyelamatan, serta Pemulihan prasarana dan sarana.
19.Rehabilitasi adalah perbaikan dan Pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21.Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
23.Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24.Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat.
25.Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya, termasuk barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako, obat- obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, kantong tidur (sleeping bag), perlengkapan bayi, perlengkapan keluarga seperti pembalut wanita, odol, sabun mandi, shampo, detergen, handuk dan lain-lain.
26.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga atau organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
29.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30.Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau yang menjalankan tugas mewakili PBB atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar PBB.
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggara11L Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat.
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenTuban.
33.Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan di cadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir. BABII LANDASAN, ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN Pasa12

(1)Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
(2)Penanggulangan Bencana berasaskan:
1. a.kemanusiaan;
2. b.keadilan;
3. c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
4. d.keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
5. e.ketertiban dan kepastian hukum;
6. f.kebersamaan;
7. g.kelestarian lingkungan hidup;
(3)Penanggulangan Bencana didasarkan pada Prinsip:
1. a.cepat, tepat dan prioritas;
2. b.koordinasi dan keterpaduan;
3. c.berdaya guna dan berhasil guna;
4. d.transparansi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.pencegahan;
7. g.berkeadilan gender;
8. h.tidak diskriminatif; dan
9. i.nonproletisi.

Pasal 3

Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana;
b.menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
c.menghargai budaya dan kearifan lokal;
d.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
e.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;dan
f.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB ILL

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

a.pengalokasian dana Penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai untuk pra Bencana, saat Tanggap Darurat dan pasca Bencana;
b.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan Daerah;
c.perlindungan masyarakat dari dampak Bencana; dan
d.pengurangan Resiko Bencana dan pemaduan pengurangan Resiko Bencana dengan program pembangunan. PasalS Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
a.penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b.pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat Tanggap Darurat dan pasca bencana;
c.pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau dengan Pemerintah Daerah lain;
d.pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana;
e.perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam;
f.pengaturan dan pengendalian untuk pengumpulan dan penyaluran bantuan. BABIV BAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

(1)Setiap Orang berhak:
1. a.mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
2. b.mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
3. c.mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penanggulangan Bencana oleh Pemerimtah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
4. d.berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan, pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
5. e.berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
6. f.melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
7. g.mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
8. h.memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/ atau teknologi.
(2)Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Setiap Orang berkewajiban:

a.menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b.memberikan informasi yang benar kepada publik tentang Penanggulangan Bencana; dan
c.melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana.

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan berhak:

a.mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan Penanggulangan Bencana;
b.mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana; dan
c.melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan Penanggulangan Bencana.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan wajib:

a.berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
b.memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan Penanggulangan Bencana.

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. BABV PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Pasal 11

Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 12

(1)Lembaga Usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
(2)Lembaga Usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam Penanggulangan Bencana.
(3)Lembaga Usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
(4)Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks170PDFHirarki

Memuat teks peraturan…