DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 155

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan dan penetapan retribusi pelayanan kesehatan ilaksanakan berdasarkan asas: kemanusiaan; manfaat; keadilan; keamanan; dan keselamatan Pasien.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, retribusi pelayanan kesehatan merupakan obyek retribusi jasa umum kelas III yang perlu diatur dalarn Peraturan Daerah;
c.bahwa. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 17 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada • Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tu.ban; .... .. Me gingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubJ.ik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahurt 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17.Peratu.ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); •"I "'.. V
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
20.Peratu.ran Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
21.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peratu.ran Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Pe:raturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ten tang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
22.Peratu.ran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peratu.ran Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentu.kan Peratu.ran Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Non1or 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25.Peraturan ·Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/ PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; • 1 ii 'V
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
33.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
31.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
32.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
34.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Biaya Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja;
35.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Biaya Nasional Rumah Sakit; 36 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/ 11/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur; l 1 .. i ., V y
39.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran daerah Kabupaten Tuban Seri D Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 08); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATITUBAN MEMUTUSKAN: Men tapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI KELAS Ill PADA RUMAH. SAKIT UMUM DAERAH RSUD ctr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN. Dal 1. 2.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: aerah adalah Kabupaten Tuban. P merintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban. i ::: V

3.upati adalah Bupati Tuban.
4.ewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan engawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang elakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal ang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur asyarakat.
5.umah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma yang selanjutnya disingkat SUD dr. R. Koesma adalah rumah sakit publik yang dimiliki dan ikelola Pemerintah Daerah serta telah ditetapkan untuk elaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD secara penuh engan Keputusan Bupati Nomor 188.45/02/KPTS/414.012/2012.
6.irektur adalah direktur RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.
7.adan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD dalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan erja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang ibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa enyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tan pa mengutamakan encari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan ada prinsip efektivitas, efisiensi, produktifitas, akuntabilitas dan
8.etribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai embayaran atas pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang esehatan dan/ atau kemanfaatan umum lainnya yang iselenggarakan oleh RSUD dr. R. Koesma.
9.Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang iselenggarakan oleh RSUD dr. R. Koesma, meliputi semua kegiatan elayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada perseorangan tau pelayanan kesehatan penjaminan.
