DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi Lembaga Lain Kabupaten Tuban diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah terpenuhinya indikator peningkatan tipe kelembagaan yang semula tipe B menjadi tipe A pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tu.ban, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain perlu untuk disesuaikan;
b.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain; Mengingat . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NomQr 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 );
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi Lembaga Lain Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 08); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN dan BUPATI TUBAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN TUBAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi Lembaga Lain Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 08) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Unsur Pengarah terdiri dari: 1) lnstansi; dan 2) Profesional/ Ahli.
3. c.Unsur Pelaksana terdiri dari: 1) Kepala Pelaksana; 2) Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan:
4. a.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
5. b.Subbagian Keuangan; dan
6. c.Subbagian Program dan Pelaporan. 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
7. a.Seksi Pemadam Kebakaraan dan Pencegahan Bencana; dan
8. b.Seksi Kesiapsiagaan Bencana. 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
9. a.Seksi Kedaruratan; dan
10. b.Seksi logistik. 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
11. a.Seksi Rehabilitasi; dan
12. b.Seksi Rekontruksi. 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat dan Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c angka 2, angka 3, angka 4 angka dan angka 5 masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
(3)Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.
(4)Uraian tugas dan fungsi masing-masing organ pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mekanisme uji kepatutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2.Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Perubahan Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. Ditetapkan di Tuban pada tanggal ::;~1 2015 Diundangkan di Tuban pada tanggal 2;/ Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH ~ KABUPX7 TOBAN, I / 8'»1:lANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI D NOMOR 7 NOREG PERATURAN--DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR 146-11/2015 I PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN TUBAN I. UMUM Wilayah Kabupaten Tuban memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga memerlukan antisipasi penanggulangan bencana secara cepat dan tepat, efektif dan efisien serta terencana, terpadu dan menyeluruh serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu menata kembali Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban serta meningkatkan Tipe Kelembagaannya. Berpijak pada hal tersebut di atas maka guna efektifitas dan rasionalitas organisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban, dipandang tidak relevan lagi sehingga perlu diubah dan disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 48 SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRAN PERATURAN DAERAH. KABUPATEN TUBAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAB KABUPATEN TUBAN KEPALA BADAN I I I I UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA - INSTANSI KEPALA PELAKSANA - PROFESIONAL AHLI BPBD I SEKRETARIAT I I I I I SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN UMUMDAN KEUANGAN PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN PELAPORAN . I BIDANG BIDANG BIDANG PENCEGAHAN DAN KEDARURATAN DAN REHABILITASI DAN KESIAPSIAGAAN LOGISTIK REKONSTRUKSI SEKSI SEKSI SEKSI - - - PEMADAM KEBAKARAN DAN KEDARURATAN REHABILITASI PENCEGAHAN BENCANA ~ SEKSI y SEKSI SEKSI LOGISTIK REKONSTRUKSI - KESIAPSIAGAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BENCANA I I ;/I I I I •AfllUL BUDA/

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 11 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 16A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 16A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012