DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur pengelolaan sampah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahahan;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
12.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
13.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
4.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah BPPT Kabupaten Tuban.
5.Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan/atau pemeriksaan lokasi terhadap permohonan izin.
6.Izin adalah izin untuk melakukan usaha pengelolaan sampah di Daerah yang diterbitkan oleh Bupati melalui Instansi Perizinan.
7.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
8.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap di wilayah Kabupaten Tuban.
9.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10.Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
11.Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya.
12.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
18.Tempat pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan dampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan Lingkungan.
19.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
20.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makluk hidup lain.
21.Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang diatasnya terdapat bangunan atau tidak terdapat bangunan dengan fungsi apapun juga.
22.Pengguna Persil adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan dan/atau memiliki persil.
23.Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakat Kelurahan pada Desa atau Kelurahan di Kabupaten Tuban.
24.Jalan umum, adalah jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum.
25.Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan sungai, saluran terbuka atau kanal, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu airnya.
26.Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
28.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan didaerah;
b.memanfaatkan sampah sebagai sumber daya; dan
c.meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampahdi Daerah.

BAB III

JENIS SAMPAH

Pasal 4

(1)Jenis sampah meliputi:
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sampah yang mengandung B3;
2. b.sampah yang mengandung limbah B3;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah.
(2)Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
2. b.program pengurangan dan penanganan sampah.
(3)Program pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
1. a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
2. b.target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 6

(1)Kebijakan dan strategi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
(2)Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah;
3. c.pemanfaatan kembali sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan sampah;
6. f.pengangkutan sampah;
7. g.pengolahan sampah;
8. h.pemrosesan akhir sampah; dan
9. i.pendanaan.
(3)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Daerah.

Pasal 9

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di Daerah dalam pengelolaan sampah;
b.meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah di Daerah;
d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di Daerah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah di Daerah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah di Daerah.

Pasal 10

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.melakukan pembinaandan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 11

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Daerah meliputi:

a.menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
b.menyediakan TPS dan TPA di tempat yang telah ditentukan;
c.mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA;
d.membersihkan sampah yang ada di jalan dan tempat umum serta mengumpulkannya ke TPS;
e.mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari TPS ke TPA; dan
f.memroses sampah di TPA.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…