10.elayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan promotif, reventif, kuratif dan rehabilitatif secara terintegrasi.
11.elayanan kesehatan penjaminan adalah pelayanan kesehatan bagi asien yang retribusi atau biaya pelayanan kesehatan yang telah iberikan oleh RSUD dr. R. Koesma dijamin oleh Pihak Penjamin.
12.ihak Penjamin adalah orang pribadi, Badan Hukum, Badan enyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan, atau Pemerintah Daerah elalui Program Jamiman Kesehatan Daerah sebagai penanggung iaya pelayanan kesehatan dari Pasien dibawah jaminannya yang elah memanfaatkan dan/ atau mendapat pelayanan kesehatan di SUD dr. R. Koesma. i "' -· .. ...
13.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayE;Lr oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah . . 14. aminan Keseljiatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah, ermasuk Prowam Jamkesda dengan biaya bersama dengan Provinsi Ja~,a Timur guna memperoleh manfaat emeliharaan ·kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi ebutuhan dasar kesehatan. '
15.adan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya isebut BPJS K;esehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk emerintah betdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk enyelenggar84an jaminan kesehatan nasional.
16.s BLUD adal~ Kas BLUD RSUD dr. R. Koesma yang merupakan ekening temp~t penyimpanan uang RSUD dr. R. Koesma yang itentukan oleh Direktur untuk Inenampung selun1h penerimaan SUD .dr. R. Koesma dan digunakan untuk membayar seluruh engeluaran RSUD dr. R. Koesma pada bank yang telah ditetapkan;
17.tandar Pelay~an Minimal Rumah Sakit yang selanjutnya disebut PM adalah Jcetentuan tentang jenis-jenis dan mutu pelayanan esehatan sesuai kemampuan dan ketersediaan sumberdaya rumah akit yang terse,dia dan merupakan urusan wajib daerah yang berhak iperoleh setiap warga secara minimal serta merupakan spesifikasi eknis tentang 1 tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh SUD dr. R. Ko~sma kepada masyarakat.
18.asien adalah s,etiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di ' SUD dr. R. Kcpesma yang terdiri dari Pasien non penjaminan yang embayar sen~ atau keluarganya dan Pasien penjaminan. i
19.elayanan Kela$ III adalah pelayanan akomodasi perawatan kelas III ! : 20. eserta pelayalnan medik, pelayanan penunjang medik, atau elayanan reha/bilitasi medik Pasien di RSUD dr. R. Koesma baik asien penjaminan maupun Pasien non penjaminan. elayanan Raw:at Jalan adalah pelayanan kepada Pasien untuk bservasi, diagnosa, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis an/ atau pelayanan kesehatan lainnya tan pa tinggal di ruang rawat .i: ;:; i' "' 1 " i
21.Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif/pemberian resep obat tanpa tindakan medik dan/ atau pemeriksaan penunjang medik pada Pasien di Instalasi rawat jalan atau Pasien di Instalasi Gawat Darurat.
22.Intensive Care Unit yang selanjutnya disebut ICU adalah ruang perawatan intensif dengan peralatan khusus dan staf khusus untuk menanggulangi Pasien gawat karena penyakit, trauma atau komplikasi lain.
23.ntensive Coranary Care Unit yang selanjutnya disebut ICCU adalah nit perawatan intensif untuk penyakit jantung, terutama penyakit 'antung koroner, serangan jantung, gangguan irama jantung yang erat dan gagal jantung.
24.eonate Intensive Care Unit yang selanjutnya disebut NICU adalah 25. 26. nit perawatan intensif untuk bayi baru lahir yang memerlukan erawatan khusus dalam beberapa hari pertama kehidupan sampai engan usia 28 hari. aediatric Intensive Care Unit yang selanjutnya disebut PICU adalah nit perawatan intensif untuk anak-anak usia 29 hari sampai dengan sia 18 tahun. igh Care Unit yang sela.11jutnya disebut HCU adalah ruang erawatan Pasien semi intensif yang membutuhJ:can pengawasan etat.
27.elayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kegawatdaruratan medik an/atau kegawatdaruratan bedah dalam bentuk observasi atau 'ndakan Medik Non Operatif maupun operatif yang harus diberikan ecepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian tau kecacatan.
28.elayanan Triase adalah pelayanan pemilahan Pasien berdasarkan iteria kegawatdaruratannya dengan diberikan label atau tanda ertentu dan merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan umum aat Pasien datang di Instalasi Gawat Darurat.
29.elayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna eliputi penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya encegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi anmulut.
