DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

merinci susunan organisasi Satpol PP, mekanisme hubungan kerja antar unit dalam Satpol PP dan hubungan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, menekankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta menetapkan jenjang jabatan dan kepangkatan bagi pimpinan unit kerja di dalam struktur organisasi tersebut

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ·

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Tuban;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN clan BUPATI TOBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TUBAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tu.ban.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3.Bupati adalah Bupati Tuban.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
5.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban yang diberi wewenang khususnya oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati beserta peraturan pelaksanaannya.
7.Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis, yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
8.Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
9.Kecamatan adalah kecamatan di kabupaten Tuban.

(2)Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Satpol PP dalam menjalankan tugasnya di bidang administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB ILL

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 3 ( 1) Satpol PP adalah unsur perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

(1)Satpol PP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Otonomi Daerah dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. b.pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. e.pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/ atau aparatur lainnya;
6. f.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;dan
7. g.pelaksanaan tu.gas lainnya.
(3)Pelaksanaan tu.gas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
1. a.mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah;
2. b.membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
3. c.pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
5. e.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
6. f.pelaksanaan tu.gas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan. PasalS Satpol PP mempunyai kewenangan sebagai berikut:
7. a.menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
8. b.melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;dan
9. c.melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Anggota Satpol PP yang memenuhi syarat ditetapkan menjadi PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Satpol PP terdiri atas:
1. a.Kepala Satuan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas: 1) Subbagian Program; 2) Subbagian Keuangan; dan 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas: 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas: 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan 2) Seksi Kerjasama.
5. e.Bidang Sumber Daya Aparatur, tersidi atas: 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan 2) Seksi Teknis Fungsional.
6. f.Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas: 1) Seksi Satuan Linmas; dan 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. g.Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Uraian tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Subbagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
(2)Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana.
(3)Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara ex-of{ifilo dijabat oleh Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Kecamatan. BABV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Kelompok jabatan fungsuonal terdiri atas:
1. a.tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
2. b.jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungional sesuai dengan bidang keahliannya.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(5)Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang- undangan. BABVI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

(1)Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satpol PP, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
(3)Pejabat Struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/ atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

BAB VII

TATAKERJA

Pasal 12

(1)Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satpol PP dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup satuan organisasinya maupun dalam hubungannya dengan instansi lain.
(3)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertangungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…