30.elayanan Rawat lnap adalah pelayanan kepada Pasien untuk bservasi, perawatan, visite, diagnose' penunjang medik, pengobatan, dakan medis, rehabilitasi medis dan/ atau pelayanan kesehatan 1 ·nnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap. .. ;: •• " 1 '! i
31.Pelayanan Rawat Gabung adalah pelayanan bayi baru lahir sehat dirawat bersama dengan ibunya dalam satu ruangan rawat inap .
32.Pelayanan Rawat Transito adalah pelayanan di. rμang rawat inap transit bagi Pasien yang membutuhkan rawat inap lanjutan atau bservasi lebih dari 6 (enam) jam tetapi ruang/kamar perawatan asih penuh, sedangkan Pasien tidak mau dirujuk.
33.elayanan Rawat Observasi adalah pelayanan pengamatan atau emantauan kondisi atau tanda-tanda vital Pasien meliputi tensi, adi, cairan, pemafasan, kesadaran agar tidak lebih memburuk.
34.isite adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan/on site alam rangka observasi, diagnosis dan terapi baik atas indikasi medis aupun atas dasar permintaan konsultasi Pasien dan/ atau tenaga edis lain dalam rangka visite bersama.
35.elayanan Pasien Umum adalah pelayanan kesehatan pada 36 . 37. mumnya dengan fasilitas standar terdiri dari Pasien rawat inap elas III, rawat inap kelas II atau rawat inap kelas I tanpa dibedakan utu pelayanannya. elayanan Pasien Privat adalah pelayanan kesehatan Pasien secara rivat dari perawatan Kelas utama, VIP, VVIP dengan fasilitas dan arana khusus sesuai kebutuhan Pasien privat yang dirawat oleh ,enaga medisspesialis yang dipilih oleh Pasien dan/atau keluarganya. elayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif selanjutnya isingkat PONEK adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam angka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu dan ayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi yang memerlukan · dakan medik komprehensif.
38.elayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada Pasien untuk bservasi, diagnostik, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis an pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur pada angan khusus dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam
39.elayanan Rawat Isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi asien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang embahayakan.
40.elayanan Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut ang memerluka.n pengawasan dan tindakan terus menerus selama 4 (dua puluh empat) jam pada Pasien dengan observasi dan terapi ang intensif untuk penyelamatan jiwa Pasien dan/ atau mencegah egagalan fungsi organ utama. ;; ;; i ~ - :; ,.
41.Pelayanan Intermediet adalah pelayanan pada Pasien di High Care Unit dengan observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk.
42.Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap Pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
43.indakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang enggunakan pembiusan umum, regional, lokal, atau tanpa embiusan di kamar operasi atau di ruang tindakan.
44.indakan Medik Non Operatif adalah tindakan oleh tenaga medis pa disertai pembedahan.
45.indakan Medik Operatif Bersama adalah tJndakan Medik Operatif husus yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) dokter spesialis perator yang berbeda.
46.elayanan Medik Anestesi adalah pelayanan medik dibidang estesiologi dalam bentuk pembiusan dan/ atau tindakan medik estesi lainnya yang dilaksanakan oleh dokter spesialis anestesi, tau dibantu perawat anestesi yang dilaksanakan di dalam maupun iluar kamar operasi. 4 7. indakan Anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan eralatan medik dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesia aik secara menyeluruh, anestesi atau pada sebagian tubuh Pasien aupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
48.sisten Anestesi adalah tenaga penata/ perawat anestesi yang emiliki kompetensi/ sertifikasi tindakan anestesi tertentu yang embantu tenaga medik anestesi sebelum, selama dan setelah perasi atau pemberian anestesi.
49.elayanan Perawatan Pulih Sadar adalah perawatan di ruang pulih adar untuk mengembalikan kesadaran Pasien setelah menjalani embiusan dan/ atau kondisi medik lainnya, dan merupakan bagian ari tindakan medik anestesi di kamar operasi.
50.indakan medik elektif adalah tindakan Medik Operatif maupun non peratif yang pelaksanaannya direncanakan terlebih dahulu.
51.indakan Medik Kegawatda.ruratan adalah tindakan Medik Operatif aupun non operatif, yang tidak direncanakan dan harus dilakukan esegera mungkin dalam rangka mencegah terjadinya kematian, ecacatan dan/ atau mencegah kegagalan fungsi organ tubuh Pasien. •
52.Pelayanan Penyegeraan adalah pelayanan kesehatan diluar kegawatdaruratan bagi Pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin.
53.Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
54.Pelayanan Kebidanan adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga bidan dalam bentuk tindakan kebidanan dan asuhan kebidanan.
55.· dakan Medik Tugas Limpah adalah suatu tindakan medik yang pelaksanaanya dilakukan oleh tenaga perawat atau bidan dengan disertai supervisi/pengawasan dan dibawah tanggung jawab tenaga medis yang memberikan tugas limpah.
56.Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan guna endapatkan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.
57.elayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental adalah elayanan yang diberikan oleh lnstalasi Rehabilitasi Medik dalam entuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, rtotik prostetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi serta ehabilitasi lainnya.
58.elayanan Ortotik Prostetik adalah pelayanan kesehatan yang iberikan oleh Ortotis Prostetis dalam hal alat bantu kesehatan erupa ortose maupun Prostese untuk kesehatan fisik dan psikis erdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan erajat kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat yang iakibatkan oleh adanya gangguan fungsi anggota tubuh dan runk/batang tubuh serta hilangnya bagian anggota gerak tubuh ang dapat mengakibatkan gangguan/kelainan anatomis, fisiologis, sikologis, dan sosiologis.
59.elayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh okter spesialis kesehatan jiwa atau oleh psikologi klinis dalam entuk pelayanan konsultasi, tindakan medik pskiatrik, terapi erja/vokasional, pemeriksaan psikologi, rehabilitasi sosial dan ehabilitasi mental lainnya.
60.elayanan Medik Psikiatrik, adalah pelayanan medik dibidang edokteran jiwa oleh dokter spesialis kedokteran jiwa meliputi elayanan kegawatan medik psikiatrik, tindakan medik psikiatrik, onsultasi kejiwaan serta masalah kenakalan remaja dan/atau enanggulangan ketergantungan obat atauu pelayanan rumatan etadon.
61.Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan saran dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi Pasien untuk proses diagnosis, terapi rehabilitasi medik, farmasi klinik, psikologi klinik atau gizi klinik.
62.Pelayanan Konsultasi Medis Dokter Spesialis adalah pelayanan saran sesuai bidang keahliannya dalam rangka diagnosa, terapi, observasi tau rehabilitasi medik yang dilakukan di tempat pelayanan maupun elepon bagi Pasien.
63.elayanan Dialisis adalah salah satu terapi pengganti fungsi ginjal ang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengeluarkan toksin remik dan mengatur cairan, elektrolit tubuh.
64.elayanan Klinik Eksekutif adalah pelayanan khusus Pasien privat awat jalan dengan sarana dan fasilitas khusus dan dirawat oleh okter spesialis atau dokter spesialis tamu konsultan.
65.okter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis dari Rumah Sakit Lain ang atas dasar perjanjian kerjasama diberikan ijin melaksanakan elayanan medik spesialis sesuai kewenangannya.
66.elayanan Voluntery Conseling Testing selanjutnya disingkat VCT dalah proses konseling pra testing, konseling post testing dan testing uman Imonode.fisiensi Virus (HIV) secara sukarela yang bersifat onfi.densial dan secara lebih dini membantu orang untuk engetahui status Human Imon.ode.fisiensi Virus.
67.elayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang enegakan diagnosis meliputi pemeriksaan laboratorium patologi inik, patologi anatomi, radiologi diagnostik, dan/ atau diagnostik lektromedik.
68.indakan Keperawatan adalah tindakan sesuai kompetensi profesi eperawatan meliputi tindakan keperawatan mandiri dan tindakan eperawatan tugas limpah dari tindakan medik.
69.suhan Gizi adalah pelayanan gizi yang meliputi konsultasi tenaga hli gizi berkaitan dengan diet Pasien terhadap penyakitnya, enyiapan diet makanan sesuai permintaan tenaga medis yang erawat, dan pelayanan makanan Pasien.
70.elayanan Bank Darah adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD

r.R. Koesma untuk mendukung pemenuhan kebutuhan darah dan elayanan transfusi darah yang aman, berkualitas dan dalam jumlah ang cukup untuk mendukung pelayanan di rumah sakit. . .. i
1. 71.Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada Pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan Pasien.
2. 72.Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
3. 73.Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan ·enazah, pengawetan dan penyimpanan jenazah, pemakaman dan kepentingan proses peradila:n. 7 4. Pelayanan Rekam Medis adalah pelayanan penyediaan kartu Pasien, okumen rekam medik Pasien, penyimpanan, pencarian kembali dan dmistrasi keterangan medik dan/ atau administrasi rawat inap selama menjalani perawatan di RSUD dr. R. Koesma.
4. 75.elayanan Visum et Repertum adalah pelayanan pemeriksaan medik ntuk mencari sebab kesakitan, jejak atau sebab ken1atian yang ilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang asilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakan ukum .
5. 76.Visum et Repertum Korban Mati adalah keterangan medik dari hasil otopsi klinik/ bedah mayat yang dilakukan pro justisia tentang enyebab kematian.
6. 77.Visum et Repertum Korban Hidup adalah keterangan medik dari hasil emeriksaan luar dan/ atau pemeriksaan dalam oleh dokter spesialis sesui kompetensinya yang dilakukan pro justisia terhadap korban idup yng telah diperiksa fisik atas jejas atau tanda-tanda suatu da paksa atau kekerasan yang dialami korban tindak pidana.
7. 78.ari Rawat adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya ihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai jam 00.00 hingga ggal keluar nunah sakit atau meninggal dan untuk hari rawat rang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab ihitung sama dengan 1 (satu) hari rawat inap.
8. 79.istem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan esehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
9. 80.elayanan Transportasi Pasien adalah pelayanan mobilisasi terhadap asien yang mengalami kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik an/atau pelayanan rujukan Pasien dari tempat tinggal Pasien ke mah sakit dan/atau pelayanan rujukan Pasien dari RSUD
r.R. Koesma ke rumah sakit lain yang lebih mampu. .. • i . ...
1. 81.Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah, yang meninggal di RSUD dr. R. Koesma ke tempat yang dituju dan/ atau dari rumah duka ke tempat pemaka.man.
2. 82.Kerja Sama Operasional adalah bentuk perikatan kerja sama antara RSUD dr. R. Koesma dengan pihak ketiga dalrun penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana dan prasarana, peralatan medik, penunjang medik dalam rangka menunjang pelayanan di RSUD dr. R. Koesma.
3. 83.Pelayanan Penunjang Kesehatan adalah pelayanan yang secara tidak langsung menunjang terwujudnya kualitas kesehatan masyarakat yang merupakan fungsi yang harus dilaksanakan oleh rumah sakit, antara lain membimbing praktek klinik, membimbing penelitian klinik, atau penelitian manajemen kesehatan/rumah sakit.
4. 84.Pembimbing adalah suatu tim ataupun perorangan di RSUD dr. R. Koesma yang diberikan kewenangan sebagai pembimbing praktek klinik atau pembimbing penelitian klinik/kesehatan/ manajemen dalam rangka pelayanan penunjang kesehatn di RSUD
r.R. Koesma .
1. 85.elayanan Pengolahan Limbah adalah pelayanan penunjang lainnya i RSUD dr. R. Koesma dalam rangka pengolahan berbagai jenis imbah rumah sakit atau klinik milik pihak ketiga untuk diolah esuai standar dan peraturan yang berlaku meliputi pengolahan imbah cair dengan Instalasi Pengolah Air Limbah dan pembakaran ampah dengan incenerator.
2. 86.elayanan Sterilisasi dan Binatu adalah pelayanan sterilisasi dan encucian peralatan, instrumen medik, sarung tangan, linen steril ilik pihak ketiga sesuai KSO yang telah ditetapkan, sedangkan ntuk binatu tanpa KSO.
3. 87.ctribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 88. aerah sebagai pembayaran atas jasa umum atau pemberian elayana.n kesehatan dan/ atau pelayanan penunjang kesehatan yang isediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk epentingan orang pribadi/badan hukum. ngutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan ata obyek dan subyek retribusi, penentuan besamya retribusi yang rutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi erta pengawasan penyetorannya. . ..
4. 89.Retribusi Jasa Umum adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang d.ilaksanakan oleh RSUD dr. R. Koesma berupa pelayanan kesehatan maupun non kesehatan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan umum lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Sadan Hukum.
5. 90.Biaya Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan penyelenggaraan pelayanan di RSUD dr. R. Koesma yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas kemanfaatan umum yang diterimanya, yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
6. 91.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan medis habis pakai dasar, yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan yang dihitung dengan biaya satuan.
7. 92.Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disebut BMHP adalah bahan kimia, reagen, alat kesehatan pakai habis, bahan radiologi berupa film yang digunakan langsung/biaya variabel dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanm1 kesehatan lainnya.
8. 93.Biaya Satuan adalah hasil perhitungan biaya tetap dan biaya variabel per jenis pelayanan dengan metode tertentu dari setiap jenis pelayanan yang diberikan RSUD dr. R. Koesma berdasarkan standar biaya dan/ atau analisis akuntansi biaya rumah sakit.
9. 94.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, pemeriksan penunjang medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya, terdiri dari jasa pelayanan profesi (medis, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya) dan jasa pelayanan umum.
10. 95.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada ajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya ke Kas BLUD.
11. 96.urat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat KRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya umlah pokok retribusi yang terhutang .
12. 97.etribusi Terhutang adalah jumlah retribusi yang wajib dibayar oleh ajib retribusi. • i
13. 98.Piutang Retribusi adalah jumlah tagihan retribusi terutang yang belum dibayar oleh wajib retribusi.
14. 99.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda. 100 Klaim Penagihan Utang Retribusi Pelayanan kepada Pihak Penjamin yang selanjutnya disebut Klaim Penjaminan adalah total biaya bagi Pasien peserta yang dijamin sesuai jumlah dan jenis pelayanan yang telah diterimanya atau dengan model paket. 101 Pengendalian Mutu adalah setiap . upaya pengendalian yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang aman, bermutu dan memuaskan sesuati standar pelayanan yang telah ditetapkan atau sesuai clinical pathways yang telah ditetapkan. 102 Pengendalian Biaya adalah setiap upaya pengendalian aktivitas yang tidak atau kurang memberikan nilai tambah pada terwujudnya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan memuaskan dengan cara menghapus, mengurangi atau menggabungkan aktivitas sejenis guna menghemat penggunaan sumberdaya RSUD dr. R. Koesma yang terbatas. 103 Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya di RSUD dr. R. Koesma berdasarkan kriteria/indeks kinerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 104 Rencana Kerja dan Anggaran RSUD dr. R. Koesma yang selanjutnya disingkat RKA-RSUD dr. R. Koesma adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. 105 Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
15. 106.Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD dr. R. Koesma yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD dr. R. Koesma adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. 107.Masyarakat tertentu adalah penduduk Kabupaten Tuban yang belum memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan pada BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tuban yang masih berlaku. .. l i . .
17. 108.Pemeriksaan retribusi adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. BABII ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)engaturan dan penetapan retribusi pelayanan kesehatan ilaksanakan berdasarkan asas:
(2). kemanusiaan; . manfaat; . keadilan; . keamanan; dan
1. e.keselamatan Pasien. engaturan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Pasal 3

pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan kese atan di RSUD dr. R. Koesma adalah untuk menjamin mutu dan aks sibilitas serta keberlangsungan pelayanan kesehatan sesuai standar yan ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola RSU dr. R. Koesma dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 4

Tuju pengaturan pelayanan kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kese atan di RSUD dr. R. Koesma dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.erwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif secara sosial dan
b.erselenggaranya mutu pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma esuai dengan SPM dan Standar Profesi yang telah ditetapkan; • c. ersedianya jenis pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma sesuai • C engan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan idang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan ~asyarakat;
d.reningkatnya kapasitas dan potensi RSUD dr. R. Koesma secara lberhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi asyarakat;
e.erlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD dr. R. Koesma f. esuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan encana pembangunanjangka menengah daerah Tuban; dan erwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan esehatan di RSUD dr. R. Koesma.

BAB ILL

TUGAS DAN FUNGSI RSUD dr. R. KOESMA

Pasal 5

Tug s RSUD dr. R. Koesma dalam mewujudkan pelayanan kesehatan a. b. at lanjutan, meliputi: emberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan mberdaya yang ada, Kelas Rumah Sakit dan SPM di RSUD

r.R. Koesma; enyelenggarakan pelayanan penunjang kesehatan, meliputi : 1) memfasilitasi penyelenggaraan praktek klinik bagi peserta pendidikan tenaga kesehatan dan/atau penyelenggaraan pelatihan kesehatan bagi tenaga kesehatan atau calon tenaga kesehatan di RSUD dr. R. Koesma; 2 menyelenggarakan pembimbingan penelitian kesehatan dan/ atau penelitian manajemen rumah sakit serta pengembangan untuk mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit;
c.enyelenggarakan pelayanan administrasi dan keuangan sesuai d ngan peraturan perundangan-undangan. i

Pasal 6

gsi RSUD dr. R. Koesma sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ad ah penyelenggara pelayanan publik dibidang kesehatan rujukan at lanjut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. BABIV STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 7

(1)disusun dalam rangka menjamin terselenggaranya mutu dan ses pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai standar yang telah itetapkan dan terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik di RSUD
1. r.R. Koesma.
(2)SUD dr. R. Koesma dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit
(3)PM diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan embiayaan rumah sakit sampai terpenuhinya sesuai standar asukan yang telah ditetapkan.
(4)tandar masukan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi: . standar sumberdaya manusia rumah sakit; standar sarana, prasarana dan peralatan rumah ·sakit; dan standar sistem meliputi Standar Operasional Prosedur, Pedoman Diagnosis dan Terapi, Pedoman Pengendalian Infeksi NosokomiaZ, Formularium Rumah Sakit, Sistem Informasi Manajemen dan sistem lain yang mendukung tercapainya indikator keluaran, mutu pelayanan dan hasil kinerja.

Pasal 8

(1)SUD dr. R. Koesma wajib menyusun SPM yang meliputi jenis-jenis elayanan, indikator kinerja dan standar pencapaian kinerja elayanan rumah · sakit sesuai dengan ketentuan yang telah itetapkan.
(2)enis pelayanan rumah sakit yang wajib disusun, minimal meliputi: . pelayanan gawat darurat; pelayanan rawat jalan; c pelayanan rawat inap; pelayanan pembedahan; e pelayanan persalinan dan perinatologi komprehensif;
1. f.pelayanan rawat intensif; i pelayanan radiologi dan elektromedik; . pelayanan laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, dan mikrobiologi klinik); pelayanan rehabilitasi medik, keterapian fisik dan Rehabilitasi Mental; pelayanan pemulasaraan jenazah; . pelayanan farmasi; . pelayanan gizi; . pelayanan bank darah dan transfusi darah; . pelayanan Pasien miskin; , . pelayanan ambulance transportasi Pasien dan transportasi jenazah; . pelayanan pemeriksaan medis/pengujian kesehatan; . pelayanan rekam medik; . pelayanan administrasi manajemen; . pelayanan sterilisasi; pelayanan binatu; pengelolaan sanitasi dan limbah rumah sakit; dan . pengelolaan pemeliharaan sarana rumah sakit.
(3)PM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan BABV KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Pasal 9 ( 1) engaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjamin eberlangsungan pembiayaan penyediaan pelayanan kesehatan di SUD dr. R. Koesma sesuai perkembangan tata kelola RSUD
1. r.R. Koesma dan sosial ekonomi masyarakat.
(2)erubahan pembiayaan pelayanan kesehatan dengan sistem jaminan esehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan embutuhkan penyesuaian besaran biaya pelayanan kesehatan di SUD dr. R. Koesma sebagai alat kontrol dan/ atau konversi p mbagian jasa pelayanan.
(3)netapan RSUD dr. R. Koesma sebagai BLUD membutuhkan • fl ksibilitas biaya untuk menjamin terwujudnya akses pelayanan k sehatan yang bermutu di RSUD dr. R. Koesma bagi masyarakat d erah.
(4)esaran biaya pelayanan penjaminan oleh BPJS Kesehatan isesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kontrak erjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.
(5)enjaminan pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Koesma bagi asyarakat miskin diluar Penerima Bantuan Juran dibiayai oleh emerintah Daerah melalui Jaminan Kesehatan Daerah dan Jaminan esehatan Daerah Non Kuota disesuaikan dengan kemampuan · euangan Daerah.
(6)esaran biaya pelayanan penjaminan Program Jaminan Kesehatan aerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disesuaikan dengan eraturan perundang-undangan yang berlaku.
(7)etentuan tentang program Jaminan Kesehatan Daerah dan Jaminan esehatan Masyarakat Non Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat 5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(8)iaya pelayanan tindakan Medik Operatif dan/ atau non operatif iklasifikasikan dalam kategori Pasien, meliputi : . pasien umum, berasal dari Ruang Perawatan Kelas III, Kelas II, dan Kelas I; pasien privat, berasal dari Kelas Utama, VIP dan WIP.
(9)etribusi pelayanan kesehatan kelas III sebagaimana tercantum alam lampiran Peraturan Daerah ini. alam rangka mendorong RSUD dr. R. Koesma dapat bersaing engan rumah sakit Privat yang dikelola oleh Swasta, biaya elayanan kesehatan Pasien kelas Utama, VIP dan WIP diatur engan Peraturan Direktur.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN PENJAMINAN

Pasal 10

(1)elayanan kesehatan penjaminan di RSUD dr. R. Koesma, meliputi: . pelayanan penjaminan Asuransi Sosial oleh BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Jasa Raharja; . pelayanan pejaminan oleh perusahaan atau Badan Hukum lainnya; . pelayanan penjaminan oleh Jamkesda dan Jamkesda Non Kuota yang dibiayai Pemerintah Daerah; dan pelayanan penjaminan oleh Asuransi Komersial. i i "
(2)elayanan kesehatan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diatur dalam kontrak perjanjian kerjasama pelayanan.
(3)alam melaksanakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan enjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf , Direktur dapat menetapkan biaya tersendiri diluar yang ditetapkan alam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak merugikan keuangan
(4)alam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang antara biaya elayanan kesehatan penjamina:n sebagaimana dimaksud pada ayat dengan biaya dalam Peraturan Daerah ini, maka perlakuan ntansi dan pemanfaatannya diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)

Pasal 11

etiap Pasien dengan penjaminan sebelum memperoleh pelayanan esehatan wajib menunjukkan kartu kepesertaan asli yang masih erlaku sesuai penjaminannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 ayat (1) disertai fotokopinya.

(2)alam hal Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 3 ( ·ga) kali 24 (dua puluh empat) jam tidak dapat menunjukkan kartu epesertaan penjaminan, maka diberlakukan sebagai Pasien non enjaminan atau Pasien umum dan RSUD dr. R. Koesma wajib emungut biaya sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan yang iterimanya.
(3)alam hal Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikemudian ari dapat menunjukkan kartu kepesertaan penjaminan yang sah, aka pembayaran biaya pelayanan yang sudah dipungut dapat ikembalikan setelah klaim penjaminan kepada BPJS Kesehatan atau enjamin lainnya diterima oleh RSUD dr. R. Koesma. ( 1)

Isi peraturan

Teks155PDFHirarki

Memuat teks peraturan…